Peraturan Presiden

Daftar Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres). Dilengkapi link download file PDF.

JENIS	TAHUN	NO	TENTANG
PERPRES	2018	44	INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
PERPRES	2018	34	PENGESAHAN INDONESIA-PALESTINA FTA
PERPRES	2017	96	PERUBAHAN 37 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)
PERPRES	2017	91	PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
PERPRES	2012	98	PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN) _ indonesia pakistan fta
PERPRES	2012	61	PENGESAHAN SECOND PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) _ asean korea fta akfta
PERPRES	2011	37	PENGESAHAN SECOND PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) – asean china fta acfta
PERPRES	2011	26	PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – AUSTRALIA – SELANDIA BARU) _ asean australia new zealand fta aanzfta
PERPRES	2011	25	PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) _ asean china fta acfta
INPRES	2011	9	RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2011
PERPRES	2010	40	PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) _ asean india fta aifta
KEPPRES	2010	28	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
PERPRES	2010	2	PENGESAHAN ASEAN TRADE IN GOOD AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) _ atiga fta
PERPRES	2009	27	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
INPRES	2009	6	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
PERPRES	2008	58	PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF (FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP)
PERPRES	2008	36	PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP (PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI) _ usdfs
KEPPRES	2008	11	DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN _ ftz
KEPPRES	2008	10	DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN _ ftz
KEPPRES	2008	9	DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM _ ftz
KEPPRES	2008	8	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
KEPPRES	2007	22	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
PERPRES	2007	12	PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) _ asean korea fta acfta
PERPRES	2007	11	PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) _ asean korea fta acfta
PERPRES	2006	8	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERPRES	2006	6	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
PERPRES	2006	5	KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
KEPPRES	2006	3	TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
PERPRES	2005	81	BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT _ bakorkamla
PERPRES	2005	70	PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERPRES	2005	68	TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN _ uu perpu pp perpres
KEPPRES	2005	25	PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
KEPPRES	2005	24	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
PERPRES	2005	22	HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI _ bbm
INPRES	2005	5	PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL _ kapal
KEPPRES	2004	69	PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) _ asean india fta aifta
KEPPRES	2004	61	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEPPRES	2004	58	PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH
KEPPRES	2004	48	PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) _ asean china fta acfta
KEPPRES	2004	35	KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004
KEPPRES	2004	32	HONORARIUM BAGI KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI HUKUM NASIONAL DAN STAF SEKRETARIAT KOMISI HUKUM NASIONAL
KEPPRES	2004	29	PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP
KEPPRES	2004	7	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
KEPPRES	2004	3	SISTEM KEPEGAWAIAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN _ ppatk
KEPPRES	2003	87	TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
KEPPRES	2003	83	SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK _ keberatan banding
KEPPRES	2003	80	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEPPRES	2002	63	DEWAN GULA INDONESIA
KEPPRES	2002	54	TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPPRES	2002	44	DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
KEPPRES	2002	33	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
KEPPRES	2001	84	KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
KEPPRES	2001	38	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN
KEPPRES	2001	18	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION _ wto
KEPPRES	2000	177	SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN
KEPPRES	2000	165	KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
KEPPRES	2000	152	PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
KEPPRES	2000	150	KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
KEPPRES	2000	143	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
KEPPRES	2000	125	RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000
KEPPRES	2000	122	PEMBUBARAN DEWAN EKONOMI NASIONAL
KEPPRES	2000	116	RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 2000
KEPPRES	2000	113	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ ftz
KEPPRES	2000	109	DEWAN GULA NASIONAL
KEPPRES	2000	66	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR
KEPPRES	2000	44	KOMITE OMBUDSMAN NASIONAL
KEPPRES	2000	33	PENCABUTAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PELARANGAN PEMASUKAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN PESAWAT TERBANG
KEPPRES	2000	18	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
KEPPRES	2000	17	PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
KEPPRES	2000	15	KOMITE HUKUM NASIONAL
KEPPRES	2000	11	BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KESENIAN
KEPPRES	2000	10	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPPRES	1999	177	KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
KEPPRES	1999	147	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
KEPPRES	1999	144	DEWAN EKONOMI NASIONAL
KEPPRES	1999	136	KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
KEPPRES	1999	125	BAHAN PELEDAK
KEPPRES	1999	95	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPPRES	1999	89	KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
KEPPRES	1999	17	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
KEPPRES	1999	7	KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DI BIDANG USAHA INDUSTRI TERTENTU
KEPPRES	1998	98	PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 1996
KEPPRES	1998	97	PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1998 TENTANG PENGUMPULAN DANA CADANGAN UMUM
KEPPRES	1998	92	PENGESAHAN MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER, COPENHAGEN 1992 (PROTOKOL MONTREAL TENTANG ZAT-ZAT YANG MERUSAK LAPISAN OZON, COPENHAGEN 1992)
KEPPRES	1997	45	PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
KEPPRES	1997	3	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL _ mmea
KEPPRES	1994	15	PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR DALAM RANGKA PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN LUAR NEGERI
KEPPRES	1993	61	PENGESAHAN BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL
KEPPRES	1993	35	PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON TEH HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM, BESERTA PROTOCOL NYA _ hs code btki btbmi
KEPPRES	1992	23	PENGESAHAN VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER AND MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER AS ADJUSTED AND AMENDED BY THE SECOND MEETING OF THE PARTIES LONDON, 27-29 JUNE 1990
INPRES	1985	4	KEBIJAKSANAAN KELANCARAN ARUS BARANG UNTUK MENUNJANG KEGIATAN EKONOMI
...	...	...	...

---

---

Mohon maaf sebelumnya bila daftar ini kurang lengkap. Perlu diketahui bahwa situs ini adalah terkait kepabeanan, cukai, perpajakan dan perdagangan internasional. Peraturan Presiden yang saya upload disini tentunya adalah peraturan presiden yang terkait dengan itu semua sebagai satu rangkaian keilmuan.

Secara default saya tampilkan daftar 20 per halaman, tapi Anda dapat merubahnya sesuai kebutuhan. Anda dapat men-search peraturan pada kolom di kanan atas tabel untuk mencari peraturan-peraturan terkait dengan keyword yang Anda isikan.

Konten dari website ini sebagian adalah bentuk prosa dari peraturan. Jika Anda menginginkan bentuk prosa dari peraturan yang ada di Daftar Peraturan Presiden Republik Indonesia ini, silakan hubungi saya. Jika saya ada waktu dan peraturan yang Anda mintakan bentuk prosanya menarik buat saya, mungkin saya bisa buatkan untuk Anda. Sebagain orang lebih mudah memahami isi dari peraturan jika disajikan dalam bentuk prosa, tidak dalam bahasa hukum yang baku. Jika peraturan itu benar-benar menarik, mungkin bisa saya tambahkan posting terkait dengan hal itu agar lebih banyak orang mengetahui dan memahaminya.

---

---

Daftar peraturan lainnya:

• Undang-undang
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Presiden
• Peraturan Menteri Keuangan
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak
• Peraturan Menteri Perdagangan
• Peraturan lainnya

---