Skip to main content

BTKI 2012

Mari sejenak kita luangkan waktu untuk mengupas sedikit tentang BTKI 2012. Memang peraturan terkait BTKI ini sudah lama terbit, tapi tak apalah untuk sekedar me-refresh pengetahuan kita tentang sisi-sisi bea cukai. Pun, sampai saat ini kita masih memakai BTKI 2012. Sempat ada wacana untuk memperbarui BTKI ini, tapi sampai saat ini klasifikasi barang yang digunakan untuk pengisian pemberitahuan pabean masih mengacu dan masih menggunakan BTKI 2012.

Baca Selengkapnya

pemberitahuan pabean

Pemberitahuan Pabean

Setiap importasi wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean. Barang yang akan kita impor biasanya telah dilengkapi dengan invoice, packing list, bill of lading dan beberapa bahkan dilengkapi dengan sales contract dan dokumen lainnya. Bisakah kita serta merta menyerahkan dokumen itu sebagai dokumen pemberitahuan pabean? Jawabannya adalah tidak. Semua dokumen itu memang diperlukan sebagai dokumen persyaratan impor, tapi pemberitahuan pabean itu sendiri merupakan dokumen tersendiri. Lalu, apa itu pemberitahuan pabean?

Baca Selengkapnya

Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan

Sanksi Administrasi Di Bidang Kepabeanan

Penegakan hukum paling efektif mungkin adalah dengan memberikan sanksi atas pelanggaran yang diatur oleh hukum tersebut. Kepabeanan dan cukai sepertinya juga menganut paham yang serupa. Pada beberapa peraturan banyak didapati pasal yang mengatur tentang sanksi. Ada sanksi pidana dan ada juga sanksi administrasi. Namun, karena bea cukai adalah institusi yang banyak berkaitan dengan dunia usaha yang dijalankan dengan ‘duit’ maka sepertinya sanksi-administrasi-berupa-denda lebih banyak diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas tentang Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan.

Baca Selengkapnya

Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

Pada tanggal 20 Agustus 2007 Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Jepang menandatangani perjanjian bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi antar kedua negara yang disebut dengan Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership. Perjanjian inilah yang di kemudian hari menjadi dasar bagi skema preferensi tarif dalam rangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Tarif IJEPA) maupun tarif dalam rangka User Spesific Duty Free Scheme (Tarif USDFS).

Baca Selengkapnya

User Spesific Duty Free Scheme (USDFS)

Jepang adalah negara kecil, tapi produk buatannya sangat mendominasi pasar Indonesia. Merek dagang dari Jepang sangat familiar bagi masyarakat Indonesia, dari mulai Honda, Yamaha, Pocari Sweat, LG, Hitachi dan lain sebagainya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah murni karena produk Jepang lebih unggul di bidang teknologi, daya tahan dan harga yang bersaing? Ataukah adakah fasilitas yang mereka dapatkan lebih dari negara lain?


Sejak tanggal 1 Juli 2008 importasi beberapa jenis barang dari negara Jepang dapat diberikan tarif bea masuk 0% melalui skema USDFS. USDFS ini merupakan bagian dari pemberlakuan Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). User Spesific Duty Free Scheme (USDFS) adalah skema penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia yang layak mendapatkan fasilitas USDFS. Layak tidaknya suatu perusahaan untuk menerima fasilitas USDFS ditentukan oleh Kementerian Perindustrian sedangkan pemberian fasilitas USDFS itu sendiri dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Baca Selengkapnya

Free Trade Area (FTA)

Barang sama, klasifikasi HS sama, tapi tarifnya beda, bisakah?

Warngad dan Kombot adalah pengusaha yang sama-sama bergerak di bidang impor sepatu olah raga dan menjualnya ke pasar dalam negeri. Keduanya temanku dan saling bersaing. Namun, Warngad merasa Kombot telah curang dalam berbisnis. Kenapa? Karna untuk barang impor yang sama, Kombot dapat menjualnya lebih murah. Penyeli-ki-dikan pun digagas. Warngad kasak-kusuk nyari tahu kenapa Kombot bisa banting harga. Ternyata, untuk barang impor dengan HS yang sama, Kombot mendapat penetapan tarif bea masuk 0% sedang Warngad masih harus membayar 10%. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah itu benar sesuai aturan? Kenapa HS yang sama tarif bisa berbeda? Warngad nanya-nanya ke aku penuh tuduhan negatif. Aku ketawa aja. Eh, dia marah dan trus pergi nyelonong gitu aja. Busyet …

Kalo kalian ketemu sama Denmas Warngad, tolong kasihkan artikel ini ya Bro. Plis..


FREE TRADE AREA (FTA)

Setiap barang impor wajib diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dalam PIB tersebut, barang diklasifikasikan ke dalam nomor-nomor Harmonized System Code (HS Code). Tiap nomor HS yang ada dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) ini memiliki tarif bea masuk yang disajikan dalam persentase. Dengan sistem ini semua barang di muka bumi ini dapat ditentukan nilai bea masuknya jika barang tersebut akan diimpor ke dalam negeri, yaitu dengan mengalikan nilai barang dengan persentase tarif bea masuk ini.

Baca Selengkapnya

gudang berikat

Gudang Berikat (GB)

Suatu malam seorang kawan datang dan bercerita. “Asem Cuk, kemarin baru kenalan sama cewek cantik, dia kerja di kawasan berikat. Sambil ngobrol akhirnya dia tahu kalo aku kerja di bea cukai. Dia nanya-nanya soal gudang berikat, matek aku. Kan aku tiap hari ngurusin cukai, mosok dia nanyanya gudang berikat. Ya biarpun aku bea cukai tapi kan yo gak ngerti semua. Gara-gara gugup meras otak nginget pelajaran pas Prodip, akhirnya aku lupa minta nomor teleponnya. Suasu..”

Ada-ada aja, makanya biar gak kejadian lagi, monggo dibaca, saya sudah capek ngetik lho, kamu tinggal baca, pun gak banyak..


FASILITAS GUDANG BERIKAT (GB)

Gudang Berikat adalah salah satu bentuk fasilitas dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang dijalankan atau diatur oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Yang dimaksud dengan Gudang Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk dikeluarkan kembali dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
Baca Selengkapnya

%d blogger menyukai ini: