Daftar Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dilengkapi link download file PDF. Klik pada judul untuk mendownloadnya.
NO. TAHUN NOMOR TENTANG
1. 2018 9 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
2. 2014 30 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
3. 2011 12 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
4. 2011 7 MATA UANG
5. 2011 6 KEIMIGRASIAN
6. 2009 51 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
7. 2009 46 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
8. 2009 42 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)
9. 2009 39 KAWASAN EKONOMI KHUSUS
10. 2009 35 NARKOTIKA
11. 2009 25 PELAYANAN PUBLIK
12. 2009 22 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
13. 2009 1 PENERBANGAN
14. 2008 41 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2009
15. 2008 39 KEMENTERIAN NEGARA
16. 2008 36 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPH)
17. 2008 17 PELAYARAN
18. 2008 14 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
19. 2008 11 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
20. 2007 39 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI
21. 2007 28 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
22. 2007 25 PENANAMAN MODAL
23. 2006 23 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
24. 2006 17 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN (SATU NASKAH)
25. 2004 33 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
26. 2004 32 PEMERINTAHAN DAERAH
27. 2004 19 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
28. 2004 15 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
29. 2004 10 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
30. 2004 9 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
31. 2004 8 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
32. 2004 7 SUMBER DAYA AIR
33. 2004 4 KEKUASAAN KEHAKIMAN
34. 2004 3 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
35. 2004 2 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
36. 2004 1 PERBENDAHARAAN NEGARA
37. 2003 25 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
38. 2003 17 KEUANGAN NEGARA
39. 2003 15 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG
40. 2003 13 KETENAGAKERJAAN
41. 2003 11 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
42. 2002 30 KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
43. 2002 19 HAK CIPTA
44. 2002 15 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
45. 2002 14 PENGADILAN PAJAK
46. 2002 2 KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
47. 2002 1 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2001
48. 2001 22 MINYAK DAN GAS BUMI
49. 2001 20 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
50. 2001 19 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2002
51. 2001 17 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
52. 2001 15 MEREK
53. 2001 14 PATEN
54. 2000 37 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG
55. 2000 36 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG
56. 2000 35 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2001
57. 2000 33 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2000
58. 2000 30 RAHASIA DAGANG
59. 2000 29 PERLINDUNGAN VARIESTAS TANAMAN
60. 2000 22 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999
61. 2000 19 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
62. 2000 18 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)
63. 2000 17 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPH)
64. 2000 16 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
65. 2000 3 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 1999 2000
66. 2000 2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2000
67. 1999 53 PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
68. 1999 43 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
69. 1999 41 KEHUTANAN
70. 1999 36 TELEKOMUNIKASI
71. 1999 33 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
72. 1999 31 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
73. 1999 28 PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
74. 1999 25 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
75. 1999 24 LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
76. 1999 23 BANK INDONESIA
77. 1999 8 PERLINDUNGAN KONSUMEN
78. 1999 7 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 1999/2000
79. 1999 5 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
80. 1997 23 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
81. 1997 22 NARKOTIKA
82. 1997 20 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
83. 1997 19 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
84. 1997 10 KETENAGANUKLIRAN
85. 1997 8 DOKUMEN PERUSAHAAN
86. 1997 7 PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)
87. 1997 5 PSIKOTROPIKA
88. 1996 7 PANGAN
89. 1996 6 PERAIRAN INDONESIA
90. 1995 11 CUKAI
91. 1995 10 KEPABEANAN
92. 1994 11 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)
93. 1994 7 PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORL TRADE ORGANIZATION (WTO) (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)
94. 1994 5 PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)
95. 1992 23 KESEHATAN
96. 1992 21 PELAYARAN
97. 1992 16 KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
98. 1992 8 PERFILMAN
99. 1992 5 BENDA CAGAR BUDAYA (BCB)
100. 1990 5 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
101. 1985 9 PERIKANAN
102. 1984 5 PERINDUSTRIAN
103. 1983 8 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)
104. 1981 8 HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)
105. 1976 9 NARKOTIKA
106. 1974 8 POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
107. 1968 6 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
108. 1967 6 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
109. 1967 5 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN
110. 1967 1 PENANAMAN MODAL ASING
... ... ... ...
Mohon maaf sebelumnya bila daftar ini kurang lengkap. Perlu diketahui bahwa situs ini adalah terkait kepabeanan, cukai, perpajakan dan perdagangan internasional. Daftar Undang-undang yang saya upload disini tentunya adalah undang-undang yang terkait dengan itu semua sebagai satu rangkaian keilmuan.
Secara default saya tampilkan daftar 20 per halaman, tapi Anda dapat merubahnya sesuai kebutuhan. Anda dapat men-search peraturan pada kolom di kanan atas tabel untuk mencari peraturan-peraturan terkait dengan keyword yang Anda isikan.
Konten dari website ini sebagian adalah bentuk prosa dari peraturan. Jika Anda menginginkan bentuk prosa dari peraturan yang ada di Daftar Undang-undang Republik Indonesia ini, silakan hubungi saya. Jika saya ada waktu dan peraturan yang Anda mintakan bentuk prosanya menarik buat saya, mungkin saya bisa buatkan untuk Anda. Sebagain orang lebih mudah memahami isi dari peraturan jika disajikan dalam bentuk prosa, tidak dalam bahasa hukum yang baku. Jika peraturan itu benar-benar menarik, mungkin bisa saya tambahkan posting terkait dengan hal itu agar lebih banyak orang mengetahui dan memahaminya.
Daftar peraturan lainnya:
