Tarif bea masuk adalah elemen penting untuk menghitung besarnya pungutan impor. Dalam terminologi kepabeanan, terkait dengan tarif bea masuk ini dikenal adanya tarif Most Favour Nation (MFN) dan ada juga tarif Preferensi. Dalam penggologan yang lain, tarif bea masuk juga terbagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu tarif advalorum dan tarif adnatorum (spesifik). Dalam proses importasi, selain terkena bea masuk, terhadap barang juga dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). PDRI ini meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Wewenang terkait bea masuk diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).…
Beberapa barang DILARANG untuk diimpor ke dalam daerah pabean Indonesia. Menteri Perdagangan menetapkan daftar barang yang dilarang untuk diimpor dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Pelarangan impor ini dilakukan untuk kepentingan nasional dengan alasan: melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Penetapan barang dilarang impor dilakukan berdasarkan usulan dari menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Usulan yang masuk kemudian disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian. Jenis Barang Dilarang Impor Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020…
Ekspor sarang burung walet ke negara China hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet (ET-SBW). Sarang burung walet yang akan diekspor juga harus memenuhi persyaratan: telah memenuhi proses seleksi, pencucian, pembersihan dari kotoran, dan pemanasan dalam suhu 70°C atau lebih dalam waktu sekurang-kurangnya 3,5 detik; dan dibungkus dalam kemasan dan dicantumkan label yang memuat Informasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa China sekurang-kurangnya mengenai nama dan berat produk, nomor registrasi dan nama produsen peternak walet, nama, alamat, nomor registrasi produsen, persyaratan penyimpanan, tanggal produksi, nomor kontrol veteriner (NKV) dan informasi terkait…
Untuk menghitung bea keluar kita membutuhkan data: tarif bea keluar, harga ekspor, jumlah barang dan kurs. Berikut adalah rumus untuk menghitung bea keluar atas barang ekspor: Bea Keluar = tarif bea keluar x harga ekspor x jumlah barang x kurs Perbedaan utama penghitungan bea masuk dan bea keluar adalah pada data harga ekspor. Harga ekspor ini menggantikan nilai pabean sebagaimana yang terdapat pada perhitungan bea masuk. Nilai pabean utamanya adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkuttan. Sedang harga ekspor adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlepas dari berapapun harga transaksi barang ekspor tersebut. Tarif Bea Keluar Tarif bea keluar ditetapkan…
Tata cara penyegelan bea dan cukai diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2010. Penyegelan adalah tindakan untuk mengunci, menyegel, atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan guna mengamankan hak-hak negara. Penyegelan harus sesuai kewenangan, dilakukan dengan surat perintah dan pelaksanaannya dibuatkan berita acara atau pencatatan. Wewenang Penyegelan Petugas bea dan cukai berwenang melakukan penyegelan. Penyegelan di bidang kepabeanan dapat dilakukan terhadap: barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya; barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi; barang maupun sarana pengangkut yang ditegah; bangunan atau tempat lain yang di dalamnya ditimbun barang impor maupun ekspor yang ditegah; dan tempat…
Nilai pabean adalah nilai yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yang terutang atas barang impor. Nilai pabean hanya diperlukan untuk menghitung bea masuk dengan tarif bea masuk advalorum (persentase). Dalam hal tarif bea masuk yang digunakan adalah tarif adnatorum (spesifik) maka dasar penghitungan bea masuk adalah satuan barang. Ada 6 (enam) metode penetapan nilai pabean, yaitu: Nilai transaksi; Nilai transaksi barang identik; Nilai transaksi barang serupa; Nilai pabean metode deduksi; Nilai pabean metode komputasi; dan Nilai pabean metode pengulangan (fallback). Sebagian besar nilai pabean ditentukan berdasar metode pertama, yaitu metode nilai transaksi atas barang yang bersangkutan. Nilai transaksi ini harus…
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017. Peraturan ini sudah diubah dengan dikeluarkannya PMK Nomor 110/PMK.010/2018. Khusus untuk barang kiriman dan paket pos, besarnya tarif PPh Pasal 22 diatur dalam PMK Nomor 199/PMK.010/2019. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. DOWNLOAD TARIF PPH PASAL 22 IMPOR Pajak adalah pungutan negara yang kewenangannya diberikan kepada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sendiri…
Pajak Penghasilan Pasal 22, selain dikenakan terhadap barang impor, juga dikenakan terhadap barang ekspor. PPh Pasal 22 untuk barang ekspor hanya dikenakan terhadap komoditas tertentu. Komoditas yang dikenakan PPh Ekspor adalah barang tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghailan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. PMK ini telah diubah dengan dikeluarkannya PMK Nomor 110/PMK.010/2018. Barang tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dikenakan PPh Ekspor dengan tarif sebesar 1,5% (satu koma…
Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean untuk diekspor kembali (re-ekspor). Ekspor kembali atas barang impor dilaksanakan dengan persetujuan Kepala Kantor Bea dan Cukai. Ekspor kembali dapat dilakukan dengan persyaratan barang impor tersebut: tidak sesuai pesanan; salah kirim; rusak; atau tidak dapat diimpor berdasar ketentuan perundang-undangan. Ekspor kembali untuk barang impor sementara diselesaikan sesuai ketentuan mengenai impor sementara. Ekspor kembali barang dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB), diselesaikan sesuai ketentuan mengenai Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Larangan Ekspor Kembali Barang impor yang sudah diajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak dapat dire-ekspor dalam hal jumlah atau jenis barangnya kedapatan tidak sesuai. Ketentuan ini dapat…
Segel bea dan cukai ada beberapa jenis. Segel dapat terbuat dari kertas, plastik, logam, lak atau bahan lainnya. Bentuk dari segel dapat berupa lembaran, pita, kunci, kancing atau bentuk lainnya. Segel bahkan dimungkinkan untuk dilengkapi dengan perangkat elektronik. Perbedaan Segel dan Tanda Pengaman Selain segel, dalam terminologi kepabeanan dikenal juga adanya tanda pengaman. Bea cukai membedakan antara segel dan tanda pengaman, namun pelekatan keduanya dalam peraturan tetap disebut sebagai penyegelan. P-26/BC/2010: Penyegelan adalah tindakan untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan guna mengamankan hak-hak negara. Pelekatan segel dilakukan dalam rangka penindakan, penyidikan, audit kepabeanan dan cukai, atau penyitaan…
This website uses cookies.