penetapan bea dan cukai

Penetapan Bea dan Cukai

Penetapan di bidang kepabeanan ada banyak jenisnya. Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean merupakan bentuk-bentuk penetapan pabean. Hanya saja, penetapan tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kali ini kita hanya akan membahas penetapan di bidang kepabeanan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk.

Pengetahuan mengenai penetapan ini sangat penting. Utamanya jika pekerjaan kalian terkait dengan ekspor dan impor. Surat penetapan adalah produk hukum yang tentunya memiliki konsekuensi hukum. Sebagian besar penetapan merupakan tagihan yang memiliki efek finansial. Tagihan yang tidak dilunasi tepat waktu dapat berimbas pada hal yang lain, misalnya penerbitan surat teguran, pembekuan ijin, pemblokiran atau bahkan penyitaan.

Berikut adalah daftar penetapan di bidang kepabeanan yang diterbitkan oleh Dirjen BC atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk:

  1. SPTNP
  2. SPP
  3. SPPBMCP
  4. SPSA
  5. SPBL
  6. SPPBK
  7. SPKTNP
  8. SPKPBK
  9. STCK1
  10. Penetapan atas pengajuan Keberatan

Baca Selengkapnya

Dokumen Cukai

Dokumen Cukai

Cukai adalah salah satu penerimaan negara yang sangat penting. Oleh karenanya, administrasi dan dokumen terkait pengusahaan cukai diatur oleh pemerintah. Cukai diatur dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Di Indonesia, ada 4 (empat) empat barang yang dikenakan cukai, yaitu:

  1. Etil Alkohol;
  2. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
  3. Hasil Tembakau (HT); dan
  4. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)

Baca Selengkapnya

Pembetulan data PEB

Pembetulan Data PEB dan Pembatalan Ekspor

Banyak yang bertanya mengenai pembetulan dan pembatalan PEB. Sebagian lewat chat personal, sebagian lagi lewat chat di grup whatsapp pakgiman.com. Saya pikir ini adalah pertanyaan yang mudah dicari jawabannya, tapi kenapa masih banyak yang bertanya ya? Baiklah, saya buat posting terkait hal ini. Jadi kelak jika ada yang bertanya lagi, bisa saya kirim link ke post ini.


Eksportir dapat melakukan perubahan atau pembetulan data PEB dalam hal terjadi kesalahan. Tidak ada proses pemeriksaan fisik barang atas pengajuan pembetulan data PEB ini. Pemeriksaan fisik hanya dilakukan dalam hal PEB tersebut terkena NHI. Ketika PEB terkena NHI dan diperiksa fisik maka persetujuan pembetulan hanya akan diberikan dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan sesuai. Dalam hal tidak sesuai, maka akan diproses lebih lanjut oleh bidang pengawasan.

Berbeda dengan PIB, pembetulan PEB adalah proses yang normal. Pembetulan data PIB hanya bisa dilakukan secara manual dengan mengajukan surat permohonan ke Kepala Kantor. Pembetulan data PEB lebih mudah dari pada perbaikan data PIB. Pembetulan data PEB dapat dilakukan melalui sistem komputer yang terkoneksi internet.


PEMBETULAN DATA PEB

Berikut adalah poin-poin ketentuan terkait pembetulan data PEB:

  1. Pembetulan data PEB untuk jenis barang, jumlah barang, dan nomor peti kemas dapat dilakukan sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean. Jika PEB lebih dari 1 (satu) kemasan atau kontainer, jangka waktu pemasukan dihitung dari pemasukan kemasan atau kontainer terakhir dalam PEB tersebut.
  2. Pembetulan data PEB untuk jenis barang, jumlah barang, dan nomor peti kemas yang sebagian tidak terangkut oleh sarana pengangkut (Short Shipment) dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut. Dalam hal short shipment terjadi terhadap seluruh barang ekspor, pembetulan atau penggantian nama sarana pengangkut, nomor voyage atau nomor flight dan tanggal perkiraan ekspor, dapat dilayani paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut semula.
  3. Pembetulan data PEB untuk jumlah dan jenis barang atas penjualan barang dan makanan di dalam pesawat udara dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keberangkatan. Pembetulan data PEB yang diangkut dengan pesawat udara, selain penjualan barang dan makanan, dapat dilayani dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal keberangkatan. Perubahan data ini diperkenankan sepanjang merupakan hasil penimbangan yang dilakukan oleh pengangkut.
  4. Pembetulan data PEB untuk jenis dan jumlah barang curah dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut.
  5. Pembetulan data Free on Board (FOB) dan jenis valuta dapat dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari untuk ekspor Migas dan BBM, dan 30 (tiga puluh) hari untuk ekspor selain Migas dan BBM, terhitung sejak tanggal pendaftaran PEB.
  6. Pembetulan data selain jenis barang, jumlah barang, nomor kontainer, nama sarana pengangkut, nomor voyage, nomor flight, tanggal perkiraan ekspor, nilai FOB dan Jenis valuta dapat dilayani paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak PEB mendapat nomor pendaftaran.





Baca Selengkapnya

Voluntary Declaration

Voluntary Declaration Nilai Pabean

Voluntary Declaration, atau deklarasi inisiatif dalam terminologi kepabeanan, adalah pemberitahuan importir dalam PIB untuk memberitahukan perkiraan harga, biaya atau nilai yang seharusnya dibayar yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB. Ketentuan mengenai voluntary declaration ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016.


Nilai Transaksi sebagai Nilai Pabean

Nilai transaksi adalah metode pertama dan utama dalam menentukan nilai pabean. Nilai pabean sendiri dapat ditentukan menggunakan salah satu dari enam metode penetapan nilai pabean. Yang dimaksud nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar oleh importir atas barang impor ditambah dengan biaya atau nilai lain yang harus ditambahkan.


NILAI TRANSAKSI > NILAI PABEAN > NILAI IMPOR

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean. Nilai pabean akan menentukan besaran bea masuk yang terutang setelah dikalikan dengan persentase tarif bea masuk. Nilai transaksi yang telah ditetapkan sebagai nilai pabean ketika ditambahkan dengan bea masuk yang terutang akan menjadi nilai impor. Nilai impor akan menentukan besaran pajak dalam rangka impor setelah dikalikan dengan persentase tarif pajak yang berlaku.


Ada kalanya nilai transaksi tidak dapat ditentukan pada saat impor dilakukan. Ketika harga transaksi ditetapkan berdasar harga futures maka besaran pelunasan atas transaksi ini akan berbeda dengan nilai invoice yang dilampirkan dalam PIB. Hal yang sama juga terjadi jika transaksi impor mengandung kesepakatan proceeds atau royalti yang harus dibayar dikemudian hari.

Selisih nilai invoice dengan harga futures termasuk dalam pengertian biaya atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi. Selisih ini terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Begitu juga dengan proceeds dan royalti. Ketika dikemudian hari ada pembayaran royalti dan proceeds terkait dengan barang impor, maka nilai royalti dan proceeds ini juga terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Baca Selengkapnya

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (SKA) Indonesia

Di Indonesia ada 94 (sembilan puluh empat) Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA). Surat Keterangan Asal (SKA) diajukan secara online, tapi pencetakan dan penyerahannya kepada eksportir pemohon SKA dilakukan oleh instansi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Pejabat yang menandatangani SKA juga ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Perdagangan.


SKA atau CoO bukan termasuk ketentuan Larangan dan Pembatasan ekspor. Dengan atau tanpa SKA atau CoO ekspor tetap dapat dilakukan. SKA atau CoO berguna untuk penerapan tarif prefensi di negara penerima barang ekspor asal Indonesia.


Berikut adalah daftar Instansi/Badan/Lembaga yang telah telah ditetapkan sebagai IPSKA sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 896 Tahun 2019:

Baca Selengkapnya