Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Daftar Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dilengkapi link download file PDF. Klik pada judul peraturan untuk membuka link.

NO.NOMORTENTANG
1.PER-09/BC/2019PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
2.PER-08/BC/2019TATA CARA PENYAMPAIAN, BENTUK DAN CARA PENGISIAN DATA REGISTRASI PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
3.PER-07/BC/2019PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-32/BC/2014 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
4.PER-05/BC/2019PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA YANG SELESAI DIBUAT (BKC HPTL)
5.PER-04/BC/2019PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR (KITE PEMBEBASAN)
6.PER-03/BC/2019PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR (KITE PENGEMBALIAN)
7.PER-02/BC/2019TATA LAKSANA MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENERIMA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) DAN PENERIMA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE)
8.PER-01/BC/2019TATA LAKSANA EKSPOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM BENTUK JADI (COMPLETELY BUILT UP) CBU
9.PER-32/BC/2018TATA CARA PENERBITAN SURAT PENETAPAN PENGGANTI DAN SURAT PENAGIHAN PENGGANTI
10.PER-30/BC/2018PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN
11.PER-29/BC/2018TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERMAAN NEGARA DI DJBC
12.PER-26/BC/2018TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL (EA), MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) DAN KONSENTRAT MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (KMEA)
13.PER-25/BC/2018PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-37/BC/2017 NOMOR TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU HT
14.PER-24/BC/2018TATA CARA PELUNASAN CUKAI
15.PER-23/BC/2018PEDOMAN PENATAUSAHAAN PIUTANG DI LINGKUNGAN DJBC
16.PER-22/BC/2018PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-43/BC/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN INTENSIF CUKAI ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI
17.PER-21/BC/2018PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
18.PER-20/BC/2018BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PITA CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2019
19.PER-19/BC/2018TATA LAKSANA KAWASAN BERIKAT
20.PER-18/BC/2018PELAYANAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN KEPABEANAN DAN/ATAU PEMBERITAHUAN CUKAI DALAM KEADAAN KAHAR
21.PER-17/BC/2018PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-53/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI
22.PER-16/BC/2018PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2015 TENTANG TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI (BKC)
23.PER-15/BC/2018TATA LAKSANA UPAYA DAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
24.PER-14/BC/2018PEJABAT BEA DAN CUKAI YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI ATASE
25.PER-13/BC/2018PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-29/BC/2017 TENTANG BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT) DAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) TAHUN 2018
26.PER-12/BC/2018PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-37/BC/2017 TENTANG TATACARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT)
27.PER-11/BC/2018PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2017 TENTANG TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)
28.PER-10/BC/2018TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP)
29.PER-09/BC/2018PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT
30.PER-08/BC/2018PETUNJUK PELAKSANAAN PENYANDERAAN DI LINGKUNGAN DJBC
31.PER-07/BC/2018BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI (PBC INTELIJEN)
32.PER-06/BC/2018PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-4/BC/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN (NIK, AKSES KEPABEANAN)
33.PER-05/BC/2018PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
34.PER-04/BC/2018PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR (PIB)
35.PER-03/BC/2018BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENGELOLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI (PBC PENGELOLA TIK)
36.PER-02/BC/2018PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA
37.PER-01/BC/2018TOKO BEBAS BEA (TPB BERIKAT)
38.PER-44/BC/2017TATA LAKSANA INVESTIGASI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
39.PER-43/BC/2017PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-46/BC/2012 TENTANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL (EA) DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)
40.PER-42/BC/2017AGEN FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (TPB, KITE)
41.PER-41/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENELITIAN KEBERATAN, PROSES BANDING DAN PENAGIHAN KEPABEANAN DAN CUKAI (PBC KEBERATAN DAN BANDING)
42.PER-40/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR KEPATUHAN INTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI (PBC KI)
43.PER-39/BC/2017PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-21/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG (MANIFEST, SARANA PENGANGKUT)
44.PER-38/BC/2017TATA CARA PENYERAHAN, PENATAUSAHAAN, PERBAIKAN DAN PEMBATALAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (RKSP), MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
45.PER-37/BC/2017TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT)
46.PER-36/BC/2017TATA CARA PEMINDAHTANGANAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
47.PER-35/BC/2017TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
48.PER-34/BC/2017PENJAMINAN KUALITAS PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
49.PER-33/BC/2017PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING TINDAK LANJUT DAN EVALUASI HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
50.PER-32/BC/2017SERTIFIKASI KEAHLIAN DAN URAIAN TUGAS AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT (PTA) DAN PENGAWAS MUTU AUDIT (PMA)
51.PER-31/BC/2017STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
52.PER-30/BC/2017MANAGEMEN TALENTA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
53.PER-29/BC/2017BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT) DAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) TAHUN 2018
54.PER-28/BC/2017PEDOMAN PENULISAN DAN TATA CARA PENGUJIAN KARYA TULIS ATAU KARYA ILMIAH PEMERIKSA BEA DAN CUKAI (PBC)
55.PER-27/BC/2017PEMOTONGAN KUOTA IMPOR DAN EKSPOR SECARA ELEKTRONIK
56.PER-26/BC/2017PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-12/BC/2016 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR
57.PER-25/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI (PBC PLI)
58.PER-24/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PROYEKSI PENERIMAAN NEGARA, PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI (PBC FASILITAS)
59.PER-23/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PEMERIKSAAN BARANG, BADAN DAN SARANA PENGANGKUT (PBC PBI)
60.PER-22/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENELITIAN DOKUMEN KEPABEANAN DAN CUKAI (PBC PDTT)
61.PER-21/BC/2017TATA LAKSANA PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
62.PER-20/BC/2017PELAKSANAAN TUGAS UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
63.PER-19/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA MELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI (PBC)
64.PER-18/BC/2017TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
65.PER-17/BC/2017TATA CARA PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN PEMBAYARAN
66.PER-16/BC/2017TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI (BKC) YANG PELUNASANNYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
67.PER-15/BC/2017TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI (BANDING)
68.PER-14/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
69.PER-13/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI BARANG SECARA LABORATORIS
70.PER-12/BC/2017PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM MASA TRANSISI PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG MENGALAMI PERUBAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
71.PER-11/BC/2017PETUNJUK PELAKSANAAN MITRA UTAMA KEPABEANAN
72.PER-10/BC/2017TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB) DALAM RANGKA EKSPOR DAN/ATAU TRANSHIPMENT
73.PER-9/BC/2017PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2017 PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN
74.PER-8/BC/2017PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN ULANG
75.PER-7/BC/2017PERUBAHAN KETIGA PER-16/BC/2016 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
76.PER-6/BC/2017TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
77.PER-5/BC/2017TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP) ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
78.PER-4/BC/2017PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
79.PER-3/BC/2017PEMBAGIAN TUGAS SEKSI PADA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI (DIKC), SUBDIREKTORAT PENGAWSAN KEPATUHAN DAN INVESTIGASI INTERNAL DAN SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KINERJA DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL (KI)
80.PER-2/BC/2017PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN
81.PER-1/BC/2017PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BAWANG MEWAH (PPNBM) ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DENGAN TUJUAN EKSPOR
82.PER-45/BC/2016PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI
83.PER-44/BC/2016TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN, PEMBAGIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PREMI
84.PER-43/BC/2016TATA CARA PEMBAGIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI
85.PER-42/BC/2016BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PITA CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2017 (HT MMEA)
86.PER-41/BC/2016TATA KERJA LABORATORIUM BEA DAN CUKAI DAN MOBILE LABORATORIUM BEA DAN CUKAI
87.PER-40/BC/2016PERUBAHAN KEDUA PER-40/BC/2014 TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT)
88.PER-39/BC/2016TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING, PEMBERIAN PERSETUJUAN IMPOR SEMENTARA SUKU CADANG (SPARE PARTS) YANG TIDAK TIBA BERSAMA KAPAL WISATA ASING, SERTA PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING DENGAN EKSPOR KEMBALI ATAU SELAIN EKSPOR KEMBALI
89.PER-38/BC/2016PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-03/BC/2014 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
90.PER-37/BC/2016PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
91.PER-36/BC/2016PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI SELESAI DIBUAT (BKC)
92.PER-35/BC/2016PEDOMAN PENATAAN, MONITORING DAN EVALUASI ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
93.PER-34/BC/2016PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
94.PER-33/BC/2016TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN CUKAI SECARA ELEKTRONIK
95.PER-32/BC/2016TATA CARA PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY) BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KEPABEANAN, CUKAI DAN PERPAJAKAN
96.PER-31/BC/2016TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI BADAN USAHA DAN/ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
97.PER-30/BC/2016PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
98.PER-29/BC/2016PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-32/BC/2014 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
99.PER-28/BC/2016PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-23/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (TLDDP) KE TEMPAT YANG BERADA DI BAWAH PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
100.PER-27/BC/2016TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (TLDDP) KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (TLDDP) DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN
101.PER-26/BC/2016TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) LAIN
102.PER-25/BC/2016TATA CARA PEMBERIAN PENUNDAAN, PEMBERIAN PERPANJANGAN PENUNDAAN DAN PENYELESAIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK, BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR, ATAU BEA MASUK, CUKAI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KARENA MENUNGGU KEPUTUSAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN
103.PER-24/BC/2016PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK SERTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
104.PER-23/BC/2016PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PENYELESAIAAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
105.PER-22/BC/2016PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS SERTA IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG
106.PER-21/BC/2016PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
107.PER-20/BC/2016PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
108.PER-19/BC/2016DATABASE NILAI PABEAN
109.PER-18/BC/2016LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN DAN/ATAU TARIF
110.PER-17/BC/2016PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-38/BC/2010 TENTANG MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN
111.PER-16/BC/2016PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
112.PER-15/BC/2016TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (TLDDP) DENGAN JAMINAN DAN PEMASUKANNYA KEMBALI KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)
113.PER-14/BC/2016TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI
114.PER-13/BC/2016TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)
115.PER-12/BC/2016PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR
116.PER-11/BC/2016PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUMANDAHAN (DETASERING) PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
117.PER-10/BC/2016PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-28/BC/2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG CUKAI
118.PER-9/BC/2016PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2011 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN
119.PER-8/BC/2016TATACARA PELAYANAN PERIZINAN TRANSAKSIONAL DI KAWASAN BERIKAT SECARA ONLINE
120.PER-7/BC/2016PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN (PPJK)
121.PER-6/BC/2016PERUBAHAN KEDUA PER-10/BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN (NIK)
122.PER-5/BC/2016PEDOMAN TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/PMK.01/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
123.PER-4/BC/2016TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP) ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016
124.PER-3/BC/2016TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB) UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI
125.PER-2/BC/2016TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)
126.PER-1/BC/2016TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)
127.PER-25/BC/2015PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
128.PER-24/BC/2015PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI
129.PER-23/BC/2015PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT) DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)
130.PER-22/BC/2015DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT) DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) TAHUN 2016
131.PER-21/BC/2015PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-40/BC/2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT)
132.PER-20/BC/2015PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-26/BC/2015 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI
133.PER-19/BC/2015PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
134.PER-18/BC/2015HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
135.PER-17/BC/2015TATA CARA PEMBAGIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI
136.PER-16/BC/2015PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERASI PATROLI LAUT DAN/ATAU UDARA DAN PENGAMANAN/PENYELAMATAN INSTALASI/SARANA OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
137.PER-15/BC/2015PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-21/BC/2012 TENTANG TATA CARA PEMINDAHTANGANAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL (BKPM)
138.PER-14/BC/2015PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN IMPOR BARANG KIRIMAN DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING
139.PER-13/BC/2015PEDOMAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM MASA TRANSISI PADA KANTOR BARU DAN KANTOR YANG MENGALAMI PERUBAHAN WILAYAH KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
140.PER-12/BC/2015PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING
141.PER-11/BC/2015PELAKSANAAN UJI COBA TATACARA PENYETORAN PENERIMAA NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING ATAS PELAYANAN EKSPOR PADA KANTOR PELAYANAN YANG MENERAPKAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK
142.PER-10/BC/2015PERUBAHAN PER-02/BC/2014 TENTANG TATACARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI (SEFL CERTIFICATION)
143.PER-9/BC/2015TATA KERJA IMPOR SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN CARNET ATAU EKSPOR YANG DIMAKSUDKAN UNTUK DIIMPOR KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN CARNET
144.PER-8/BC/2015PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-25/BC/2009 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PENETAPAN, SURAT KEPUTUSAN, SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA (SPSA SPKTNP SPTNP SSBC SPCP)
145.PER-7/BC/2015PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU (SPSA SPKTNP SPTNP SSBC SPCP)
146.PER-6/BC/2015TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (TPS), PEMINDAHAN LOKASI PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA, DAN PENGENAAN SANKSI
147.PER-5/BC/2015SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
148.PER-4/BC/2015TATA CARA PEMBERIAN PENGAKUAN KEPABEANAN SEBAGAI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (AEO))
149.PER-3/BC/2015PEDOMAN PENGELOLAAN ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
150.PER-2/BC/2015TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI (BKC)
151.PER-1/BC/2015TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP) ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015
152.PER-44/BC/2014TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN DAN KERINGANAN BEA MASUK
153.PER-41/BC/2014DESAIN PITA CUKAI HT DAN MMEA 2015
154.PER-40/BC/2014TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HT
155.PER-39/BC/2014PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS LAYANAN IMPOR DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING
156.PER-38/BC/2014PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PENCACAHAN DAN PEMBEAAN KIRIMAN POS DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING
157.PER-37/BC/2014PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR PER-35/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN EA YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI
158.PER-36/BC/2014PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING PADA KANTOR PELAYANAN YANG BELUM MENERAPKAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) ATAS LAYANAN EKSPOR
159.PER-35/BC/2014TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
160.PER-33/BC/2014PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING
161.PER-32/BC/2014TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
162.PER-31/BC/2014POLA MUTASI JABATAN STRUKTURAL ESELON IV DAN ESELON V SERTA JABATAN FUNGSIONAL TINGKAT TERAMPIL DAN TINGKAT AHLI (PERTAMA DAN MUDA) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
163.PER-30/BC/2014PENERAPAN SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEANAN
164.PER-29/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA 2014
165.PER-28/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KEMASAN PLASTIK, BIAXIALLY ORIENED POLYPROPYLENE FILMS, CAST
166.PER-27/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR 2014
167.PER-26/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR 2014
168.PER-25/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT DAN CASING CRAYON 2014
169.PER-24/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP PERALATAN RUMAH SAKIT 2014
170.PER-23/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KEMASAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS 2014
171.PER-22/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KABEL SERAT OPTIK 2014
172.PER-21/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP PAKAN TERNAK 2014
173.PER-20/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KAPAL 2014
174.PER-19/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KOMPONEN DAN PERALATAN INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT DARI BESI DAN BAJA, BEJANA
175.PER-18/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP TURBIN UAP (STEAM TURBINE) PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK 2014
176.PER-17/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN
177.PER-16/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KARPET DAN/ATAU PERMADANI 2014
178.PER-15/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP TELEKOMUNIKASI 2014
179.PER-14/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP SMART CARD BERUPA KARTU PLASTIK, PLASTIK SECURITY, ELEKTRONIK, TELEPON SELULAR2014
180.PER-12/BC/2014PERUBAHAN KEDUA PER-4/BC/2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI (SAC-S)
181.PER-11/BC/2014PERUBAHAN KEDUA PER-46/BC/2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG MMEA
182.PER-10/BC/2014PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
183.PER-9/BC/2014PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER PADA PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS PEMBEBASAN, PENGEMBALIAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT SERTA KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ IT INVENTORY TPB KITE KABER
184.PER-8/BC/2014PERUBAHAN KEDUA PER-49/BC/2011 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI
185.PER-7/BC/2014PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING _ BKC
186.PER-6/BC/2014PERUBAHAN PER-4/BC/2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI (SAC-S)
187.PER-5/BC/2014PERUBAHAN PER-15/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR _ KITE TPB KABER
188.PER-4/BC/2014PERUBAHAN PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR _ KITE TPB KABER
189.PER-3/BC/2014PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
190.PER-2/BC/2014TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) DENGAN MENGGUNAKAN SERTIFIKASI MANDIRI (SELF CERTIFICATION) _ FTA
191.PER-1/BC/2014TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ EA MMEA KMEA
192.PER-37/BC/2013(DICABUT) PERUBAHAN PER-52/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HT
193.PER-36/BC/2013PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
194.PER-35/BC/2013PERUBAHAN KETIGA PER-57/BC/2011 KAWASAN BERIKAT
195.PER-34/BC/2013PENGOLAHAN KEMBALI ATAU PEMUSNAHAN BKC YANG DIBUAT DI INDONESIA DALAM RANGKA PENGEMBALIAN CUKAI
196.PER-32/BC/2013TATA CARA VALIDASI TERHADAP PERUSAHAAN PILOTING DALAM RANGKA PENGAKUAN EKSPORTIR SEBAGAI AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (AEO)
197.PER-31/BC/2013PERUBAHAN KEDUA PER-47/BC/2010 PEDOMAN PENATAUSAHAAN PIUTANG DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
198.PER-30/BC/2013DESAIN PITA CUKAI HT DAN MMEA 2014
199.PER-28/BC/2013TATALAKSANA PINDAH LOKASI PENIMBUNAN BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA DARI SATU TPS KE TPS LAINNYA
200.PER-27/BC/2013PEMERIKSAAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU (HT) YANG TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN HUBUNGAN KETERKAITAN
201.PER-26/BC/2013PERUBAHAN P-24/BC/2009 TENTANG PROFIL IMPORTIR DAN PROFIL KOMODITI DALAM RANGKA PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
202.PER-25/BC/2013PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENELITIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG (BPIB)
203.PER-24/BC/2013PENERAPAN SISTEM OTOMASI TPS (AUTO GATE SYSTEM) PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK
204.PER-23/BC/2013UJI COBA SISTEM OTOMASI FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI PERUSAHAAN HULU MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI _ PPN PPNBM
205.PER-22/BC/2013TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL
206.PER-21/BC/2013PEMERIKSAAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU (HT) YANG TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN HUBUNGAN KETERKAITAN
207.PER-20/BC/2013PENGGUNAAN PROFIL RISIKO DALAM PELAYANAN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)
208.PER-19/BC/2013TOKO BEBAS BEA (BERIKAT)
209.PER-18/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP KEMASAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS 2013
210.PER-17/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP SMART CAR BERUPA KARTU PLASTIK, KARTU PLASTIK SECURITY
211.PER-16/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP TINTA KHUSUS (TONER) 2013
212.PER-15/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP KABEL SERAT OPTIK 2013
213.PER-14/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP PERALATAN TELEKOMUNIKASI 2013
214.PER-13/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA 2013
215.PER-12/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP KAPAL 2013
216.PER-11/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP TURBIN UAP (STEAM TURBINE) PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA LISTRIK 2013
217.PER-10/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP KOMPONEN DAN PERALATAN INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT
218.PER-9/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
219.PER-8/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
220.PER-7/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
221.PER-6/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PUPUK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
222.PER-5/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
223.PER-4/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, DAN/ATAU PLASTICIZER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
224.PER-3/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
225.PER-2/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENED POLYPROPYLENE FILMS, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
226.PER-1/BC/2013TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN FISIK TERPADU DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
227.PER-59/BC/2012TATA KERJA LABORATORIUM MINI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK DAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA
228.PER-58/BC/2012PERUBAHAN PER-23/BC/2011 TENTANG TATA CARA REKONSILIASI PENERIMAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
229.PER-57/BC/2012PERUBAHAN PER-49/BC/2011 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI
230.PER-56/BC/2012UJICOBA PENERAPAN SISTEM PINTU OTOMATIS TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (AUTO GATE SYSTEM) PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK _ TPS
231.PER-55/BC/2012TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT _ BKC
232.PER-54/BC/2012DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN ANGGARAN 2013 _ HT MMEA
233.PER-53/BC/2012TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI _ EA
234.PER-52/BC/2012(DICABUT) TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
235.PER-51/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA
236.PER-50/BC/2012PERUBAHAN KEDUA P-19/BC/2008 TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI ATAS BARANG KENA CUKAI YANG DIOLAH KEMBALI ATAU DIMUSNAHKAN _ BKC
237.PER-49/BC/2012PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI
238.PER-48/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA DAN UKRAINA _ BMAD
239.PER-47/BC/2012PAKTA INTEGRITAS PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
240.PER-46/BC/2012TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ EA MMEA
241.PER-45/BC/2012PERUBAHAN PER-54/BC/2011 TENTANG TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI _ BKC
242.PER-44/BC/2012PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI
243.PER-43/BC/2012(DICABUT) PERUBAHAN PER-53/BC/2011 TENTANG TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
244.PER-42/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
245.PER-41/BC/2012TATA LAKSANA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
246.PER-39/BC/2012PENETAPAN HUBUNGAN ISTIMEWA PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU _ HT
247.PER-36/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
248.PER-35/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
249.PER-34/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
250.PER-33/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
251.PER-32/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
252.PER-31/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
253.PER-30/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
254.PER-29/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
255.PER-28/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PUPUK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
256.PER-27/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, PLASTICIZER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
257.PER-26/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
258.PER-25/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
259.PER-24/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
260.PER-23/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
261.PER-22/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
262.PER-21/BC/2012TATA CARA PEMINDAHTANGANAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL _ BKPM
263.PER-20/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING PRODUK KERAMIK _ BMAD ANTIDUMPING
264.PER-18/BC/2012PERUBAHAN KEDUA P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
265.PER-17/BC/2012PERUBAHAN KEDUA PER-57/BC/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ KABER
266.PER-16/BC/2012TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR _ KITE
267.PER-15/BC/2012TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR _ KITE
268.PER-14/BC/2012(EXPIRED 30-09-2012) PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS KAPAL YANG TELAH DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABEAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NASIONAL DAN BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
269.PER-13/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG _ BPIB
270.PER-12/BC/2012EVALUASI HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
271.PER-11/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
272.PER-10/BC/2012URAIAN TUGAS AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT BEA DAN CUKAI
273.PER-9/BC/2012TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
274.PER-8/BC/2012SERTIFIKASI KEAHLIAN DI BIDANG AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
275.PER-7/BC/2012STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
276.PER-6/BC/2012TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
277.PER-5/BC/2012TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI
278.PER-4/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI (SAC-S)
279.PER-3/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI _ BMTP
280.PER-2/BC/2012PERUBAHAN PER-57/BC/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ KABER
281.PER-1/BC/2012TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG
282.PER-58/BC/2011PERUBAHAN P-47/BC/2010 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PIUTANG DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
283.PER-57/BC/2011KAWASAN BERIKAT
284.PER-56/BC/2011(DICABUT) PERUBAHAN P-44/BC/2010 TENTANG PAKTA INTEGRITAS PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
285.PER-55/BC/2011PEDOMAN TEKNIS PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL DALAM RANGKA PERSETUJUAN ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA) _ SKA FTA AANZ
286.PER-54/BC/2011TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI _ BKC
287.PER-53/BC/2011(DICABUT) TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
288.PER-52/BC/2011TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN TAGIHAN UTANG CUKAI YANG TIDAK DIBAYAR PADA WAKTUNYA, KEKURANGAN CUKAI, DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI
289.PER-51/BC/2011PERUBAHAN P-43/BC/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
290.PER-50/BC/2011GUDANG BERIKAT
291.PER-49/BC/2011PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI
292.PER-48/BC/2011DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN ANGGARAN 2012 _ HT MMEA
293.PER-47/BC/2011PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
294.PER-46/BC/2011PENINGKATAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
295.PER-45/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN ULANG TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN
296.PER-44/BC/2011PERUBAHAN KEDUA P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
297.PER-43/BC/2011PERUBAHAN KEDUA P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
298.PER-26/BC/2011(EXPIRED 31-12-2011) PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS KAPAL YANG TELAH DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABEAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL DAN BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
299.PER-25/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PERTUKARAN DATA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ DJP DJBC
300.PER-24/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR BENANG KAPAS SELAMA BENANG-BENANG JAHIT _ BMTP
301.PER-23/BC/2011TATA CARA REKONSILIASI PENERIMAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
302.PER-22/BC/2011(DICABUT) PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
303.PER-21/BC/2011(DICABUT) PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
304.PER-20/BC/2011PERUBAHAN P-42/BC/2010 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ MMEA
305.PER-19/BC/2011PERUBAHAN KETIGA P-16/BC/2008 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
306.PER-18/BC/2011PERUBAHAN KEDUA PER-2/BC/2011 TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
307.PER-17/BC/2011PERUBAHAN PER-2/BC/2011 TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
308.PER-16/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG (WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED)
309.PER-15/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT BINDRAT
310.PER-14/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT SENG
311.PER-13/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.10.00 _ BMTP
312.PER-12/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00 _ BMTP
313.PER-11/BC/2011PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERALIHAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) DARI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAKARTA KE KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BANTEN _ KITE
314.PER-10/BC/2011PERUBAHAN KEDUA KEP-63/BC/1997 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT _ TPB KABER
315.PER-9/BC/2011PERUBAHAN KEEMPAT KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA LAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ KITE
316.PER-8/BC/2011(NGACO) PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA REPUBLIK KOREA DAN MALAYSIA _ BMAD
317.PER-8/BC/2011(NGACO) DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN ANGGARAN 2012 _ EA MMEA
318.PER-7/BC/2011(DICABUT) TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ EA MMEA KMEA
319.PER-6/BC/2011TATA CARA PEMBERIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
320.PER-5/BC/2011TATA LAKSANA PEMBERITAHUAN MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT DALAM RANGKA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN BARANG EKSPOR KE DAN DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU
321.PER-4/BC/2011(DICABUT) PERUBAHAN P-13/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
322.PER-3/BC/2011(DICABUT) PERUBAHAN P-12/BC/2008 TENTANG SERTIFIKASI AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT
323.PER-2/BC/2011PENGELOLAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
324.PER-1/BC/2011TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN
325.P-55/BC/2010PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
326.P-53/BC/2010TATALAKSANA PENGAWASAN
327.P-50/BC/2010PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
328.P-48/BC/2010PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG DARI NORTHEN TERRYTORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA SUMATERA
329.P-47/BC/2010PEDOMAN PENATAUSAHAAN PIUTANG DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
330.P-46/BC/2010DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN ANGGARAN 2011 _ MMEA HT
331.P-45/BC/2010PEMBERIAN IDENTITAS PABRIK PADA PITA CUKAI _ PERSONALISASI
332.P-44/BC/2010(DICABUT) PAKTA INTEGRITAS PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
333.P-43/BC/2010PERUBAHAN KEDUA P-16/BC/2008 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
334.P-42/BC/2010PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ MMEA
335.P-41/BC/2010PERUBAHAN P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
336.P-40/BC/2010DATABASE NILAI PABEAN
337.P-39/BC/2010PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN
338.P-38/BC/2010MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN
339.P-36/BC/2010PERUBAHAN P-28/BC/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG CUKAI
340.P-35/BC/2010PERUBAHAN P-20/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT _ TPB TPS
341.P-34/BC/2010PELAKSANAAN UJI COBA PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (BC 2.3) _ PDE TPB
342.P-33/BC/2010PERUBAHAN P-09/BC/2009 TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN URUSAN PUNGUTAN EKSPOR
343.P-31/BC/2010TATA CARA PERDAGANGAN DAN KEMASAN PENJUALAN ECERAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ BKC HT
344.P-30/BC/2010PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU _ TPS
345.P-29/BC/2010PERUBAHAN P-26/BC/2009 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI
346.P-28/BC/2010PERUBAHAN P-21/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG
347.P-27/BC/2010(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA P-40/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
348.P-26/BC/2010BENTUK, WARNA, UKURAN SEGEL DAN TANDA PENGAMAN BEA DAN CUKAI DAN TATA CARA PENYEGELAN
349.P-25/BC/2010PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN _ PPJK
350.P-23/BC/2010PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS UNIT KERJA KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ DJBC
351.P-22/BC/2010(DICABUT) TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ EA MMEA KMEA
352.P-20/BC/2010PERUBAHAN P-48/BC/2009 TENTANG DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ HT MMEA
353.P-18/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
354.P-17/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
355.P-16/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
356.P-15/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
357.P-14/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
358.P-13/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
359.P-12/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
360.P-11/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
361.P-10/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
362.P-9/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK DAN KARUNG PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
363.P-8/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
364.P-7/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
365.P-6/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
366.P-5/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
367.P-3/BC/2010PERUBAHAN P-19/BC/2008 TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI ATAS BARANG KENA CUKAI YANG DIOLAH KEMBALI ATAU DIMUSNAHKAN _ BKC
368.P-2/BC/2010PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER _ BMAD
369.P-50/BC/2009TATALAKSANA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR OLEH PERUSAHAAN PENGGGUNA FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
370.P-48/BC/2009DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ HT MMEA
371.P-44/BC/2009DAFTAR KODE STANDAR INTERNASIONAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN
372.P-43/BC/2009TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
373.P-42/BC/2009PELAKSANAAN UJI COBA PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (BC 2.3) _ PDE TPB
374.P-41/BC/2009UJI COBA IMPLEMENTASI PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK ANTARA TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
375.P-40/BC/2009(DICABUT) PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ MMEA
376.P-39/BC/2009PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ HT MMEA
377.P-38/BC/2009PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK PAKU _ BMTP
378.P-36/BC/2009PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK DEXTROSE MONOHYDRATE _ BMTP
379.P-34/BC/2009PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) EKSPOR DI KANTOR PELATANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
380.P-33/BC/2009PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ DJBC
381.P-31/BC/2009(DICABUT) PERUBAHAN P-34/BC/2007 TENTANG TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR
382.P-30/BC/2009(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA P-40/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
383.P-29/BC/2009PERUBAHAN P-16/BC/2008 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
384.P-28/BC/2009TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG CUKAI
385.P-27/BC/2009TATA CARA PEMBERIAN PEMBAYARAN SECARA BERKALA
386.P-26/BC/2009TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI
387.P-25/BC/2009BENTUK DAN ISI SURAT PENETAPAN, SURAT KEPUTUSAN, SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
388.P-24/BC/2009PROFIL IMPORTIR DAN PROFIL KOMODITI DALAM RANGKA PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
389.P-23/BC/2009PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT YANG BERADA DI BAWAH PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ TLDDP KABER TPB
390.P-22/BC/2009PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
391.P-21/BC/2009PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG
392.P-20/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
393.P-19/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN METHYLTIN MERCAPTIDE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
394.P-18/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
395.P-17/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
396.P-16/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
397.P-15/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
398.P-14/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
399.P-13/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
400.P-12/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
401.P-11/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
402.P-10/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
403.P-9/BC/2009PETUNJUK PENYELESAIAN URUSAN PUNGUTAN EKSPOR
404.P-8/BC/2009PERUBAHAN P-42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
405.P-7/BC/2009PERUBAHAN P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
406.P-6/BC/2009(DICABUT) PERUBAHAN P-40/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
407.P-5/BC/2009PERUBAHAN P-39/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
408.P-3/BC/2009TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR
409.P-1/BC/2009PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE _ BMTP
410.P-42/BC/2008PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
411.P-41/BC/2008PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
412.P-40/BC/2008(DICABUT) TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
413.P-39/BC/2008TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
414.P-38/BC/2008PERUBAHAN P-33/BC/2008 TENTANG DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR _ HT MMEA
415.P-37/BC/2008(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2002 TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU _ HT
416.P-35/BC/2008(DICABUT) TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
417.P-33/BC/2008DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR _ MMEA HT
418.P-32/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
419.P-31/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
420.P-30/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
421.P-29/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOTOL INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
422.P-28/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
423.P-27/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN COLD ROLLED COIL (CRC) OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
424.P-26/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
425.P-25/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
426.P-24/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
427.P-23/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI JASA PELAYARAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN KAPAL LAUT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
428.P-22/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
429.P-21/BC/2008PEDOMAN PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PELAKSANAAN, SERTA MONITOR DAN EVALUASI STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
430.P-20/BC/2008TATALAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT _ TPB KABER
431.P-19/BC/2008PENGEMBALIAN CUKAI ATAS BARANG KENA CUKAI YANG DIOLAH KEMBALI ATAU DIMUSNAHKAN
432.P-18/BC/2008PELAKSANAAN UJICOBA IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW (NSW) PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPEMERIKSA BEA DAN CUKAI) TANJUNG EMAS, KPPEMERIKSA BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK, KPPEMERIKSA BEA DAN CUKAI BELAWAN DAN KPPEMERIKSA BEA DAN CUKAI SOEKARNO-HATTA
433.P-17/BC/2008(DICABUT) PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR _ MMEA
434.P-16/BC/2008PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
435.P-15/BC/2008(DICABUT) PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI
436.P-14/BC/2008(DICABUT) URAIAN TUGAS AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT BEA DAN CUKAI
437.P-13/BC/2008(DICABUT) TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
438.P-12/BC/2008(DICABUT) SERTIFIKASI AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT BEA DAN CUKAI
439.P-11/BC/2008(DICABUT) STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
440.P-10/BC/2008(DICABUT) PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
441.P-9/BC/2008TATA CARA PELAYANAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI _ FTA
442.P-8/BC/2008PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
443.P-7/BC/2008PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
444.P-6/BC/2008PERUBAHAN P-38/BC/2007 TENTANG TATA KERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK _ TPB KABER PDE
445.P-5/BC/2008PERUBAHAN P-26/BC/2007 TENTANG TATALAKSANA PINDAH LOKASI PENIMBUNAN BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA DARI SATU TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA LAINNYA _ TPS
446.P-4/BC/2008PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU
447.P-3/BC/2008PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.011/2007 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC) < 2 MM DENGAN POS TARIF 7208.27.00.00 DAN 7208.39.00.00 OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL
448.P-2/BC/2008PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.011/2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
449.P-1/BC/2008PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MERUMUSKAN DATA BASE HARGA I
450.P-38/BC/2007TATA KERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK _ KABER TPB PDE
451.P-36/BC/2007(DICABUT) TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN
452.P-35/BC/2007(DICABUT) PERUBAHAN PERTAMA P-23/BC/2007 TENTANG LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA _ BKC
453.P-34/BC/2007(DICABUT) TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR
454.P-32/BC/2007DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR _ HT MMEA
455.P-31/BC/2007(DICABUT) PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
456.P-30/BC/2007PERUBAHAN KETIGA 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU _ HT
457.P-29/BC/2007NOTA HASIL INTELIJEN _ NHI
458.P-28/BC/2007(DICABUT) STANDAR AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN
459.P-27/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.01/2007 TANGGAL 1 MARET 2007 TENTANG TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
460.P-26/BC/2007TATALAKSANA PINDAH LOKASI PENIMBUNAN BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA DARI SATU TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA LAINNYA _ TPS
461.P-25/BC/2007PERUBAHAN P-21/BC/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
462.P-24/BC/2007MITRA UTAMA _ JALUR MITA
463.P-23/BC/2007(DICABUT) LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA
464.P-22/BC/2007(DICABUT) PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK DAN PENGAWASAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN _ NP PPJK NPPPJK
465.P-21/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
466.P-20/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA _ TPS
467.P-19/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.011/2007 TANGGAL 3 APRIL 2007 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
468.P-18/BC/2007(DICABUT) PAKTA INTEGRITAS PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
469.P-17/BC/2007(DICABUT) PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
470.P-16/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/PMK.010/2007 TANGGAL 19 APRIL 2007 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR
471.P-15/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS JAM TANGAN DAN PERHIASAN YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
472.P-14/BC/2007TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI
473.P-13/BC/2007TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL
474.P-12/BC/2007TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ NPPBKC MMEA
475.P-11/BC/2007TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN _ NPPBKC
476.P-10/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS SEPEDA MOTOR DAN KAPAL PESIAR TERMASUK YATCH YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
477.P-9/BC/2007PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN DI BIDANG KEPABEANAN
478.P-8/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR BARANG TERKENA PUNGUTAN EKSPOR YANG DIKECUALIKAN DARI PUNGUTAN EKSPOR
479.P-7/BC/2007PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR
480.P-6/BC/2007(DICABUT) PERUBAHAN KEEMPAT KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
481.P-5/BC/2007PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN DI BIDANG KEPABEANAN
482.P-4/BC/2007PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/IJ/2007 DAN P-04/BC/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
483.P-1/BC/2007PERUBAHAN KELIMA KEP-81/BC/1999 PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
484.P-25/BC/2006PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.010/2006 TANGGAL 24 JULI 2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL NOMOR 62/PMK.010/2006 TANGGAL 24 JULI 2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM NOMOR 63/PMK.010/2006 TANGGAL 24 JULI 2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
485.P-24/BC/2006PERUBAHAN KEDUA KEP-07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU _ HT
486.P-23/BC/2006DESAIN DAN WARNA PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR _ MMEA
487.P-22/BC/2006(DICABUT) PENYEDIAAN DAN TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR _ MMEA
488.P-21/BC/2006PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.010/2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
489.P-20/BC/2006PERUBAHAN KEP-27/BC/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ PNBP
490.P-19/BC/2006PERUBAHAN KEDUA P-10/BC/2006 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
491.P-17/BC/2006PEMBERITAHUAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ MMEA
492.P-16/BC/2006PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.010/2006 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR
493.P-15/BC/2006PERUBAHAN P-10/BC/2006 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
494.P-14/BC/2006(DICABUT) PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI
495.P-13/BC/2006PENGEMBALIAN CUKAI ATAS BARANG KENA CUKAI YANG DIMUSNAHKAN ATAU DIOLAH KEMBALI
496.P-12/BC/2006PENYELENGGARAAN JASA LAYANAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) KEPABEANAN DALAM RANGKA PENYERAHAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (RKSP), INWARD MANIFEST DAN OUTWARD MANIFEST
497.P-11/BC/2006PERUBAHAN KETIGA KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ KITE
498.P-10/BC/2006TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
499.P-9/BC/2006PERUBAHAN P-05/BC/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN _ PJT
500.P-8/BC/2006(DICABUT) PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
501.P-7/BC/2006PERUBAHAN KETIGA KEP-13/BC/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
502.P-6/BC/2006PERUBAHAN P-11/BC/2005 TENTANG JALUR PRIORITAS
503.P-5/BC/2006PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN _ PJT
504.P-4/BC/2006PERUBAHAN P-22/BC/2005 TENTANG PENYEDIAAN DAN TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
505.P-3/BC/2006PENYEDIAAN DAN TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK BULAN MARET TAHUN 2006 _ HT
506.P-2/BC/2006PERUBAHAN 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU _ HT
507.P-1/BC/2006PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI
508.P-25/BC/2005PERUBAHAN KEDUA KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ KITE
509.P-24/BC/2005DESAIN DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
510.P-23/BC/2005PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PMK.010/2005 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR
511.P-22/BC/2005PENYEDIAAN DAN TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
512.P-21/BC/2005PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
513.P-19/BC/2005(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
514.P-18/BC/2005PERUBAHAN : P-16/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
515.P-17/BC/2005PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
516.P-16/BC/2005TATA CARA PENDIRIAN, PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN _ TPB KABER
517.P-15/BC/2005PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR
518.P-14/BC/2005PERUBAHAN KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ KITE
519.P-13/BC/2005PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.04/2005 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN/ATAU BUNGA
520.P-12/BC/2005PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.04/2005 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR _ KITE
521.P-11/BC/2005JALUR PRIORITAS
522.P-10/BC/2005PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.010/2005
523.P-9/BC/2005PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
524.P-8/BC/2005PERUBAHAN 04/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) MINYAK DAN GAS BUMI
525.P-7/BC/2005TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU _ HT
526.P-4/BC/2005PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) MINYAK DAN GAS BUMI
527.P-3/BC/2005PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-27/BC/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ PNBP DJBC
528.P-2/BC/2005ASURANSI YANG DAPAT DITERIMA UNTUK PENGAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL SEBAGAI KOMPONEN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
529.P-1/BC/2005TATA LAKSANA PENGELUARAN DAN PEMASUKAN UANG TUNAI
530.KEP-115/BC/2004PEMBENTUKAN TIM KERJA TERPADU PELAYANAN DAN PENGAWASAN IMPOR/EKSPOR KOMODITI WAJIB PERIKSA KARANTINA
531.KEP-114/BC/2004PETUNJUK PELAKSANAAN PELUNASAN CUKAI DENGAN PEMBAYARAN BERKALA BAGI INDUSTRI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DALAM NEGERI
532.KEP-113/BC/2004PENYEDIAAN DAN TATAKERJA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
533.KEP-112/BC/2004(DICABUT) DESAIN DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
534.KEP-79/BC/2004PERUBAHAN KEP-152/BC/2003
535.KEP-66/BC/2004TATALAKSANA EKSPOR GAS BUMI MELALUI PIPA PENYALUR
536.KEP-54/BC/2004PENUNJUKAN TERMINAL PETI KEMAS GEDE BAGE SEBAGAI PELABUHAN MUAT BARANG EKSPOR
537.KEP-37/BC/2004PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG
538.KEP-36/BC/2004PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM PANGAMANAN PENGADAAN PITA CUKAI TERPADU
539.KEP-33/BC/2004PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM RANGKA PENERAPAN OTOMASI SISTEM DAN PROSEDUR TATALAKSANA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (RKSP) DAN MANIFES
540.KEP-28/BC/2004PERUBAHAN KEDUA KEP-13/BC/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
541.KEP-27/BC/2004PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
542.KEP-27/BC/2004PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PNBP DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (RALAT)
543.KEP-23/BC/2004(DICABUT) PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/KMK.04/2004 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR _ KITE
544.KEP-11/BC/2004PERUBAHAN KEDUA KEP-42/BC/2002 TENTANG PENGELOLAAN MASJID BAITUT TAQWA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
545.KEP-10/BC/2004PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-57/BC/2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL
546.KEP-6/BC/2004PELMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKA PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) DI PULAU BATAM
547.KEP-1/BC/2004PERUBAHAN KEDUA KEP-175/BC/2003 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN PITA CUKAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2004
548.KEP-206/BC/2003ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KERJA PELAYANAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR _ KITE
549.KEP-205/BC/2003PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ KITE
550.KEP-202/BC/2003PEMBERLAKUAN PENERAPAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN EKSPOR DAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR _ KITE
551.KEP-187/BC/2003PERUBAHAN KEDUA KEP-67/BC/1999 PEMBAGIAN DAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS SERAGAM DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
552.KEP-178/BC/2003(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
553.KEP-171/BC/2003PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
554.KEP-170/BC/2003PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU TARIF BEA MASUK INDONESIA (BTBMI) ASEAN HARMONIZED TARIFF NOMENCLATURE (AHTN) TAHUN 2004
555.KEP-166/BC/2003TATALAKSANA PEMBERIAN CUSTOMS ADVICE DAN VALUATION RULING
556.KEP-152/BC/2003(DICABUT) PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR UNTUK BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
557.KEP-151/BC/2003(DICABUT) PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
558.KEP-149/BC/2003PELAKSANAAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK DI KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI YANG TELAH MENERAPKAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK KEPABEANAN
559.KEP-148/BC/2003(DICABUT) ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KERJA PELAYANAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR _ KITE
560.KEP-147/BC/2003PERUBAHAN KEP-13/BC/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
561.KEP-145/BC/2003PEMENANG PEMILIHAN KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2003
562.KEP-144/BC/2003PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN PRINSIP UNTUK DAPAT MENERIMA PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT _ KABER TPB
563.KEP-141/BC/2003PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ KITE
564.KEP-129/BC/2003PENGAWASAN ALAT DAN ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
565.KEP-120/BC/2003TATA CARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI ENTREPOT UNTUK TUJUAN PAMERAN
566.KEP-119/BC/2003PERTUKARAN DOKUMEN PELAYANAN KAPAL DAN BARANG SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PELABUHAN KOTA BATAM
567.KEP-103/BC/2003PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
568.KEP-99/BC/2003OPTIMALISASI PEMERIKSAAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN HI-CO SCAN X-RAY SYSTEM
569.KEP-98/BC/2003NOTA HASIL INTELIJEN _ NHI
570.KEP-97/BC/2003(DICABUT) PROFIL IMPORTIR DAN PROFIL KOMODITI UNTUK PENETAPAN JALUR DALAM PELAYANAN IMPOR
571.KEP-96/BC/2003TEMPAT DAN SARANA PEMERIKSAAN BARANG DI UNIT TERMINAL PETI KEMAS (UTPK)
572.KEP-70/BC/2003PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENETAPAN IMPORTIR PENERIMA FASILITAS JALUR PRIORITAS
573.KEP-69/BC/2003(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
574.KEP-68/BC/2003(DICABUT) PERUBAHAN KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
575.KEP-63/BC/2003PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI PERIHAL PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK DALAM RNGKA IMPOR, DAN DENDA ADMINISTRASI
576.KEP-62/BC/2003TATALAKSANA PEMUNGUTAN CUKAI DI ATAS BARANG KENA CUKAI YANG BERASAL DARI LUAR NEGERI YANG DIMASUKKAN KE KAWASAN BERIKAT DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
577.KEP-61/BC/2003(DICABUT) PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
578.KEP-60/BC/2003PERTUKARAN DOKUMEN PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI LINGKUNGAN PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II SECARA ELEKTRONIK DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ELEKTRONIC DATA INTERCHANGE DAN ATAU INTERNET
579.KEP-13/BC/2003PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SETORAN PENDAPATAN NEGARA DENGAN SISTEM INTERNAL CHECK
580.KEP-8/BC/2003PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
581.KEP-7/BC/2003(DICABUT) PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
582.KEP-6/BC/2003PENUNJUKAN PERUSAHAAN PESERTA UJI COBA JALUR PRIORITAS
583.KEP-5/BC/2003PERUBAHAN 58/BC/2002 TENTANG UJI COBA JALUR PRIORITAS
584.KEP-3/BC/2003PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI IMPORTIR
585.KEP-2/BC/2003TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI ENTREPOT UNTUK TUJUAN PAMERAN
586.KEP-99/BC/2002KOORDINASI DALAM HAL INVENTARISASI, EVALUASI DAN PENYELESAIAN MASALAH YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS MASING-MASING
587.KEP-92/BC/2002TIM REGISTRASI IMPORTIR
588.KEP-89/BC/2002PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DATABASE PROFIL IMPORTIR
589.KEP-88/BC/2002PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI IMPORTIR
590.KEP-86/BC/2002PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI BARANG _ BTKI BTBMI
591.KEP-83/BC/2002PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-78/BC/1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN MELALUI JASA TITIPAN DAN KIRIMAN POS
592.KEP-60/BC/2002PENUNJUKAN PERUSAHAAN PESERTA UJI COBA JALUR PRIORITAS
593.KEP-58/BC/2002UJI COBA JALUR PRIORITAS
594.KEP-51/BC/2002PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATABASE HARGA TAHUN 2002/2003
595.KEP-44/BC/2002(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
596.KEP-43/BC/2002PEMENANG PEMILIHAN KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2002
597.KEP-41/BC/2002PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA OPERASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN
598.KEP-32/BC/2002PENETAPAN MARS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
599.KEP-31/BC/2002PEDOMAN PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
600.KEP-30/BC/2002PELAYANAN, PELEKATAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN BEBAS PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2002 DESAIN LAMA
601.KEP-12/BC/2002PENUNJUKAN/PEMBERIAN KUASA UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MEMBERIKAN ATAU MENOLAK IZIN PERCERAIAN DAN SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN SERTA MEMBERIKAN ATAU MENOLAK IZIN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG
602.KEP-11/BC/2002PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-77/BC/2000 TENTANG PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT SETORAN BEA DAN CUKAI
603.KEP-4/BC/2002KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
604.KEP-3/BC/2002PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-63/BC/1997 TENTANG TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT _ KABER
605.KEP-2/BC/2002TATA CARA PENGAWASAN ATAS PEMBUATAN, PENIMBUNAN DAN PENGELUARAN MINUMAN GREEN SANDS NON ALKOHOL PADA PABRIK PT MULTI BINTANG INDONESIA DI TANGERANG
606.KEP-1/BC/2002UANG HARIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERIKSAAN FISIK DAN PENGAWASAN STUFFING BARANG EKSPOR YANG MENDAPATKAN KEMUDAHAN EKSPOR _ KITE
607.KEP-60/BC/2001(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-09/BC/1997 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DARI GUDANG BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-03/BC/2000
608.KEP-47/BC/2001PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR BARANG YANG MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR DAN YANG DIGABUNG DENGAN BARANG LAIN _ KITE
609.KEP-45/BC/2001PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PABEAN BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR _ KITE
610.KEP-44/BC/2001PEMBLOKIRAN DOKUMEN PEMESANAN PITA CUKAI (CK-1) ATAS MEREK HASIL TEMBAKAU YANG PITA CUKAINYA PALSU ATAU DIPALSUKAN
611.KEP-43/BC/2001PENGGUNAAN/PEMASANGAN PAPAN NAMA PABRIK HASIL TEMBAKAU
612.KEP-33/BC/3301(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
613.KEP-32/BC/2001PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR PREKURSOR
614.KEP-27/BC/2001(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-22/BC/2001 TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
615.KEP-22/BC/2001(DICABUT) KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
616.KEP-20/BC/2001PENYEDIAAN DAN TATA CARA PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
617.KEP-17/BC/2001(DICABUT) WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
618.KEP-14/BC/2001PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN DL BIDANG KEPABEANAN
619.KEP-9/BC/2001(DICABUT) PENYEDIAAN DAN WARNA PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
620.KEP-3/BC/2001TATALAKSANA PEMBERIAN PENANGGUHAN DAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR KE KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
621.KEP-1/BC/2001PEMBERITAHUAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
622.KEP-92/BC/2000PENYEDIAAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
623.KEP-89/BC/2000(DICABUT) POLIS ASURANSI (INSURANCE CERTIFICATE) YANG DAPAT DITERIMA UNTUK PENGAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNATIONAL SEBAGAI KOMPONEN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
624.KEP-79/BC/2000PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-78/BC/2000 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
625.KEP-72/BC/2000PEMBERIAN TOLERANSI SELISIH JUMLAH/VOLUME MINYAK MENTAH DAN PRODUK KILANG EKSPOR/IMPOR YANG PEMUATAN/PEMBONGKARANNYA MELALUI SALURAN PIPA
626.KEP-67/BC/2000PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI
627.KEP-61/BC/2000TATACARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, PEMBERITAHUAN KEDATANGAN BARANG IMPOR DAN PEMBERITAHUAN KEBERANGKATAN BARANG EKSPOR
628.KEP-47/BC/2000TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000
629.KEP-46/BC/2000TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000
630.KEP-45/BC/2000TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000
631.KEP-44/BC/2000TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000
632.KEP-37/BC/2000TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TANGGAL 1 MEI 2000
633.KEP-35/BC/2000PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENGANGKUTAN LANJUT KARGO UDARA MELALUI BANDAR UDARA INTERNASIONAL
634.KEP-27/BC/2000PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : 17/BC/2000 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
635.KEP-26/BC/2000PERPANJANGAN MASA PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DARI TAHUN ANGGARAN 1999/2000
636.KEP-20/BC/2000(DICABUT) PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
637.KEP-12/BC/2000(DICABUT) TATALAKSANA AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
638.KEP-3/BC/2000(DICABUT) PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-09/BC/1997 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DARI GUDANG BERIKAT
639.KEP-83/BC/1999PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-15/BC/1999 TENTANG PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-47/BC/1999
640.KEP-81/BC/1999PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
641.KEP-64/BC/1999(DICABUT) PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN, PENERUSAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN KEPABEANAN DAN CUKAI
642.KEP-58/BC/1999PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
643.KEP-56/BC/1999PERUBAHAN PASAL 5 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-68/BC/1997 TANGGAL 5 AGUSTUS 1997 TENTANG LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA
644.KEP-55/BC/1999TATA CARA PEMINDAHAN BARANG MODAL BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PERUSAHAAN NON PMA/PMDN
645.KEP-50/BC/1999KEWAJIBAN PELAPORAN OLEH PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
646.KEP-49/BC/1999(DICABUT) SERTIFIKASI AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT DAN PENGAWAS MUTU AUDIT
647.KEP-44/BC/1999PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
648.KEP-43/BC/1999TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN DARI KE GUDANG BERIKAT UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TUJUAN DIEKSPOR _ KITE
649.KEP-41/BC/1999PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-71/BC/1998 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-17/BC/1999
650.KEP-39/BC/1999TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 346/KMK.01./199 TANGGAL 24 JUNI 1999
651.KEP-33/BC/1999PENYELENGGARAAN JASA WARUNG ELEKTRONIC DATA INTERCHANGE
652.KEP-32/BC/1999PERPANJANGAN MASA PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DARI TAHUN 1998/1999
653.KEP-30/BC/1999(DICABUT) KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU UNTUK TUJUAN EKSPOR
654.KEP-22/BC/1999(DICABUT) WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
655.KEP-20/BC/1999PENYEDIAAN DAN TATA CARA PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
656.KEP-19/BC/1999PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
657.KEP-18/BC/1999PENUNJUKAN GOLONGAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DALAM NEGERI BERDASARKAN BATASAN PRODUKSI TAHUN TAKWIM
658.KEP-15/BC/1999PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
659.KEP-14/BC/1999PAST RECORD IMPORTIR
660.KEP-13/BC/1999TATA CARA PENGAWASAN DENGAN PENERBITAN NOTA HASIL INTELIJEN (NHI) DAN NOTA INFORMASI (NI)
661.KEP-11/BC/1999TATA CARA PENYETORAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DALAM RANGKA KEGIATAN IMPOR BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, BARANG KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN DAN PENERIMAAN UANG JAMINAN DALAM RANGKA KEGIATAN IMPOR PELAYANAN SEGERA
662.KEP-10/BC/1999PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KEWAJIBAN KEPABEANAN DAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR
663.KEP-9/BC/1999PENETAPAN BIAYA PENAGIHAN PIUTANG BEA/CUKAI
664.KEP-8/BC/1999PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-18/BC/1998 TANGGAL 9 MARET 1998 TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU YANG WAJIB DIPUNGUT DANA CADANGAN UMUM
665.KEP-6/BC/1999PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
666.KEP-4/BC/1999BENTUK-BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN UNTUK PENAGIHAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA DALAM RANGKA IMPOR
667.KEP-2/BC/1999TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA PMA/PMDN DAN NON PMA/PMDN YANG MELAKUKAN PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 546/KMK.01/1997 TANGGAL 3 NOVEMBER 1997
668.KEP-1/BC/1999TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA NON PMA/PMDN YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 297/KMK.01/1997 TANGGAL 4 JULI 1994 JO. NOMOR 545/KMK.01/1997 TANGGAL 3 NOVEMBER 1997
669.KEP-70/BC/1998PERUBAHAN PASAL 4 AYAT (4) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-16/BC/1998 TANGGAL 5 MARET 1998 YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-55/BC/1998 TANGGAL 22 SEPTEMBER 1998
670.KEP-64/BC/1998PENYEMPURNAAN PASAL 5 HURUF B KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-64/BC/1997 TANGGAL 29 JULI 1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
671.KEP-63/BC/1998PERUBAHAN PASAL 2 AYAT (1) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-19/BC/1998 TANGGAL 09 MARET 1998 TENTANG PENYEDIAAN, PELEKATAN, DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
672.KEP-57/BC/1998PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL YANG AKAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG DALAM PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG KENA CUKAI
673.KEP-55/BC/1998(DICABUT) PERUBAHAN PASAL 4 AYAT (2), AYAT (3), DAN AYAT (4) SERTA PASAL 6 AYAT (1) DAN AYAT (2) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-16/BC/1998 TANGGAL 5 MARET 1998 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
674.KEP-51/BC/1998PERUBAHAN PASAL 7 AYAT (1) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-19/BC/1998 TANGGAL 9 MARET 1998 TENTANG PENYEDIAAN, PELEKATAN, DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
675.KEP-48/BC/1998PEMBERIAN PERPANJANGAN PENUNDAAN PELUNASAN UTANG CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK SKM GOLONGAN KECIL
676.KEP-44/BC/1998PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN PENGURUSAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI DAN BUNGA DALAM RANGKA IMPOR
677.KEP-28/BC/1998PENYEMPURNAAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-17/BC/1998 TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DALAM NEGERI DENGAN MASING-MASING BEBAN TARIF CUKAI
678.KEP-27/BC/1998(DICABUT) PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-21/BC/1998 TANGGAL 09 MARET 1998 TENTANG PERUBAHAN PASAL 4 AYAT (2), AYAT (3), DAN AYAT (4) SERTA PASAL 6 AYAT (1) DAN AYAT (2) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-16/BC/1998 TANGGAL 5 MARET 1998 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU HASIL TEMBAKAU
679.KEP-21/BC/1998(DICABUT) PERUBAHAN PASAL 4 AYAT (2), AYAT (3), DAN AYAT (4) SERTA PASAL 6 AYAT (1) DAN AYAT (2) EPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-16/BC/1998 TANGGAL 05 MARET 1998 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
680.KEP-20/BC/1998(DICABUT) KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
681.KEP-19/BC/1998PENYEDIAAN, PELEKATAN, DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
682.KEP-18/BC/1998PENUNJUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU YANG WAJIB DIPUNGUT DANA CADANGAN UMUM
683.KEP-17/BC/1998PENUNJUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DALAM NEGERI DENGAN MASING-MASING BEBAN TARIF CUKAI
684.KEP-16/BC/1998(DICABUT) PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
685.KEP-2/BC/1998TATALAKSANA PEMASUKAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
686.KEP-97/BC/1997(DICABUT) PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
687.KEP-96/BC/1997PERUBAHAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK SIGARET KRETEK MESIN (SKM) ATAS NAMA PT. PRIMA TOBACCO HARUM INDUSTRY DAN PT. MENARA KARTIKA BUANA DI SURAKARTA
688.KEP-94/BC/1997PEMBERIAN PENUNDAAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-86/BC/1997 TANGGAL 5 NOVEMBER 1997 UNTUK HASIL TEMBAKAU MEREK SAMPOERNA INTERNASIONAL ISI 20 BATANG DAN SAMPOERNA INTERNATIONAL MENTHOL ISI 20 BATANG ATAS NAMA PT. HM SAMPOERNA
689.KEP-92/BC/1997PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL YANG AKAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU PENOLONG PEMBUATAN BARANG AKHIR YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG KENA CUKAI
690.KEP-82/BC/1997PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-76/BC/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-66/BC/1997 TANGGAL 1 AGUSTUS 1997
691.KEP-81/BC/1997PEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-75/BC/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-65/BC/1997TANGGAL 1 AGUSTUS 1997
692.KEP-80/BC/1997PENYELESAIAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR YANG DIKIRIM MELALUI POS
693.KEP-78/BC/1997PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN MELALUI JASA TITIPAN DAN KIRIMAN POS
694.KEP-76/BC/1997PERUBAHAN PASAL 8 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-64/BC/1997 TANGGAL 29 JULI 1997
695.KEP-74/BC/1997(DICABUT) PENAMBAHAN JUMLAH ISI KEMASAN PENJUALAN ECERAN SIGARET KRETEK MESIN (SKM) PABRIK GOLONGAN KECIL DAN MENENGAH KECIL
696.KEP-69/BC/1997(DICABUT) PENGATURAN KEMBALI KETENTUAN JAMINAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-23/BC/1997 TANGGAL 21 MARET 1997 JO. NOMOR KEP-59/BC/1997 TANGGAL 4 JUNI 1997
697.KEP-68/BC/1997LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA
698.KEP-66/BC/1997(DICABUT) PEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-76/BC/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-45/BC/1997 TANGGAL 1 MEI 1997
699.KEP-65/BC/1997PEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-75/BC/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG TATACARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-44/BC/1997 TANGGAL 1 MEI 1997
700.KEP-63/BC/1997(DICABUT) TATA CARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT
701.KEP-59/BC/1997(DICABUT) PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-23/BC/1997 TENTANG JAMINAN BAGI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN
702.KEP-58/BC/1997PATROLI BEA DAN CUKAI
703.KEP-48/BC/1997PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN PENUNJUKAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
704.KEP-45/BC/1997(DICABUT) PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-76/BC/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
705.KEP-44/BC/1997PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-75/BC/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG IMPOR
706.KEP-40/BC/1997TATA CARA PENYEGELAN
707.KEP-39/BC/1997SEGEL BEA DAN CUKAI
708.KEP-38/BC/1997PEMERIKSAAN BADAN
709.KEP-37/BC/1997PEMERIKSAAN BARANG, BANGUNAN ATAU TEMPAT LAIN DAN SURAT ATAU DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN BARANG
710.KEP-35/BC/1997(DICABUT) TATALAKSANA AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
711.KEP-34/BC/1997(DICABUT) SERTIFIKASI AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUUDIT
712.KEP-33/BC/1997(DICABUT) STANDAR AUDITING DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
713.KEP-32/BC/1997(DICABUT) PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
714.KEP-25/BC/1997(TDK BERLAKU) KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
715.KEP-24/BC/1997(DICABUT) PENYEDIAAN DAN WARNA PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
716.KEP-22/BC/1997TATA CARA PELAKSANAAN PENETAPAN TARIF ATAS BARANG IMPOR SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN
717.KEP-21/BC/1997PERSETUJUAN PEMBERITAHUAN NILAI PABEAN SEBELUM PENGAJUAN PIB
718.KEP-19/BC/1997(DICABUT) PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
719.KEP-18/BC/1997PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU YANG WAJIB DIPUNGUT DANA CADANGAN UMUM
720.KEP-17/BC/1997(DICABUT) PENUNJUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DALAM NEGERI DENGAN MASING-MASING BEBAN TARIF CUKAI
721.KEP-16/BC/1997(DICABUT) KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
722.KEP-14/BC/1997BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN DEKLARASI NILAI PABEAN
723.KEP-10/BC/1997PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
724.KEP-9/BC/1997(DICABUT) TATA CARA PENDIRIAN DAN TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI GUDANG BERIKAT (GB)
725.KEP-8/BC/1997PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENEGAHAN SARANA PENGANGKUT DAN BARANG DI ATASNYA SERTA PENGHENTIAN PEMBONGKARAN DAN PENEGAHAN BARANG
726.KEP-3/BC/1997BENTUK DAN ISI BUKTI PENERIMAAN JAMINAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
727.KEP-2/BC/1997BENTUK DAN ISI BUKTI PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA YANG DIBAYAR MELALUI BENDAHARAWAN PENERIMA BEA DAN CUKAI
728.KEP-76/BC/1996(DICABUT) TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
729.KEP-75/BC/1996TATA CARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR
730.KEP-68/BC/1996(DICABUT) PERUBAHAN PASAL 4 AYAT (2) DAN AYAT (3) SERTA PASAL 6 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-19/BC/1996 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
731.KEP-67/BC/1996LARANGAN PENJUALAN HASIL TEMBAKAU BERHADIAH
732.KEP-34/BC/1996PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN DI BIDANG CUKAI
733.KEP-21/BC/1996PENUNJUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU YANG WAJIB DIPUNGUT DANA CADANGAN UMUM
734.KEP-20/BC/1996PENYEDIAAN DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
735.KEP-19/BC/1996(DICABUT) PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
736.KEP-17/BC/1996(DICABUT) PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
737.KEP-14/BC/1996PENETAPAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN UTANG CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU YANG MENDAPATKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
738.KEP-13/BC/1996PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI
739.KEP-11/BC/1996TATA CARA PERUSAKAN ETIL ALKOHOL MENJADI SPIRITUS BAKAR (BRAND SPIRITUS)
740.KEP-9/BC/1996(TDK BERLAKU) PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
741.KEP-8/BC/1996PENYEDIAAN DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
742.KEP-7/BC/1996(TDK BERLAKU) KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
743.KEP-6/BC/1996TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
.........

Secara default saya tampilkan daftar 20 peraturan per halaman. Anda dapat merubahnya sesuai kebutuhan. Anda juga dapat mem-filter peraturan dengan mengetikkan keyword pada box di kanan atas tabel yang sudah saya sediakan. Semoga bermanfaat.


Catatan:

Format nomor peraturan sempat mengalami beberapa kali perubahan seusai dengan perkembangan jaman. Berikut adalah format penomoran peraturan yang pernah digunakan:

  • Tahun 1996 – 2004 format penomoran KEP-<nomor>/BC/<tahun>
  • Tahun 2005 – 2010 format penomoran P-<nomor>/BC/<tahun>
  • Tahun 2010 – sekarang format penomoran PER-<nomor>/BC/<tahun>

Format KEP-<nomor>/BC/<tahun> sampai sekarang juga masih digunakan, tapi lebih sebagai peraturan yang bersifat internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keputusan Direktur Jenderal bea dan cukai juga dapat digunakan sebagai suatu bentuk penetapan yang bersifat final, konkrit dan individual. Bukan sebagai peraturan yang bersifat umum.


Konten dari website ini sebagian adalah bentuk prosa dari peraturan. Jika Anda menginginkan bentuk prosa dari peraturan yang ada di daftar ini, mungkin bisa menghubungi saya. Jika saya ada waktu dan perdirjen yang Anda mintakan bentuk prosanya menarik buat saya, mungkin saya bisa buatkan untuk Anda. Sebagain orang lebih mudah memahami isi dari peraturan jika disajikan dalam bentuk prosa, tidak dalam bahasa hukum yang baku. Jika peraturan itu benar-benar menarik, mungkin bisa saya tambahkan posting terkait dengan hal itu.


Peraturan Presiden - Konsultan Kepabeanan, Cukai dan Perdagangan


Daftar peraturan lainnya: