Peraturan Pemerintah

Daftar Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia. Dilengkapi link download file PDF.

NO.TAHUNNOMORTENTANG
1.201939PERUBAHAN PP 28 TAHUN 2008 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
2.201936PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PNS, TENTARA, KEPOLISIAN, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN
3.201935PERUBAHAN KETIGA NOMOR 19 TAHUN 2016 PEMBERIAN GAJI, PENSIUNATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PNS
4.201824PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK OSS NIB
5.201732JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA BPOM
6.201729CARA PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN BARANG DALAM KEGIATAN EKSPPR DAN IMPOR
7.201725PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA 2017
8.201723PEMBERIAN GAJI
9.201720PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA HASIL PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL HAKI
10.201699PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN INSTRUMEN PEMBARAYAN LAIN
11.20164PEMASUKAN TERNAK DAN PRODUK HEWAN YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
12.201585PERUBAHAN ATAS PP 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)
13.201569IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JKP TERKAIT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PPN
14.201422PERUBAHAN PP 41 TAHUN 2013 BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR PPNBM
15.201340PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
16.20131JENIS DAN TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEMENTERIAN KEUANGAN
17.201134TINDAKAN ANTI DUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN _ BM ANTIDUMPING
18.201071STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN _ SAP
19.201053DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
20.201044PREKURSOR
21.200949TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
22.200932TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT _ TPB
23.200926TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI _ SPSA
24.200924KAWASAN INDUSTRI
25.20098PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
26.20092PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
27.200872NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI _ NPPBKC BKC
28.200860SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
29.200855PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR _ BK PAJAK EKSPOR BEA KELUAR
30.200838PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH _ BDN BTD
31.200828PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN _ SPSA
32.200748KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
33.200747KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
34.200746KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
35.200731PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ BKP PPN
36.20077PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _BKP PPN
37.20076TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN
38.200643PERIZINAN REAKTOR NUKLIR
39.200612PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
40.20068PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
41.20066PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH _ BDN BTD
42.20065KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
43.200561TATA CARA PENYUSUNAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
44.200541PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
45.200535PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU _ BEA KELUAR PAJAK EKSPOR
46.200526PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL _ PPN
47.200522PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK _ PNBP
48.200455PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
49.200445PERLINDUNGAN HUTAN
50.200442PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
51.200436KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
52.200435KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
53.200429SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISK)
54.200428KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN
55.200421PENYSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
56.20045TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA _ PNBP
57.20044PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN _ PNBP
58.20043PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
59.20042PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
60.20041TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN PELAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK _ PNBP
61.200363PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ KABER PPN PPNBM
62.200357TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
63.200346PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ BKP PPN
64.200345TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL _ PNBP
65.200344TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN _ PNBP
66.200343PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
67.200340TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP _ PNBP
68.200339TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN _ PNBP
69.200338PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ BKP JKP PPN
70.200320PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _KABER TPB PPN
71.20039WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
72.20036PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
73.200251PERKAPALAN
74.200243PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ BKP PPN
75.200240PENUNDAAN KEEMPAT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ KABER TPB PPN PPNBM
76.200234TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PENJELASAN)
77.200227PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
78.200226KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
79.200224PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 _ PPN PPNBM
80.200215KARANTINA IKAN
81.200214KARANTINA TUMBUHAN
82.200213PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL _ PNS
83.200212PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
84.200211PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
85.20027PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
86.20021TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA SENSOR FILM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL _ PNBP
87.200185PENUNDAAN KETIGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ PPN PPNBM
88.200175PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
89.200174PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, LAMPIRAN II _ B3
90.200174PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, LAMPIRAN I _ B3
91.200174PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, PENJELASAN _ B3
92.200174PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN _ B3
93.200171PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
94.200170KEBANDARUDARAAN
95.200169KEPELABUHAN
96.200160PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
97.200125PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI _ BM PPN PPNBM PPH
98.200113PENUNDAAN KEMBALI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ PPN PPNBM
99.200112IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _BKP PPN
100.20018PUPUK BUDIDAYA TANAMAN
101.2000147PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
102.2000146IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ BKP JKP PPN
103.2000145KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DAN DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
104.2000144JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ PPN
105.2000143PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 _ PPN PPNBM
106.2000137TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
107.2000136TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
108.2000135TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
109.2000102STANDARDISASI NASIONAL
110.200099KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
111.200098PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
112.200097FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
113.200082KARANTINA HEWAN
114.200081KENAVIGASIAN
115.200064PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
116.200063KESELAMATAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN RADIASI PENGION
117.200052PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
118.200045PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ KABER PPN PPNBM
119.200043PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI _ BM PPN PPNBM PPH
120.200038PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN _ CUKAI BKC
121.200034PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI)
122.200025KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM
123.200020PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
124.200019TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
125.20007KEPELAUTAN
126.199985PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN _ B3
127.199978PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KELUAR NEGERI _ PPH
128.199969LABEL DAN IKLAN PANGAN
129.199959PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1982 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994 _ PPN PPNBM
130.199927ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
131.199918PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN _ B3
132.19998PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
133.19997PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA
134.19996PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
135.199868KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
136.199839PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ PPN PPNBM
137.199818PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
138.199812PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
139.199743(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT _ TPB
140.199742PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR
141.199741PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1997 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1996
142.19975PENGAWASAN BARANG KENA CUKAI _ BKC
143.199656SENJATA API DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ DJBC
144.199655PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
145.199634BEA MASUK ANTI DUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN _ BM
146.199633TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT _ TPB
147.199625IZIN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI _ NPPBKC BKC
148.199624PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG CUKAI _ SPSA
149.199623PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
150.199622PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPABEANAN _ SPSA
151.199621PENINDAKAN DI BIDANG KEPABEANAN
152.19967PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PTP PERKEBUNAN II DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN IX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II _ PTPN
153.199542BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH _ BM PPN PPNBM PPH
154.199519PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM _ BCB
155.19956PERLINDUNGAN TANAMAN
156.199413PERBURUAN SATWA BURU
157.199344KENDARAAN DAN PENGEMUDI
158.199310PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA _ BCB
159.198617KEWENANGAN PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
160.198528PERLINDUNGAN HUTAN
161.198310IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
162.198030PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
163.197513PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIP _ RADIO AKTIF
164.197512IZIN PEMAKAIAN ZAT RADIOAKTIP DAN ATAU SUMBER RADIASI LAINNYA _ RADIO AKTIF
165.19737PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDA
166.196932PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
167.19578PEMBEBASAN DARI BEA MASUK ATAS DASAR HUBUNGAN INTERNASIONAL
............



Mohon maaf sebelumnya bila daftar ini kurang lengkap. Perlu diketahui bahwa situs ini adalah terkait kepabeanan, cukai, perpajakan dan perdagangan internasional. Peraturan pemerintah yang saya upload disini tentunya adalah peraturan pemerintah yang terkait dengan itu semua sebagai satu rangkaian keilmuan.

Secara default saya tampilkan daftar 20 per halaman, tapi Anda dapat merubahnya sesuai kebutuhan. Anda dapat men-search peraturan pada kolom di kanan atas tabel untuk mencari peraturan-peraturan terkait dengan keyword yang Anda isikan.

Konten dari website ini sebagian adalah bentuk prosa dari peraturan. Jika Anda menginginkan bentuk prosa dari peraturan yang ada di Daftar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini, silakan hubungi saya. Jika saya ada waktu dan peraturan yang Anda mintakan bentuk prosanya menarik buat saya, mungkin saya bisa buatkan untuk Anda. Sebagain orang lebih mudah memahami isi dari peraturan jika disajikan dalam bentuk prosa, tidak dalam bahasa hukum yang baku. Jika peraturan itu benar-benar menarik, mungkin bisa saya tambahkan posting terkait dengan hal itu agar lebih banyak orang mengetahui dan memahaminya.

Peraturan Pemerintah - Konsultan Kepabeanan, Cukai dan Perdagangan

Daftar peraturan lainnya: