Ekspor Sarang Burung Walet

Ekspor Sarang Burung Walet

Ekspor sarang burung walet ke negara China hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet (ET-SBW). Sarang burung walet yang akan diekspor juga harus memenuhi persyaratan:

  1. telah memenuhi proses seleksi, pencucian, pembersihan dari kotoran, dan pemanasan dalam suhu 70°C atau lebih dalam waktu sekurang-kurangnya 3,5 detik; dan
  2. dibungkus dalam kemasan dan dicantumkan label yang memuat Informasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa China sekurang-kurangnya mengenai nama dan berat produk, nomor registrasi dan nama produsen peternak walet, nama, alamat, nomor registrasi produsen, persyaratan penyimpanan, tanggal produksi, nomor kontrol veteriner (NKV) dan informasi terkait lainnya.

Sarang burung walet adalah produk yang berasal dari air liur burung walet (Collocalia sp.). Termasuk dalam Pos Tarif atau HS code ex. 04100010. Sebagaimana sarang burung lainnya, sarang burung walet juga berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak burung.

Sarang burung walet dapat dimakan dan sangat bermanfaat bagi kesehatan, tapi memerlukan proses lebih lanjut sebelum dikonsumsi. Sarang ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga sangat perlu untuk dijaga kelestariannya.



Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet (ET-SBW)

ET-SBW diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan. Permohonan untuk mendapatkan ET-SBW dapat diajukan oleh perusahaan perorangan maupun badan usaha. Baik yang telah berbadan hukum maupun yang bukan merupakan badan hukum. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan alamat sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
UP Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5,
Jakarta Pusat 10110,
Telepon (021) 3841961/62

Baca Selengkapnya

Menghitung Bea Keluar

Menghitung Bea Keluar

Untuk menghitung bea keluar kita membutuhkan data: tarif bea keluar, harga ekspor, jumlah barang dan kurs. Berikut adalah rumus untuk menghitung bea keluar atas barang ekspor:

Bea Keluar = tarif bea keluar x harga ekspor x jumlah barang x kurs

Perbedaan utama penghitungan bea masuk dan bea keluar adalah pada data harga ekspor. Harga ekspor ini menggantikan nilai pabean sebagaimana yang terdapat pada perhitungan bea masuk. Nilai pabean utamanya adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkuttan. Sedang harga ekspor adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlepas dari berapapun harga transaksi barang ekspor tersebut.


Tarif Bea Keluar

Tarif bea keluar ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Saat ini yang berlaku adalah PMK Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. PMK ini sudah diperbarui dengan diterbitkannya PMK Nomor 164/PMK.010/2018.

Tarif bea keluar ditetapkan dalam bentuk persentase (advalorum) dari harga ekspor. Disisi lain harga ekspor yang digunakan juga ditetapkan secara spesifik oleh pemerintah. Bisa dikatakan tarif bea keluar adalah tarif gabungan antara jenis tarif advalorum dan tarif spesifik. Data yang masih bersifat variabel dalam penghitungan bea keluar adalah jumlah satuan barang.


Harga Ekspor

Dalam pembahasan mengenai bea keluar, mungkin kita akan mendapati adanya harga patokan ekspor, harga ekspor, harga transaksi dan harga referensi. Masing-masing memiliki pengertian dan fungsi tersendiri.

  • Harga Patokan Ekspor (HPE) adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri Perdagangan.
  • Harga ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan bea keluar, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan, sesuai Harga Patokan Ekspor (HPE).
  • Harga transaksi adalah harga yang terbentuk dari kesepakatan antara penjual dan pembeli.
  • Harga Referensi adalah harga rata-rata intemasional atau harga rata-rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan tarif bea keluar yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri Perdagangan.

Penetapan harga ekspor adalah kewenangan Menteri Keuangan karena terkait dengan pungutan negara. Kewenangan ini didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Harga ekspor ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). KMK mengenai harga ekspor ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bea Cukai atas nama Menteri Keuangan. Baca Selengkapnya

tata cara penyegelan bea cukai

Tata Cara Penyegelan Bea dan Cukai

Tata cara penyegelan bea dan cukai diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2010. Penyegelan adalah tindakan untuk mengunci, menyegel, atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan guna mengamankan hak-hak negara. Penyegelan harus sesuai kewenangan, dilakukan dengan surat perintah dan pelaksanaannya dibuatkan berita acara atau pencatatan.


Wewenang Penyegelan

Petugas bea dan cukai berwenang melakukan penyegelan. Penyegelan di bidang kepabeanan dapat dilakukan terhadap:

  1. barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya;
  2. barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi;
  3. barang maupun sarana pengangkut yang ditegah;
  4. bangunan atau tempat lain yang di dalamnya ditimbun barang impor maupun ekspor yang ditegah; dan
  5. tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.

Sedang di bidang cukai, petugas bea dan cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap:

  1. bagian dari pabrik atau tempat penyimpanan;
  2. tempat lain yang di dalamnya terdapat barang kena cukai atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai;
  3. bagian tempat usaha importir barang kena cukai, tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran;
  4. sarana pengangkut yang di dalamnya terdapat barang kena cukai atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai;
  5. barang kena cukai atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai; dan/atau
  6. bangunan atau ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana atau media penyimpan data elektronik, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, sediaan barang, atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau tempat lain yang dianggap penting.

Bea dan cukai membedakan antara segel dan tanda pengaman. Namun, pelekatan keduanya tetap disebut sebagai penyegelan. Untuk lebih jelasnya silakan baca posting: Segel Bea dan Cukai.

Penyegelan dilakukan dalam rangka penindakan, penyidikan, audit kepabeanan dan cukai, atau penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Sedang pelekatan tanda pengaman dilakukan dalam rangka pengamanan terhadap barang yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanan dan cukainya atau barang lain yang harus diawasi.

Baca Selengkapnya

Pak Giman: Nilai Pabean

Nilai Pabean

Nilai pabean adalah nilai yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yang terutang atas barang impor. Nilai pabean hanya diperlukan untuk menghitung bea masuk dengan tarif bea masuk advalorum (persentase). Dalam hal tarif bea masuk yang digunakan adalah tarif adnatorum (spesifik) maka dasar penghitungan bea masuk adalah satuan barang. Ada 6 (enam) metode penetapan nilai pabean, yaitu:

  1. Nilai transaksi;
  2. Nilai transaksi barang identik;
  3. Nilai transaksi barang serupa;
  4. Nilai pabean metode deduksi;
  5. Nilai pabean metode komputasi; dan
  6. Nilai pabean metode pengulangan (fallback).

Sebagian besar nilai pabean ditentukan berdasar metode pertama, yaitu metode nilai transaksi atas barang yang bersangkutan. Nilai transaksi ini harus memenuhi incoterm: Cost, Insurance, and Freight (CIF) untuk dapat ditetapkan sebagai nilai pabean.


1. Nilai transaksi

Nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean, ditambah dengan biaya atau nilai yang harus ditambahkan, sepanjang biaya atau nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

Metode penetapan nilai pabean menggunakan nilai transaksi harus berasal dari suatu transaksi jual beli dalam kondisi persaingan bebas. Biaya atau nilai yang harus ditambahkan pada harga barang untuk dapat digunakan sebagai nilai transaksi, antara lain: Baca Selengkapnya

PPh Pasal 22 Impor

PPh Pasal 22 Impor

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017. Peraturan ini sudah diubah dengan dikeluarkannya PMK Nomor 110/PMK.010/2018. Khusus untuk barang kiriman dan paket pos, besarnya tarif PPh Pasal 22 diatur dalam PMK Nomor 199/PMK.010/2019.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.


DOWNLOAD TARIF PPH PASAL 22 IMPOR


Pajak adalah pungutan negara yang kewenangannya diberikan kepada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sendiri membawahi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Khusus untuk pajak penghasilan pasal 22 yang dikenakan terhadap barang impor pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).


Barang Kiriman dan Paket Pos

Barang kiriman dan paket pos dikenai tarif pembebanan tunggal sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor, kecuali untuk nilai di bawah USD 3. Pada perkembangannya untuk nilai diatas USD 3, namun masih di bawah USD 1.500, juga dibebaskan dari pemungutan pajak penghasilan. Pembebasan ini didasari pertimbangan bahwa barang kiriman biasanya merupakan produk jadi. Pembebasan tidak berlaku untuk produk berupa:

  1. buku dan barang lainnya, yang termasuk dalam HS Code 4901, 4902, 4903, dan 4904;
  2. tas, koper dan sejenisnya, yang termasuk dalam HS Code 4202;
  3. produk tekstil, garmen dan sejenisnya, yang termasuk dalam HS Code 61, 62, dan 63; dan
  4. alas kaki, sepatu dan sejenisnya, yang termasuk dalam HS Code 64.

Keempat produk di atas, dalam hal diimpor dengan mekanisme barang kiriman, tetap dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai tarif yang berlaku secara umum. Termasuk untuk tarif pajak penghasilan pasal 22. Baca Selengkapnya