Skip to main content

Peraturan Presiden

Daftar Peraturan Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden ini meliputi: Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Presiden (Perpres). Dilengkapi link download file PDF. Mohon maaf sebelumnya bila daftar ini kurang lengkap. Namun perlu diketahui bahwa ini adalah situs terkait kepabeanan dan cukai, jadi concern saya tentunya adalah peraturan yang terkait dengan hal itu.

  • Secara default saya tampilkan daftar 50 per halaman, tapi Anda dapat merubahnya sesuai kebutuhan.
  • Anda dapat men-search peraturan untuk mencari peraturan yang Anda butuhkan.
  • Anda juga dapat mem-filter tabel dengan mengisi baris paling bawah dari tabel.

 

JENISTAHUNNOTENTANG
Filter......Ketik disini untuk Filter
PERPRES201298PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN) _ indonesia pakistan fta
PERPRES201261PENGESAHAN SECOND PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) _ asean korea fta akfta
PERPRES201137PENGESAHAN SECOND PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) – asean china fta acfta
PERPRES201126PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – AUSTRALIA – SELANDIA BARU) _ asean australia new zealand fta aanzfta
PERPRES201125PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) _ asean china fta acfta
PERPRES201040PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) _ asean india fta aifta
PERPRES20102PENGESAHAN ASEAN TRADE IN GOOD AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) _ atiga fta
PERPRES200927PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
PERPRES200858PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF (FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP)
PERPRES200836PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP (PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI) _ usdfs
PERPRES200712PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) _ asean korea fta acfta
PERPRES200711PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) _ asean korea fta acfta
PERPRES20068PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERPRES20066PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
PERPRES20065KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
PERPRES200581BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT _ bakorkamla
PERPRES200570PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERPRES200568TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN _ uu perpu pp perpres
PERPRES200535PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU (PENJELASAN) _bk pajak ekspor
PERPRES200535PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU _ bk pajak ekspor
PERPRES200522HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI _ bbm
KEPPRES201028PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
KEPPRES200811DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN _ ftz
KEPPRES200810DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN _ ftz
KEPPRES20089DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM _ ftz
KEPPRES20088PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
KEPPRES200722PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPPRES20063TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
KEPPRES200525PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
KEPPRES200524PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPPRES200469PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) _ asean india fta aifta
KEPPRES200461PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEPPRES200458PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH
KEPPRES200448PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) _ asean china fta acfta
KEPPRES200435KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004
KEPPRES200432HONORARIUM BAGI KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI HUKUM NASIONAL DAN STAF SEKRETARIAT KOMISI HUKUM NASIONAL
KEPPRES200429PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP
KEPPRES20047PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
KEPPRES20043SISTEM KEPEGAWAIAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN _ ppatk
KEPPRES200387TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
KEPPRES200383SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK _ keberatan banding
KEPPRES200380PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEPPRES200263DEWAN GULA INDONESIA
KEPPRES200254TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPPRES200244DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
KEPPRES200233PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
KEPPRES200184KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
KEPPRES200138PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN
KEPPRES200118PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION _ wto
KEPPRES2000177SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN
KEPPRES2000165KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
KEPPRES2000152PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
KEPPRES2000150KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
KEPPRES2000143PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
KEPPRES2000125RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000
KEPPRES2000122PEMBUBARAN DEWAN EKONOMI NASIONAL
KEPPRES2000116RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 2000
KEPPRES2000113PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ ftz
KEPPRES2000109DEWAN GULA NASIONAL
KEPPRES200066PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR
KEPPRES200044KOMITE OMBUDSMAN NASIONAL
KEPPRES200033PENCABUTAN INPRES 1 TAHUN 1980 TENTANG PELARANGAN PEMASUKAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN PESAWAT TERBANG
KEPPRES200018PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
KEPPRES200017PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
KEPPRES200015KOMITE HUKUM NASIONAL
KEPPRES200011BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KESENIAN
KEPPRES200010BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPPRES1999177KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
KEPPRES1999147PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
KEPPRES1999144DEWAN EKONOMI NASIONAL
KEPPRES1999136KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
KEPPRES1999125BAHAN PELEDAK
KEPPRES199995BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPPRES199989KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
KEPPRES199917PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
KEPPRES19997KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DI BIDANG USAHA INDUSTRI TERTENTU
KEPPRES199898PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 1996
KEPPRES199897PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1998 TENTANG PENGUMPULAN DANA CADANGAN UMUM
KEPPRES199892PENGESAHAN MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER, COPENHAGEN 1992 (PROTOKOL MONTREAL TENTANG ZAT-ZAT YANG MERUSAK LAPISAN OZON, COPENHAGEN 1992)
KEPPRES199745PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
KEPPRES19973PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL _ mmea
KEPPRES199415PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR DALAM RANGKA PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN LUAR NEGERI
KEPPRES199361PENGESAHAN BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL
KEPPRES199335PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON TEH HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM, BESERTA PROTOCOL NYA _ hs code btki btbmi
KEPPRES199223PENGESAHAN VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER AND MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER AS ADJUSTED AND AMENDED BY THE SECOND MEETING OF THE PARTIES LONDON, 27-29 JUNE 1990
INPRES20119RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2011 (LAMPIRAN)
INPRES20119RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2011
INPRES20096PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
INPRES20055PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL _ kapal

 

Peraturan Presiden

 

Daftar peraturan lainnya:

(^_^)
Semoga bermanfaat.
Pakgiman.com