Skip to main content

Peraturan Pemerintah

Daftar Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia. Dilengkapi link download file PDF. Mohon maaf sebelumnya bila daftar ini kurang lengkap. Namun perlu diketahui bahwa ini adalah situs terkait kepabeanan dan cukai, jadi concern saya tentunya adalah peraturan yang terkait dengan hal itu.

  • Secara default saya tampilkan daftar 25 per halaman, tapi Anda dapat merubahnya sesuai kebutuhan.
  • Anda dapat men-search peraturan untuk mencari peraturan yang Anda butuhkan.
  • Anda juga dapat mem-filter tabel dengan mengisi baris paling bawah dari tabel.

 

TAHUNNOTENTANG
FilterFilterKetik di sini untuk Filter
201340PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
201134TINDAKAN ANTI DUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN _ bm antidumping
201071STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN _ sap
201053DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL _ pns
201044PREKURSOR
200949TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
200932TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT _ tpb
200926TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI _ spsa
200924KAWASAN INDUSTRI
20098PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL _ pns
20092PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
200872NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI _ nppbkc bkc
200860SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
200855PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR _ bk pajak ekspor bea keluar
200838PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH _ bdn btd
200828PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN _ spsa
200748KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
200747KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
200746KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
200731PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ bkp ppn
20077PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _bkp ppn
20076TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN
200643PERIZINAN REAKTOR NUKLIR
200612PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ bkp ppnbm
20068PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
20066PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH _ bdn btd
20065KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
200561TATA CARA PENYUSUNAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
200541PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ bkp ppnbm
200535PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU _ bea keluar pajak ekspor
200526PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL _ ppn
200522PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK _ pnbp
200455PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ bkp ppnbm
200445PERLINDUNGAN HUTAN
200442PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL _ pns
200436KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
200435KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
200429SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISK)
200428KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN
200421PENYSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
20045TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA _ pnbp
20044PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN _ pnbp
20043PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
20042PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
20041TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN PELAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK _ pnbp
200363PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ kaber ppn ppnbm
200357TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
200346PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ bkp ppn
200345TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL _ pnbp
200344TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN _ pnbp
200343PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ bkp ppnbm
200340TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP _ pnbp
200339TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN _ pnbp
200338PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ bkp jkp ppn
200320PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _kaber tpb ppn
20039WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL _ pns
20036PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ bkp ppnbm
200251PERKAPALAN
200243PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ bkp ppn
200240PENUNDAAN KEEMPAT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ kaber tpb ppn ppnbm
200234TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PENJELASAN)
200227PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
200226KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
200224PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 _ ppn ppnbm
200215KARANTINA IKAN
200214KARANTINA TUMBUHAN
200213PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL _ pns
200212PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL _ pns
200211PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL _ pns
20027PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ bkp ppnbm
20021TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA SENSOR FILM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL _ pnbp
200185PENUNDAAN KETIGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ ppn ppnbm
200175PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
200174PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, LAMPIRAN II _ b3
200174PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, LAMPIRAN I _ b3
200174PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, PENJELASAN _ b3
200174PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN _ b3
200171PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
200170KEBANDARUDARAAN
200169KEPELABUHAN
200160PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ bkp ppnbm
200125PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI _ bm ppn ppnbm pph
200113PENUNDAAN KEMBALI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ ppn ppnbm
200112IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _bkp ppn
20018PUPUK BUDIDAYA TANAMAN
2000147PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
2000146IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ bkp jkp ppn
2000145KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DAN DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ bkp ppnbm
2000144JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ ppn
2000143PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 _ ppn ppnbm
2000137TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
2000136TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
2000135TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
2000102STANDARDISASI NASIONAL
200099KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL _ pns
200098PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL _ pns
200097FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL _ pns
200082KARANTINA HEWAN
200081KENAVIGASIAN
200064PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
200063KESELAMATAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN RADIASI PENGION
200052PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
200045PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ kaber ppn ppnbm
200043PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI _ bm ppn ppnbm pph
200038PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN _ cukai bkc
200034PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI)
200025KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM
200020PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
200019TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
20007KEPELAUTAN
199985PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN _ b3
199978PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KELUAR NEGERI _ pph
199969LABEL DAN IKLAN PANGAN
199959PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1982 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994 _ ppn ppnbm
199927ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
199918PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN _ b3
19998PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
19997PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA
19996PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
199868KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
199839PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ ppn ppnbm
199818PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
199812PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
199743(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT _ tpb
199742PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR
199741PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1997 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1996
19975PENGAWASAN BARANG KENA CUKAI _ bkc
199656SENJATA API DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ djbc
199655PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
199634BEA MASUK ANTI DUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN _ bm
199633TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT _ tpb
199625IZIN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI _ nppbkc bkc
199624PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG CUKAI _ spsa
199623PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
199622PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPABEANAN _ spsa
199621PENINDAKAN DI BIDANG KEPABEANAN
19967PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PTP PERKEBUNAN II DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN IX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II _ ptpn
199542BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH _ bm ppn ppnbm pph
199519PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM _ bcb
19956PERLINDUNGAN TANAMAN
199413PERBURUAN SATWA BURU
199344KENDARAAN DAN PENGEMUDI
199310PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA _ bcb
198617KEWENANGAN PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
198528PERLINDUNGAN HUTAN
198310IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL _ pns
198030PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL _ pns
197513PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIP _ radio aktif
197512IZIN PEMAKAIAN ZAT RADIOAKTIP DAN ATAU SUMBER RADIASI LAINNYA _ radio aktif
19737PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDA
196932PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
19578PEMBEBASAN DARI BEA MASUK ATAS DASAR HUBUNGAN INTERNASIONAL

 

Peraturan Pemerintah

 

Daftar peraturan lainnya:

(^_^)
Semoga bermanfaat.
Pakgiman.com