Menghitung Bea Masuk

Menghitung Bea Masuk dan Pajak Impor

Besarnya bea masuk dapat ditentukan oleh nilai pabean atau satuan barang, tergantung dari tarif yang digunakan. Tarif bea masuk sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tarif advalorum dan tarif spesifik. Tarif advalorum adalah tarif dalam bentuk persentase dari nilai pabean, sedangkan tarif spesifik adalah tarif rupiah per satuan barang. Berikut adalah rumus untuk menghitung bea masuk atas barang impor:

1. Bea Masuk = Tarif Bea Masuk Advalorum X Nilai Pabean
2. Bea Masuk = Tarif Bea Masuk Spesifik X Satuan Barang

Sedangkan rumus untuk menghitung pajak impor adalah sebagai berikut:

Pajak impor = Tarif Pajak X Nilai Impor

Bea Masuk

Bea masuk atas barang impor terdiri dari bea masuk dan bea masuk tambahan. Bea masuk tambahan itu sendiri terdiri dari Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Imbalan (BMI), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Pembalasan (BMP). Tarif bea masuk dan bea masuk tambahan ada yang berupa tarif advalorum dan ada pula yang berbentuk tarif spesifik.

Sebagian besar tarif bea masuk berbentuk tarif advalorum dalam persentase nilai pabean, hanya sebagian kecil yang berbentuk tarif spesifik. Barang-barang yang dikenakan tarif bea masuk spesifik antara lain adalah: Beras, Gula, Film, dan Bir. Beras dan Gula, termasuk juga didalamnya tepung beras, dikenakan tarif spesifik dengan satuan kilogram (kg). Film dikenakan tarif spesifik dengan satuan menit, sedangkan Bir dikenakan tarif spesifik per liter.

Bea masuk tindakan pengamanan tahun 2019 untuk kain juga ditetapkan menggunakan tarif spesifik dengan satuan meter. Besarnya jumlah bea masuk yang harus dibayar berdasar tarif bea masuk spesifik tidak akan terpengaruh oleh nilai atau harga barang sebagaimana tarif bea masuk advalorum.

Nilai Pabean

Dalam hal tarif bea masuk adalah tarif advalorum, maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah hasil perkalian antara tarif bea masuk advalorum yang berbentuk persentase dengan nilai pabean. Ada 6 (enam) metode penetapan nilai pabean, yaitu:

  1. Nilai transaksi barang yang bersangkutan;
  2. Nilai transaksi barang identik;
  3. Nilai transaksi barang serupa;
  4. Nilai pabean berdasarkan metode deduksi;
  5. Nilai pabean berdasarkan metode komputasi; dan
  6. Nilai pabean berdasarkan metode pengulangan (fallback).

Sebagian besar nilai pabean ditentukan berdasar metode pertama, yaitu metode nilai transaksi atas barang yang bersangkutan. Nilai transaksi ini harus memenuhi incoterm Cost, Insurance, and Freight (CIF) untuk dapat ditetapkan sebagai nilai pabean. Baca Selengkapnya

pakgiman.com

Pengajuan dan Penerbitan Izin Impor Sementara

Ada dua mekanisme pengajuan dan penerbitan izin impor sementara. Pengajuan izin dapat dilakukan secara online maupun secara manual. Pengajuan secara online dilakukan melalui portal pengguna jasa bea dan cukai. Sedang pengajuan secara manual dilakukan dengan mengisi formulir dan menyerahkannya ke kantor bea cukai tempat pemasukan barang.

Posting ini hanya membahas pengajuan dan penerbitan izin impor sementara. Untuk memberikan gambaran lebih lengkap mengenai apa dan bagaimana impor sementara, silakan baca posting sebelumnya: Impor Sementara.


Pengajuan Secara Online

Pengajuan izin impor sementara secara online dilakukan melalui portal pengguna jasa bea dan cukai. Pemantauan status proses dan penyampaian surat izin juga dilakukan melalui portal yang sama. Alamat portal pengguna jasa adalah: https://customer.beacukai.go.id. Ada 4 (empat) interface yang perlu diisi untuk mengajukan izin impor sementara. Berikut adalah step-by-step pengajuan melalui portal pengguna jasa:


Login Portal Pengguna Jasa

Pertama kita harus log-in ke portal pengguna jasa. Masukkan username dan password. Setelah login berhasil, Anda akan mendapati menu impor sementara sebagai bagian dari menu Sistem Pelayanan, di bawah sub-menu BPIB Online. Jika kita menggunakan resolusi layar yang besar, mungkin perlu scroll ke bawah untuk bisa melihat sub-menu ini. Menurut saya aplikasi ini cukup sederhana, tapi sangat disayangkan tidak menyertakan petunjuk penggunaan yang bisa di download.

Portal Pengguna Jasa Bea dan Cukai





Baca Selengkapnya

impor sementara

Impor Sementara

Barang yang diimpor untuk sementara waktu, dan nantinya akan diekspor kembali, dapat dimintakan fasilitas berupa pembebasan atau keringanan bea masuk. Fasilitas ini diberikan dengan mekanisme impor sementara. Selain fasilitas berupa pembebasan atau keringanan bea masuk, barang impor sementara juga dibebaskan dari pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan (lartas). Luar biasa bukan?


Impor Sementara

Yang dimaksud dengan impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Barang impor dapat diajukan sebagai barang impor sementara sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. tidak akan habis dipakai, baik secara fungsi maupun bentuk;
  2. tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki;
  3. dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama pada saat diekspor kembali;
  4. memiliki tujuan penggunaan yang jelas; dan
  5. terdapat bukti pendukung bahwa barang akan diekspor kembali.

Impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk. Pembebasan dan keringanan memiliki efek financial yang berbeda. Tidak hanya terkait bea masuk, pembebasan dan keringanan ini juga berefek pada pajak yang dikenakan. Impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan tergantung dari tujuan penggunaan barangnya. Pembebasan bea masuk diberikan 100% dari nilai bea masuk, sedang keringanan bea masuk diberikan dengan membayar bea masuk 2% (dua persen) untuk setiap bulan dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar.

Impor sementara dengan fasilitas pembebasan diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor. Sedangkan impor sementara dengan fasilitas keringanan diberikan keringanan bea masuk namun dipungut PPN dan PPnBM. Dalam hal tertentu fasilitas keringanan juga tidak dipungut PPh Psl 22 impor. Baca Selengkapnya

penetapan bea dan cukai

Penetapan Bea dan Cukai

Penetapan di bidang kepabeanan ada banyak jenisnya. Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean merupakan bentuk-bentuk penetapan pabean. Hanya saja, penetapan tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kali ini kita hanya akan membahas penetapan di bidang kepabeanan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk.

Pengetahuan mengenai penetapan ini sangat penting. Utamanya jika pekerjaan kalian terkait dengan ekspor dan impor. Surat penetapan adalah produk hukum yang tentunya memiliki konsekuensi hukum. Sebagian besar penetapan merupakan tagihan yang memiliki efek finansial. Tagihan yang tidak dilunasi tepat waktu dapat berimbas pada hal yang lain, misalnya penerbitan surat teguran, pembekuan ijin, pemblokiran atau bahkan penyitaan.

Berikut adalah daftar penetapan di bidang kepabeanan yang diterbitkan oleh Dirjen BC atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk:

  1. SPTNP
  2. SPP
  3. SPPBMCP
  4. SPSA
  5. SPBL
  6. SPPBK
  7. SPKTNP
  8. SPKPBK
  9. STCK1
  10. Penetapan atas pengajuan Keberatan




Baca Selengkapnya

Dokumen Cukai

Dokumen Cukai

Cukai adalah salah satu penerimaan negara yang sangat penting. Oleh karenanya, administrasi dan dokumen terkait pengusahaan cukai diatur oleh pemerintah. Cukai diatur dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Di Indonesia, ada 4 (empat) empat barang yang dikenakan cukai, yaitu:

  1. Etil Alkohol;
  2. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
  3. Hasil Tembakau (HT); dan
  4. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)

DAFTAR DOKUMEN CUKAI

NO. JENISKODENAMA DOKUMEN
1Dokumen PemesananCK-1Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
2Dokumen PemesananCK-1APemesanan Pita Cukai MMEA
3Dokumen PemesananCK-1BPemesanan Label Tanda Pengawasan Cukai
4Tanda BuktiCK-2Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai
5Tanda BuktiCK-3Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai
6Pemberitahuan ProduksiCK-4APemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Etil Alkohol
7Pemberitahuan ProduksiCK-4BPemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai  Dibuat Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol
8Pemberitahuan ProduksiCK-4CPemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Hasil Tembakau
9Dokumen PelindungCK-5Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai  (PMBKC)
10Dokumen PelindungCK-6Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/ Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas
11Berita AcaraBACK-1Berita Acara Pemeriksaan
12Berita AcaraBACK-2Berita Acara Perusakan Pita Cukai
13Berita AcaraBACK-3Berita Acara Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai
14Berita AcaraBACK-4Berita Acara Pemusnahan/Reekspor Barang Kena Cukai
15Berita AcaraBACK-5Berita Acara Hasil Pencacahan
16Berita AcaraBACK-6Berita Acara Perusakan Etil Alkohol
17Berita AcaraBACK-7Berita Acara Pencampuran Etil Alkohol Dengan Bahan Tertentu
18Buku CatatanBCK-10Buku Persediaan Etil Alkohol Untuk Produksi Barang Bukan Barang Kena Cukai Tanpa Melalui Proses Produksi Terpadu
19Buku CatatanBCK-11Buku Persediaan Hasil Perusakan Etil Alkohol (Spiritus Bakar)
20Buku CatatanBCK-14Buku Persediaan Hasil Pencampuran Etil Alkohol
21Buku CatatanBCK-12Buku Bantu Rekening Barang Kena Cukai Hasil  Pencampuran Etil Alkohol
22Buku CatatanBCK-15Buku Bantu Rekening Barang Kena Cukai Hasil Perusakan Etil Alkohol
23Catatan SediaanCSCK-1Catatan Sediaan Hasil Tembakau
24Catatan SediaanCSCK-2Catatan Sediaan Hasil Tembakau Yang Dikembalikan Dari Peredaran Dan Produk Rusak Yang Telah Dilekati Pita Cukai
25Catatan SediaanCSCK-3Catatan Sediaan Pita Cukai
26Catatan SediaanCSCK-4Catatan Sediaan Etil Alkohol
27Catatan SediaanCSCK-5Catatan Sediaan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol
28Catatan SediaanCSCK-6Catatan Sediaan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Yang Dikembalikan Dari Peredaran
29Catatan SediaanCSCK-7Catatan Sediaan Barang Kena Cukai Sebagai Bahan Baku Atau Bahan Penolong Produksi Barang Kena Cukai Lainnya
30Buku RekeknigBRCK-1Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol
31Buku RekeknigBRCK-2Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol
32Buku RekeknigBRCK-3 Buku Rekening Kredit
33Buku DaftarBDCK-1Buku Daftar Izin Usaha
34Buku DaftarBDCK-2Buku Daftar Dokumen Cukai
35Buku DaftarBDCK-3Buku Daftar Dokumen Pemesanan Pita Cukai
36PemberitahuanPBCK-1Pemberitahuan Rencana Produksi Barang Kena Cukai Yang Menggunakan Barang Kena Cukai Sebagai Bahan Baku/Penolong Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai
37PemberitahuanPBCK-2Pemberitahuan Ekspor Barang Kena Cukai Yang Telah Dilunasi Cukainya
38PemberitahuanPBCK-3Pemberitahuan Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai Dan Perusakan Pita Cukai
39PemberitahuanPBCK-4Pemberitahuan Pita Cukai Yang Rusak Atau Tidak Dipakai
40PemberitahuanPBCK-5Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Telah Dilekati Pita Cukai Tidak Jadi Diimpor
41PemberitahuanPBCK-6Pemberitahuan Tentang Penutupan Buku Rekening Barang Kena Cukai
42PemberitahuanPBCK-7Pemberitahuan Rencana Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai Yang Telah Dilekati Pita Cukai Dan Masih Berada Dalam Pabrik
43LaporanLACK-1Laporan Penggunaan / Persediaan Barang Kena Cukai Dengan Fasiltas Tidak Dipungut Cukai
44LaporanLACK-2Laporan Penjualan/Penyerahan Barang Kena Cukai Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai
45LaporanLACK-3Laporan Penggunaan Etil Alkohol Dengan Fasilitas Pembebasan Cukai Me1alui Proses Produksi Terpadu
46LaporanLACK-4Laporan Penggunaan Etil Alkohol Dengan Fasilitas Pembebasan Cukai Tanpa Melalui Proses Produksi Terpadu
47LaporanLACK-5Laporan Penggunaan Etil Alkohol Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Penzetahuan
48LaporanLACK-6Laporan Penggunaan Etil Alkohol Untuk Keperluan Tujuan Sosial
49LaporanLACK-7Laporan Penggunaan Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum
50LaporanLACK-8Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Barang Kena Cukai
51LaporanLACK-9Laporan Penjualan/Penyerahan Barang Kena Cukai Dengan Fasilitas Pembebasan Cukai
52PermohonanPMCK-1Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Pembuatan Barang Hasil Akhir Dengan Proses Produksi Terpadu
53PermohonanPMCK-2Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Pembuatan Barang Hasil Akhir Yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai
54PermohonanPMCK-3Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
55PermohonanPMCK-4Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum.
56PermohonanPMCK-5Permohonan Pembebasan Cukai Atas Barang Kena Cukai Berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol Dan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri/Luar Negeri
57PermohonanPMCK-6Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
58Permohonan PenyediaanP3C MMEAPermohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol
59Permohonan PenyediaanP3CPermohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau
60Penetapan atau PerintahSPKPCPenetapan Kelebihan Pembayaran Cukai
61Penetapan atau PerintahSPMKCPerintah Membayar Kembali Cukai Dan Denda Administrasi Berupa Denda
62PenagihanSTCK-1Surat Tagihan
63PenagihanSTCK-2Surat Teguran
64PenagihanSTCK-3Surat Penyerahan Penagihan Utang Pajak
65Lain-lainNPCNota Pembetulan
Baca Selengkapnya

Pembetulan data PEB

Pembetulan Data PEB dan Pembatalan Ekspor

Banyak yang bertanya mengenai pembetulan dan pembatalan PEB. Sebagian lewat chat personal, sebagian lagi lewat chat di grup whatsapp pakgiman.com. Saya pikir ini adalah pertanyaan yang mudah dicari jawabannya, tapi kenapa masih banyak yang bertanya ya? Baiklah, saya buat posting terkait hal ini. Jadi kelak jika ada yang bertanya lagi, bisa saya kirim link ke post ini.


Eksportir dapat melakukan perubahan atau pembetulan data PEB dalam hal terjadi kesalahan. Tidak ada proses pemeriksaan fisik barang atas pengajuan pembetulan data PEB ini. Pemeriksaan fisik hanya dilakukan dalam hal PEB tersebut terkena NHI. Ketika PEB terkena NHI dan diperiksa fisik maka persetujuan pembetulan hanya akan diberikan dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan sesuai. Dalam hal tidak sesuai, maka akan diproses lebih lanjut oleh bidang pengawasan.

Berbeda dengan PIB, pembetulan PEB adalah proses yang normal. Pembetulan data PIB hanya bisa dilakukan secara manual dengan mengajukan surat permohonan ke Kepala Kantor. Pembetulan data PEB lebih mudah dari pada perbaikan data PIB. Pembetulan data PEB dapat dilakukan melalui sistem komputer yang terkoneksi internet.


PEMBETULAN DATA PEB

Berikut adalah poin-poin ketentuan terkait pembetulan data PEB:

  1. Pembetulan data PEB untuk jenis barang, jumlah barang, dan nomor peti kemas dapat dilakukan sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean. Jika PEB lebih dari 1 (satu) kemasan atau kontainer, jangka waktu pemasukan dihitung dari pemasukan kemasan atau kontainer terakhir dalam PEB tersebut.
  2. Pembetulan data PEB untuk jenis barang, jumlah barang, dan nomor peti kemas yang sebagian tidak terangkut oleh sarana pengangkut (Short Shipment) dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut. Dalam hal short shipment terjadi terhadap seluruh barang ekspor, pembetulan atau penggantian nama sarana pengangkut, nomor voyage atau nomor flight dan tanggal perkiraan ekspor, dapat dilayani paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut semula.
  3. Pembetulan data PEB untuk jumlah dan jenis barang atas penjualan barang dan makanan di dalam pesawat udara dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keberangkatan. Pembetulan data PEB yang diangkut dengan pesawat udara, selain penjualan barang dan makanan, dapat dilayani dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal keberangkatan. Perubahan data ini diperkenankan sepanjang merupakan hasil penimbangan yang dilakukan oleh pengangkut.
  4. Pembetulan data PEB untuk jenis dan jumlah barang curah dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut.
  5. Pembetulan data Free on Board (FOB) dan jenis valuta dapat dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari untuk ekspor Migas dan BBM, dan 30 (tiga puluh) hari untuk ekspor selain Migas dan BBM, terhitung sejak tanggal pendaftaran PEB.
  6. Pembetulan data selain jenis barang, jumlah barang, nomor kontainer, nama sarana pengangkut, nomor voyage, nomor flight, tanggal perkiraan ekspor, nilai FOB dan Jenis valuta dapat dilayani paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak PEB mendapat nomor pendaftaran.





Baca Selengkapnya

Voluntary Declaration

Voluntary Declaration Nilai Pabean

Voluntary Declaration, atau deklarasi inisiatif dalam terminologi kepabeanan, adalah pemberitahuan importir dalam PIB untuk memberitahukan perkiraan harga, biaya atau nilai yang seharusnya dibayar yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB. Ketentuan mengenai voluntary declaration ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016.


Nilai Transaksi sebagai Nilai Pabean

Nilai transaksi adalah metode pertama dan utama dalam menentukan nilai pabean. Nilai pabean sendiri dapat ditentukan menggunakan salah satu dari enam metode penetapan nilai pabean. Yang dimaksud nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar oleh importir atas barang impor ditambah dengan biaya atau nilai lain yang harus ditambahkan.


NILAI TRANSAKSI > NILAI PABEAN > NILAI IMPOR

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean. Nilai pabean akan menentukan besaran bea masuk yang terutang setelah dikalikan dengan persentase tarif bea masuk. Nilai transaksi yang telah ditetapkan sebagai nilai pabean ketika ditambahkan dengan bea masuk yang terutang akan menjadi nilai impor. Nilai impor akan menentukan besaran pajak dalam rangka impor setelah dikalikan dengan persentase tarif pajak yang berlaku.


Ada kalanya nilai transaksi tidak dapat ditentukan pada saat impor dilakukan. Ketika harga transaksi ditetapkan berdasar harga futures maka besaran pelunasan atas transaksi ini akan berbeda dengan nilai invoice yang dilampirkan dalam PIB. Hal yang sama juga terjadi jika transaksi impor mengandung kesepakatan proceeds atau royalti yang harus dibayar dikemudian hari.

Selisih nilai invoice dengan harga futures termasuk dalam pengertian biaya atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi. Selisih ini terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Begitu juga dengan proceeds dan royalti. Ketika dikemudian hari ada pembayaran royalti dan proceeds terkait dengan barang impor, maka nilai royalti dan proceeds ini juga terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Baca Selengkapnya

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (SKA) Indonesia

Di Indonesia ada 94 (sembilan puluh empat) Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA). Surat Keterangan Asal (SKA) diajukan secara online, tapi pencetakan dan penyerahannya kepada eksportir pemohon SKA dilakukan oleh instansi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Pejabat yang menandatangani SKA juga ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Perdagangan.


SKA atau CoO bukan termasuk ketentuan Larangan dan Pembatasan ekspor. Dengan atau tanpa SKA atau CoO ekspor tetap dapat dilakukan. SKA atau CoO berguna untuk penerapan tarif prefensi di negara penerima barang ekspor asal Indonesia.


Berikut adalah daftar Instansi/Badan/Lembaga yang telah telah ditetapkan sebagai IPSKA sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 896 Tahun 2019:

NO.NAMA INSTANSI / BADAN/ LEMBAGALOKASI
1.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi AcehBANDA ACEH
2.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh UtaraLHOKSEUMAWE
3.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas SabangSABANG
4.Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh TengahTAKENGON
5.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera UtaraMEDAN
6.Lembaga Tembakau Cabang Sumatera Utara MedanMEDAN
7.Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei MangkeiSIMALUNGUN
8.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera BaratPADANG
9.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi RiauPEKANBARU
10.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan MerantiSELAT PANJANG
11.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri HilirTEMBILAHAN
12.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten BintanTANJUNG PINANG
13.Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang BatangBINTAN
14.Dinas Perdagangan Kota DumaiDUMAI
15.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota BatamBATAM
16.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas KarimunKARIMUN
17.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamBATAM
18.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi JambiJAMBI
19.Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera SelatanPALEMBANG
20.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi BengkuluBENGKULU
21.Dinas Perdagangan Provinsi LampungBANDAR LAMPUNG
22.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungPANGKALPINANG
23.Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten BelitungTANJUNG PANDAN
24.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten SerangSERANG
25.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten TangerangTIGARAKSA
26.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota TangerangTANGERANG
27.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota CilegonCILEGON
28.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi Dki JakartaJAKARTA
29.Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta SelatanKEBAYORAN BARU
30.Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta TimurCAKUNG
31.Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta PusatTANAH ABANG
32.Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta BaratPURI KEMBANGAN
33.Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta UtaraTANJUNG PRIOK
34.PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) SBU Kawasan CakungUNIT USAHA KAWASAN CAKUNG
35.PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) SBU Kawasan MarundaUNIT USAHA KAWASAN MARUNDA
36.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa BaratBANDUNG
37.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten BogorCIBINONG
38.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten SukabumiSUKABUMI
39.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten BandungSOREANG
40.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten TasikmalayaTASIKMALAYA
41.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten CirebonSUMBER
42.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten PurwakartaPURWAKARTA
43.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten KarawangKARAWANG
44.Dinas Perdagangan Kabupaten BekasiBEKASI
45.Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota SukabumiSUKABUMI
46.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota BandungBANDUNG
47.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota CirebonCIREBON
48.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota BekasiBEKASI
49.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa TengahSEMARANG
50.Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten CilacapCILACAP
51.Dinas Perdagangan Kota SurakartaSURAKARTA
52.Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang SurakartaSURAKARTA
53.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi D.I. YogyakartaYOGYAKARTA
54.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa TimurSURABAYA
55.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten BanyuwangiBANYUWANGI
56.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten PasuruanPASURUAN
57.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten GresikGRESIK
58.Unit Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau JemberJEMBER
59.Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau SurabayaSURABAYA
60.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan BaratPONTIANAK
61.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah PalangkarayaPALANGKARAYA
62.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin BaratPANGKALAN BUN
63.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur TimurSAM PIT
64.Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten KapuasKUALA KAPUAS
65.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan TimurSAMARINDA
66.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten BerauTANJUNG REDEP
67.Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota BontangBONTANG
68.Dinas Perdagangan Kota BalikpapanBALIKPAPAN
69.Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota TarakanTARAKAN
70.Dinas Perdagangan Kabupaten NunukanNUNUKAN SELATAN
71.Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan SelatanBANJARMASIN
72.Dinas Perdagangan Kabupaten KotabaruKOTABARU
73.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi BaliDENPASAR
74.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten GianyarGIANYAR
75.Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara BaratMATARAM
76.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara TimurKUPANG
77.Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi SelatanMAKASSAR
78.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi TengahPALU
79.Dinas Perdagangan Kabupaten BanggaiLUWUK
80.Administrator Kawasan Ekonomi Khusus PaluPALU
81.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi BaratMAMUJU
82.Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi GorontaloGORONTALO
83.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi UtaraMANADO
84.Dinas Perdagangan Kota BitungBITUNG
85.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi TenggaraKENDARI
86.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi MalukuAMBON
87.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku UtaraTERNATE
88.Administrator Kawasan Ekonomi Khusus MorotaiMOROTAI
89.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi PapuaJAYAPURA
90.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten MeraukeMERAUKE
91.Dinas Perdagangan Kabupaten Kepulauan YapenSERUI
92.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten SorongSORONG
93.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten ManokwariMANOKWARI
94.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten MimikaTIMIKA





Baca Selengkapnya

Barang Dilarang Ekspor

Ada 4 (empat) jenis atau kategori barang yang dilarang ekspor, yaitu:

  1. Barang dilarang ekspor di bidang pertanian;
  2. Barang dilarang ekspor di bidang kehutanan;
  3. Barang dilarang ekspor di bidang pertambangan; dan
  4. Barang dilarang ekspor cagar budaya.

Penetapan barang yang dilarang untuk diekspor dilakukan dengan alasan untuk melindungi:

  1. keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
  2. hak kekayaan intelektual; dan/atau
  3. kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Penetapan barang dilarang ekspor dilakukan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan usulan dari menteri atau kepala lembaga pemerintahan non kementerian dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Saat ini, barang yang dilarang untuk diekspor telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2019. Peraturan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan tanggal 21 Juni 2019, jadi efektif berlaku mulai tanggal 21 Juli 2019.

Berikut adalah detail barang yang dilarang untuk diekspor dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Baca Selengkapnya

Menulis

Larangan dan Pembatasan (Lartas)

APA ITU LARTAS?

Larangan dan Pembatasan, atau yang biasa disingkat Lartas, sering ditemukan dalam pembicaraan terkait perdagangan internasional, baik itu impor maupun ekspor. Beberapa barang memang dilarang dan dibatasi untuk diperdagangkan lintas negara (ekspor-impor). Barang-barang ini memerlukan izin agar importasi atau eksportasi dapat dilakukan. Untuk menyederhanakan dalam penyebutannya, barang yang memerlukan izin ini biasa disebut “terkena lartas”. Tidak semua barang terkena lartas. Ada juga barang bebas lartas yang artinya tidak memerlukan ijin untuk diimpor maupun diekspor. Barang yang terkena lartas pun, dalam hal tertentu bisa mendapatkan pengecualian.


Yang dimaksud impor dan ekspor dalam hal ini tidak terbatas pada lalu lintas barang menggunakan kontainer melalui pelabuhan laut. Barang bawaan penumpang (handcarry), barang kiriman, dan paket pos juga termasuk dalam pengertian ekspor dan impor. Ketentuan larangan dan pembatasan juga berlaku terhadap barang-barang tersebut, meskipun pada beberapa hal ada ketentuan pengecualian.



Baca Selengkapnya