Peraturan Menteri Keuangan

Daftar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dilengkapi link download file PDF.

NO.	NOMOR	TENTANG
1	206/PMK.07/2020	PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
2	205/PMK.04/2020	PENCACAHAN DAN PEMOTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)
3	201/PMK.04/2020	DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)
4	199/PMK.012/2020	PENGELOLAAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DAN PENYELENGGARAAN SISTEM INDONESIA NASIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
5	198/PMK.010/2020	TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
6	190/PMK.01/2020	LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN
7	189/PMK.03/2020	TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR
8	188/PMK.04/2020	PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR PENGADAAN VAKSIN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
9	183/PMK.01/2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA AN CUKAI (DJBC)
10	182/PMK.01/2020	PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN ATAU PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
11	176/PMK.04/2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.04/2018 TENTANG PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI YANG PELUNASAN CUKAINYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI ATAU PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
12	171/PMK.04/2020	TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (ACFTA)
13	170/PMK.04/2020	TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAIK KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA (AIFTA)
14	169/PMK.04/2020	TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA (AKFTA)
15	168/PMK.04/2020	TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-AUSTRALIA-SELANDIA BARU (AANZFTA)
16	166/PMK.010/2020	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
17	148/PMK.04/2020	PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.04/2016 TENTANG PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN CUKAI SECARA ELEKTRONIK
18	141/PMK.04/2020	PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN
19	134/PMK.010/2020	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP) ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
20	132/PMK.012/2020	TATA CARA PENYAMPAIAN, PENCANTUMAN, DAN PENGHAPUSAN KETENTUAN TATA NIAGA POST BORDER PADA SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
21	131/PMK.04/2020	TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN (ATIGA)
22	126/PMK.010/2020	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BMTP) TERHADAP IMPOR PRODUK SIROP FRUKTOSA
23	125/PMK.010/2020	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KERTAS KORAN DAN/ATAU MAJALAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020
24	122/PMK.05/2020	TATA CARA PENGALIHAN DAN PENGEMBALIAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
25	111/PMK.010/2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.010/2018 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BMTDP) TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK
26	110/PMK.03/2020	PERUBAHAN 86PMK.032020 INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
27	109/PMK.04/2020	KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
28	108/PMK.04/2020	PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR
29	107/PMK.05/2020	MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
30	106/PMK.05/2020	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020
31	99/PMK.010/2020	KRITERIA DAN ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PPN
32	97/PMK.04/2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 158/PMK.04/2017 TENTANG TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RKSP, INWARD MANIFEST DAN OUTWARD MANIFEST
33	90/PMK.03/2020	BANTUAN ATAU SUMBANGAN, SERTA HARTA HIBAHAN YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
34	83/PMK.04/2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR PENANGANAN CORONA COVID
35	82/PMK.04/2020	TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK INDONESIA AUSTRALIA FTA
36	81/PMK.010/2020	PENETAPAN TARIF BEA MASUK FTA INDONESIA AUSTRALIA
37	80/PMK.04/2020	TATA CARA PENEGAAN TARIF BEA MASUK ASEAN HONGKONG FTA
38	79/PMK.010/2020	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN HONGKONG REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
39	67/PMK.03/2020	PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM), SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT
40	59/PMK.06/2020	TATA CARA PENGELOLAAN ASET PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
41	58/PMK.06/2020	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
42	57/PMK.05/2020	TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGEOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
43	56/PMK.010/2020	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BMTP) IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI SERAT STAPLE SINTETIK DAN ARTIFISIAL
44	55/PMK.010/2020	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BMTP) TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN
45	54/PMK.010/2020	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR DAN PERABOT LAINNYA
46	52/PMK.04/2020	BENTUK FISIK, SPESIFIKASI DAN DESAIN PITA CUKAI
47	48/PMK.03/2020	TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT DAN PENYETORAN PPN SISTEM ELEKTRONIK
48	46/PMK.07/2020	PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19
49	45/PMK.04/2020	TATA CARA PENYERAHAN SKA DAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN TARIF PREFERENSI FTA SELAMA PANDEMI CORONA COVID-19
50	44/PMK.03/2020	INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 COVID-19
51	42/PMK.04/2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.04/2012 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
52	41/PMK.03/2020	PERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR KAPAL, PESAWAT DAN KERETA API
53	34/PMK.04/2020	PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG KEPERLUAN PENANGANAN CORONA COVID-19
54	31/PMK.04/2020	INSENTIF TAMBAHAN PERUSAHAAN KAWASAN BERIKAT DAN KITE UNTUK PENANGANAN CORONA COVID-19
55	30/PMK.04/2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.04/2017 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI (BKC)
56	28/PMK.03/2020	PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA COVID-19
57	26/PMK.04/2020	PERLAKUAN KEPABEANAN ATAS SELISIH BERAT VOLUME BARANG EKSPOR BENTUK CURAH DAN BEA KELUAR
58	23/PMK.03/2020	INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA COVID-19
59	21/PMK.04/2020	KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
60	17/PMK.010/2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK BTKI BTBMI
61	13/PMK.07/2020	RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2020
62	12/PMK.010/2020	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMTDP) SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2020
63	7/PMK.07/2020	PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
64	5/PMK.010/2020	BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU YANG DIBEBASKAN DARI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
65	1/PMK.010/2020	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BMTP) PRODUK EVAPORATOR TIPE ROLL BOND DAN TIPE FIN
66	229/PMK.01/2019	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217/PMK.01/2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
67	220/PMK.01/2019	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2008 TENTANG PEDOMAN DAN PENTAHAPAN INSW
68	219/PMK.04/2019	PENYEDERHANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
69	218/PMK.04/2019	PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (PDRI) KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI
70	217/PMK.04/2019	PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (PDRI) USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
71	216/PMK.04/2019	ANGKUT TERUS ATAU ANGKUT LANJUT BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
72	202/PMK.04/2019	PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI KENDARAAN BERMOTOR CBU
73	201/PMK.04/2019	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
74	200/PMK.04/2019	PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI IMPOR KEPERLUAN PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN
75	199/PMK.010/2019	KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK IMPOR BARANG KIRIMAN
76	198/PMK.010/2019	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) IMPOR BARANG YANG DIBEBASKAN BEA MASUK
77	180/PMK.07/2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORRINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN 2019
78	179/PMK.04/2019	PATROLI LAUT DJBC
79	178/PMK.04/2019	PENYELESAIAN TERHADAP BARANG TIDAK DIKUASAI (BTD), BARANG DIKUASAI NEGARA (BDN) DAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
80	177/PMK.04/2019	TATA CARA PENYETORAN SALDO YANG DIKELOLA BENDAHARA PENERIMAAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
81	172/PMK.04/2019	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI
82	171/PMK.04/2019	PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR BARANG PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
83	167/PMK.07/2019	PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2019
84	164/PMK.04/2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.04/2019 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN
85	163/PMK.010/2019	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA (BMTPS) IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR DAN BARANG PERABOT LAINNYA
86	162/PMK.010/2019	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA (BMTPS) IMPOR PRODUK KAIN
87	161/PMK.010/2019	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA (BMTPS) IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI SERAT STAPLE
88	155/PMK.04/2019	GUDANG BERIKAT
89	153/PMK.010/2019	PENGENAAN BMTP IMPOR PRODUK ALUMINIUM FOIL
90	152/PMK.010/2019	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
91	134/PMK.04/2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/PMK.04/2016 TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI SELESAI DIBUAT
92	124/PMK.04/2019	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL
93	116/PMK.04/2019	PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
94	115/PMK.010/2019	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK SPIN DRAWN YAM (SDY) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
95	114/PMK.010/2019	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER (PSF) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
96	113/PMK.06/2019	BALAI LELANG
97	111/PMK.010/2019	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE (HRP) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA
98	110/PMK.04/2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) ATAS IMPOR BARANG, BAHAN DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DENGAN TUJUAN EKSPOR (KITE IKM)
99	109/PMK.04/2019	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL
100	106/PMK.04/2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.04/2017 TENTANG IMPOR SEMENTARA
101	102/PMK.04/2019	EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR
102	101/PMK.01/2019	PENCABUTAN 171PMK.012016 MANAJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
103	99/PMK.04/2019	TATA CARA PENGHITUNGAN ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
104	98/PMK.04/2019	TARIF ATAS SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS PELANGGARAN KETENTUAN DEVISA HASIL EKSPOR
105	96/PMK.010/2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27PMK.0102017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AI-FTA)
106	92/PMK.03/2019	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253PMK.032008 WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG MEWAH
107	87/PMK.01/2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217/PMK.01/2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
108	86/PMK.010/2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.01/2017 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEAWH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PPNBM
109	84/PMK.04/2019	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
110	83/PMK.01/2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 273/PMK.01/2014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
111	81/PMK.010/2019	BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
112	80/PMK.04/2019	IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS
113	79/PMK.05/2019	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWASAN, SEKRETARIS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
114	78/PMK.02/2019	STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
115	76/PMK.06/2019	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BMN
116	60/PMK.05/2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.05/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS
117	59/PMK.05/2019	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
118	58/PMK.05/2019	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
119	57/PMK.05/2019	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN ATAU TUNJANGAN
120	56/PMK.03/2019	PENGADAAN SISTEM INFORMASI UNTUK PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
121	55/PMK.06/2019	JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG
122	52/PMK.04/2019	IMPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI POS PENGAWAS LINTAS BATAS
123	36/PMK.010/2019	PENGENAAN BMAD BARANG IMPOR BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) DARI THAILAND DAN VIETNAM
124	32/PMK.010/2019	BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PPN
125	26/PMK.010/2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.10/2017 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BMTP) IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN BESI BAJA BUKAN PADUAN
126	25/PMK.010/2019	PENGENAAN BMAD PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI CHINA TIONGKOK, INDIA, RUSIA, KAZAKHTAN, BELARUSIA, TAIWAN DAN THAILAND
127	24/PMK.010/2019	PENGENAAN BMAD IMPOR PRODUK H SECTION DAN I SECTION DARI NEGARA CHINA TIONGKOK
128	22/PMK.04/2019	KETENTUAN EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA
129	21/PMK.04/2019	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
130	14/PMK.010/2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK PREFERENTIAL INDONESIA - PAKISTAN FTA (IPFTA)
131	12/PMK.07/2019	RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HT MENURUT DAERAH PROVINSI KABUPATEN KOTA 2019
132	11/PMK.04/2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL PREFERENTIAL FTA
133	877/KMK.01/2018	UNIT KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN DI TEMPAT YANG SULIT PERHUBUNGANNYA
134	214/PMK.010/2018	PENGENAAN BMAD IMPOR CANAI LANTAIAN DARI BESI BAJA BUKAN PADUAN DILAPISI TIMAH DARI TIONGKOK, KOREA DAN TAIWAN
135	210/PMK.010/2018	PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
136	209/PMK.010/2018	BMDTP SEKTOR INDUSTRI TERTENTU 2019
137	190/PMK.01/2018	KODE ETIK DAN PERILAKU PNS DILINGKUNGAN KEMENKEU
138	181/PMK.01/2018	PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENKEU
139	180/PMK.01/2018	ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA NASIONAL SINGLE WINDOW
140	177/PMK.02/2018	PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
141	176/PMK.01/2018	MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENKEU
142	164/PMK.010/2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA DAN TARIF BEA KELUAR
143	161/PMK.04/2018	PENGEMBALIAN BM ATAS IMPOR DIOLAH, DIRAKT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN KITE
144	160/PMK.04/2018	PEMBEBASAN BM DAN TIDAK DIPUNGUT PPN PPNBM IMPOR BARANG DIOLAH, DIRAKIT, DIPASANG KITE
145	158/PMK.010/2018	TARIF CUKAI ALKOHOL, MMEA DAN KMEA
146	156/PMK.010/2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
147	137/PMK.010/2018	PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK (BKP) YANG DIBEBASKAN DARI BEA MASUK (BM)
148	136/PMK.01/2018	PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENKEU
149	134/PMK.04/2018	TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PETUNJUK PENGHITUNGAN NILAI PABEAN VALUATION ADVICE
150	132/PMK.010/2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 12/PMK.010/2018 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP) SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN 2018
151	131/PMK.04/2018	KAWASAN BERIKAT
152	126/PMK.010/2018	PENETAPAN TARIF BEA MACUK DALAM RANGKA FASILITASI PERDAGANGAN PALESTINA FTA
153	122/PMK.01/2018	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK
154	119/PMK.010/2018	PENGENAAN BMTP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK
155	112/PMK.04/2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 182/PMK.04/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN
156	110/PMK.010/2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.010/2017 PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 22 IMPOR
157	104/PMK.04/2018	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
158	100/PMK.04/2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN INSTRUMEN PEMBAYARAN LAINNYA
159	94/PMK.04/2018	KEWAJIBAN MELAKUKAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK, PENYALUR, DAN PENGUSAHA TPE
160	93/PMK.01/2018	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TKPKN
161	84/PMK.01/2018	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI
162	71/PMK.04/2018	PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG KEPABEANAN, CUKAI DAN PERPAJAKAN
163	68/PMK.04/2018	PELUNASAN CUKAI
164	67/PMK.04/2018	PERDAGANGAN BKC YANG PELUNASAN CUKAINYA DENGAN PELEKATAN PITA CUKAI ATAU PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINYA
165	66/PMK.04/2018	TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NPPBKC
166	63/PMK.01/2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2008 TENTANG PEDOMAN DAN PENTAHAPAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
167	62/PMK.04/2018	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
168	61/PMK.04/2018	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL ATAU PEJABAT BEA CUKAI LAINNNYA
169	41/PMK.03/2018	TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PPN ATAU PPN DAN PPNBM TIDAK DIPUNGUTATAS PENYERAHAN BKP DARI TLDDP KE SABANG BATAM
170	40/PMK.04/2018	PEREKAMAN, PENEGAHAN, JAMINAN, PENANGGUHAN SEMENTARA, MONITORING DAN EVALUASI DALAM RANGKA PENGENDALIAN IMPOR HAKI
171	34/PMK.010/2018	PEMUNGUTAN PPH PSL 22 SEHUBUNGAN DGN PEMBAYARAN IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DIBIDANG LAIN
172	33/PMK.03/2018	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) PERWKILAN NEGARA DAN BADAN INTERNASIONAL
173	30/PMK.07/2018	RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI KABUPATEN KOTA TA 2018
174	29/PMK.04/2018	PERCEPATAN PERIZINAN KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA
175	28/PMK.04/2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 272/PMK.04/2015 TENTANG PUSAT LOGISTIK BERIKAT
176	27/PMK.010/2018	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING BMAD TERHADAP IMPOR PRODUK STEEL WIRE ROD DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
177	24/PMK.01/2018	ORGANISASI DAN TATA KERJA PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI
178	20/PMK.04/2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2015 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
179	19/PMK.03/2018	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UTK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
180	18/PMK.010/2018	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP IJEPA FTA
181	17/PMK.010/2018	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6PMK.0102017 PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BTKI BTBMI
182	14/PMK.010/2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 248/PMK.011/2014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG KEPENTINGAN UMUM BMDTP
183	12/PMK.010/2018	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TA 2018 BMDTP
184	2/PMK.010/2018	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA
185	940/KMK.09/2017	KERANGKA KERJA PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DAN PEDOMAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL
186	361/KMK.04/2017	2017 PROGRAM PENGUATAN REFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
187	291/KMK.01/2017	PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
188	250/KM.1/2017	CAP INSTANSI DAN CAP JABATAN PADA INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DJBC
189	249/KM.1/2017	PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS PADA INSTANSI VERTIKAL DJBC
190	229/PMK.04/2017	TATA CARA PENGENAAN TARIF FTA
191	218/PMK.01/2017	TATA CARA TUNTUTAN GANTI RUGI KERUGIAN NEGARA THD PEGAWAI BUKAN BENDAHARA
192	213/PMK.010/2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR (BTKI)
193	204/PMK.04/2017	TOKO BEBAS BEA
194	203/PMK.04/2017	KETENTUAN EKSPOR DAN IMPRO BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT
195	178/PMK.04/2017	IMPOR SEMENTARA
196	172/KM.03/2017	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03KM.32017 PENETAPAN JOINT AUDIT
197	169/PMK.04/2017	PERUBAHAN 111PMK.042013 TATA CARA PENAGIHAN BEA MASUK DAN CUKAI
198	159/PMK.04/2017	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
199	158/PMK.04/2017	TATALAKSANA PENYERAHAN RKSP, MANIFES KEDATANGAN SP DAN MANIFES KEBERANGKATAN SP
200	147/PMK.03/2017	TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NPWP SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP
201	146/PMK.010/2017	TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
202	142/PMK.010/2017	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK267PMK.0102015 KRITERIA RINCIAN TERNAK BAHAN PAKAN TERNAK
203	130/PMK.010/2017	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
204	122/PMK.04/2017	PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR, DANATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
205	116/PMK.010/2017	BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PPN
206	115/PMK.05/2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR32PMK.052014 SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
207	113/PMK.04/2017	PENGGUNAAN SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DJBC
208	59/PMK.04/2017	TIDAK DIPUNGUT CUKAI
209	57/PMK.04/2017	PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UTK PENGUSAHA PABRIK
210	51/PMK.04/2017	KEBERATAN DIBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
211	35/PMK.010/2017	JENIS BARANG KENA PAJAK (BKP) YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)
212	34/PMK.010/2017	PEMUNGUTAN PPH PSL 22 SEHUBUNGAN DGN PEMBAYARAN IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DIBIDANG LAIN
213	32/PMK.010/2017	PENYESUAIAN POS TARIF BMAD SEHUBUNGAN PENETAPAN BTKI 2017
214	31/PMK.010/2017	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME IJEPA
215	30/PMK.010/2017	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG IJEPA
216	29/PMK.010/2017	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA INDONESIA - PAKISTAN
217	28/PMK.010/2017	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-ASUTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA AANZFTA
218	27/PMK.010/2017	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA AI FTA
219	26/PMK.010/2017	PENETAPAN TARIF ACFTA
220	25/PMK.010/2017	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT ATIGA
221	24/PMK.010/2017	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA
222	17/PMK.010/2017	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6PMK.0102017 BTKI
223	13/PMK.010/2017	PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
224	6/PMK.010/2017	PENETAPAN KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BTKI 2017
225	914/KMK.01/2016	STANDAR TERMINOLOGI ISTILAH DALAM BAHASA INGGRIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
226	590/KMK.01/2016	PEDOMAN DIALOG KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
227	259/PMK.04/2016	PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BM PPN DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
228	258/PMK.04/2016	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS PMK 200/PMK.04/2011 TENTANG AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
229	211/PMK.04/2016	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS PMK 229/PMK.04/2011 TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN (MITA KEPABEANAN)
230	200/PMK.01/2016	PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMETERIAN KEUANGAN
231	194/PMK.04/2016	TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN KLASIFIKASI BARANG IMPOR SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN
232	191/PMK.04/2016	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN NEGARA
233	188/PMK.01/2016	ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DJBC
234	182/PMK.04/2016	KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN
235	179/PMK.04/2016	REGISTRASI KEPABEANAN
236	177/PMK.04/2016	PEMBEBASAN BM DAN TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPNBM ATAS IMPOR INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR KITE IKM
237	134/PMK.010/2016	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
238	133/PMK.04/2016	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.04/2015 TENTANG KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA _ tps
239	128/PMK.02/2016	PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
240	123/PMK.08/2016	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
241	122/PMK.08/2016	TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
242	105/PMK.010/2016	PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
243	104/PMK.010/2016	PERLAKUAN PAJAK, KEPABEANAN DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS
244	94/PMK.04/2016	PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT _ bkc
245	86/PMK.04/2016	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR
246	85/PMK.010/2016	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGAK ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA) _ ak fta
247	73/PMK.010/2016	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN TAIWAN _bmad
248	67/PMK.04/2016	DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
249	56/PMK.03/2016	TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT YANG TELAH DIBERIKAN SERTA PENGENAAN SANKSI
250	50/PMK.010/2016	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE (HRP) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA DAN UKRAINA _ bmad
251	41/PMK.07/2016	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK
252	40/PMK.04/2016	PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN CUKAI SECARA ELEKTRONIK
253	35/PMK.010/2016	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
254	34/PMK.04/2016	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
255	28/PMK.07/2016	PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
256	16/PMK.010/2016	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
257	5/PMK.010/2016	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
258	504/KMK.09/2015	JOINT AUDIT ANTARA DJP DAN DJBC
259	273/PMK.010/2015	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016
260	272/PMK.04/2015	PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)
261	268/PMK.03/2015	TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN SERTA PENGENAAN SANKSI
262	267/PMK.010/2015	KRITERIA RINDIAN TERNAK, PAKAN TERNAK, PAKAN IKAN
263	234/PMK.01/2015	ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
264	229/PMK.01/2015	MITRA UTAMA KEPABEANAN (MITA KEPABEANAN)
265	228/PMK.04/2015	PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
266	227/PMK.04/2015	NILAI TUKAR MATA UANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BEA MASUK
267	225/PMK.04/2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.04/2007 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR
268	224/PMK.04/2015	PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR BARANG LARANGAN PEMBATASAN LARTAS
269	221/PMK.010/2015	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (BOPET) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND
270	206/PMK.010/2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ ppnbm
271	205/PMK.04/2015	TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL SKA FTA
272	202/PMK.03/2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
273	193/PMK.03/2015	TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PETAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU
274	192/PMK.03/2015	TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG SEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TELAH MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PIHAK LAIN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA SERTA PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
275	188/PMK.010/2015	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.011/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
276	154/PMK.03/2015	TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
277	149/PMK.04/2015	PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
278	148/PMK.04/2015	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
279	142/PMK.010/2015	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
280	136/PMK.010/2015	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK 75PMK.0112012 PENETAPAN BARANG EKSPOR BA KELUAR
281	132/PMK.010/2015	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
282	107/PMK.010/2015	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
283	106/PMK.010/2015	JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ ppnbm
284	103/PMK.04/2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.04/2009 TENTANG PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN
285	102/PMK.07/2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK
286	98/PMK.01/2015	TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENKEU
287	97/PMK.010/2015	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
288	32/PMK.04/2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL
289	23/PMK.04/2015	KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
290	20/PMK.04/2015	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN CUKAI DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
291	15/PMK.04/2015	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI
292	467/KMK.01/2014	PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
293	276/PMK.01/2014	PEDOMAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENKEU Lampiran
294	274/PMK.04/2014	PENGEMBALIAN BEA MASUK, BEA KELUAR, SANKSI ADMINISTRASI
295	228/PMK.04/2014	IMPOR SEMENTARA MENGGUNAKAN ATA CARNET
296	227/PMK.04/2014	OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR AEO)
297	205/PMK.011/2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
298	184/PMK.04/2014	PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PBC
299	175/PMK.04/2014	PENGGUNAAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK
300	153/PMK.011/2014	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
301	146/PMK.04/2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR
302	145/PMK.04/2014	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
303	137.1/PMK.011/2014	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
304	132/PMK.011/2014	(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN RUMAH SAKIT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
305	131/PMK.011/2014	(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SMART CARD BERUPA KARTU PLASTIK, KARTU PLASTIK SECURITY, KARTU ELEKTRONIK, DAN KARTU TELEPON SELULER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
306	130/PMK.011/2014	(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
307	129/PMK.011/2014	(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
308	128/PMK.011/2014	(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
309	126/PMK.011/2014	(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PEMBUATAN TURBIN UAP (STEAM TURBINE) PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
310	125/PMK.011/2014	(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN PERALATAN INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BESI DAN BAJA, BEJANA TEKAN DAN TANGKI DARI LOGAM, SERTA PEMBUATAN MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
311	124/PMK.011/2014	(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
312	123/PMK.011/2014	(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PAKAN TERNAK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
313	121/PMK.011/2014	(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, EMULSI RESIN, PIGMEN PHTHALATE, SOLUTIONACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, LATEX SYNTHETIC RESIN DISPERSION, PLASTICISER, FORMALDEHYDE, DAN/ATAU FORMALDEHYDE RESIN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
314	120/PMK.011/2014	(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
315	119/PMK.011/2014	(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNGPLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
316	118/PMK.011/2014	(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
317	117/PMK.011/2014	(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
318	116/PMK.011/2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.011/2013 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN _ ip fta ipfta
319	96/PMK.011/2014	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
320	78/PMK.06/2014	TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
321	68/PMK.011/2014	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR BELAS ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
322	64/PMK.011/2014	JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
323	62/PMK.04/2014	PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI YANG PELUNASAN CUKAINYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI ATAU PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
324	59/PMK.04/2014	REGISTRASI KEPABEANAN
325	41/PMK.04/2014	TATA CARA PENGISIAN NILAI TRANSAKSI EKSPOR DALAM BENTUK COST, INSURANCE, AND FREIGHT (CIF) PADA PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG
326	40/PMK.04/2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI
327	39/PMK.04/2014	TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG-BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA ATAU YANG DIKUASAI NEGARA
328	11/PMK.011/2014	(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
329	10/PMK.011/2014	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK KOREA DAN TAIWAN
330	6/PMK.011/2014	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
331	221/PMK.011/2013	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)
332	208/PMK.011/2013	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)
333	207/PMK.011/2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.011/2010 TENTANG TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
334	178/PMK.04/2013	PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI (SELF CERTIFICATION)
335	177/PMK.04/2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.04/2011 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR_ kite
336	176/PMK.04/2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/PMK.04/2011 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR _ kite
337	169/PMK.011/2013	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, INDIA, RUSIA, KAZAKHSTAN, BELARUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND
338	133/PMK.011/2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG _ btki btbmi
339	130/PMK.011/2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.011/2013 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ ppnbm
340	128/PMK.011/2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2013 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
341	122/PMK.011/2013	BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
342	121/PMK.011/2013	JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
343	120/PMK.04/2013	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ kaber tpb
344	111/PMK.04/2013	TATA CARA PENAGIHAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
345	108/PMK.011/2013	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CASING DAN TUBING
346	78/PMK.011/2013	PENETAPAN GOLONGAN DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU YANG MEMILIKI HUBUNGAN KETERKAITAN
347	70/PMK.011/2013	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
348	68/PMK.011/2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2012 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA
349	65/PMK.011/2013	PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA JEPANG, REPUBLIK KOREA, TAIWAN, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
350	63/PMK.011/2013	(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
351	62/PMK.011/2013	(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SMART CARD BERUPA KARTU PLASTIK, KARTU PLASTIK SECURITY, KARTU ELEKTRONIK DAN KARTU TELEPON SELULER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
352	55/PMK.011/2013	(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN PERALATAN INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BESI DAN BAJA, BEJANA TEKAN DAN TANGKI DARI LOGAM, SERTA PEMBUATAN MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
353	54/PMK.011/2013	(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
354	53/PMK.011/2013	(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
355	52/PMK.011/2013	(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
356	51/PMK.011/2013	(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PEMBUATAN PUPUK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
357	50/PMK.011/2013	(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
358	49/PMK.011/2013	(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, DAN/ATAU PLASTICISER, UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
359	48/PMK.011/2013	(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
360	47/PMK.011/2013	(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
361	37/PMK.04/2013	TOKO BEBAS BEA
362	30/PMK.04/2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
363	26/PMK.011/2013	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN
364	7/PMK.011/2013	(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN 2013 _ bmdtp
365	4/PMK.06/2013	TATA CARA PENGELOLAAN ASET PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
366	221/PMK.011/2012	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)
367	209/PMK.011/2012	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI _ jiepa ijepa usdfs
368	208/PMK.011/2012	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
369	193/PMK.011/2012	(EXPIRED 2013) PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM _ bmtp
370	187/PMK.011/2012	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR BARANG YANG BERBENTUK KOTAK ATAU MATRAS ATAU SILINDER YANG TERBUAT DARI KAWAT BESI ATAU BAJA, DENGAN DIAMETER KETEBALAN PALING KECL 2 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 5 MM, YANG DIANYAM SENGAN LILITAN GANDA SEHINGGA MEMBENTUK LINGKARAN HEKSAGONAL SEBESAR PALING KECIL 50 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 120 MM, YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN SENG ATAU PLASTIK/PVC
371	179/PMK.011/2012	TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
372	175/PMK.01/2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 448/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI
373	168/PMK.01/2012	ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
374	156/PMK.04/2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 111PMK.042008 PEMBERITAHUAN BKC YANG SELESAI DIBUAT
375	154/PMK.011/2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
376	151/PMK.02/2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.02/2011 TENTANG PEMBERIAN BIAYA RANSUM BERLAYAR BAGI AWAK KAPAL PATROLI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN
377	150/PMK.011/2012	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA
378	148/PMK.01/2012	IZIN MENGIKUTI PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
379	140/PMK.04/2012	DOKUMEN CUKAI DAN/ATAU DOKUMEN PELENGKAP CUKAI
380	135/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) PENETAPAN TARIF BEA MASUK IMPOR BARANG BERUPA KACANG KEDELAI
381	118/PMK.011/2012	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA) _ ak fta
382	117/PMK.011/2012	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) _ ac fta
383	116/PMK.04/2012	PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
384	110/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
385	109/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
386	108/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
387	107/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
388	106/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
389	105/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
390	104/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
391	103/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
392	102/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PUPUK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
393	101/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, PLASTICIZER, UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
394	100/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
395	99/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmdtp
396	98/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmdtp
397	97/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmdtp
398	96/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmdtp
399	90/PMK.04/2012	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YANG TERBUKA UNTUK UMUM, SERTA BARANG KONSERVASI ALAM
400	76/PMK.011/2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.011/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
401	75/PMK.011/2012	PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
402	72/PMK.05/2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
403	71/PMK.04/2012	TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
404	70/PMK.04/2012	PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH KEPERLUAN IBADAH UNTUK UMUM, AMAL, SOSIAL ATAU KEBUDAYAAN
405	69/PMK.04/2012	PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
406	62/PMK.03/2012	TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN PABEAN KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
407	58/PMK.011/2012	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK BERUPA PERANGKAT MAKAN, PERANGKAT DAPUR, PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA, DAN PERALATAN TOILET, DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
408	57/PMK.011/2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.011/2011 TENANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00
409	48/PMK.04/2012	PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
410	47/PMK.04/2012	TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI
411	46/PMK.07/2012	ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2012
412	44/PMK.04/2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.04/2011
413	27/PMK.011/2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
414	23/PMK.011/2012	(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmdtp
415	454/KMK.01/2011	PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
416	357/KMK.01/2011	PERINGKAT JABATAN PEGAWAI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
417	255/PMK.04/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ kaber tpb
418	254/PMK.04/2011	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR _ kite
419	253/PMK.04/2011	PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR _ kite
420	246/PMK.01/2011	MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
421	243/PMK.04/2011	PEMBERIAN PREMI
422	214/PMK.01/2011	PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
423	213/PMK.011/2011	PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
424	212/PMK.011/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
425	200/PMK.04/2011	CUSTOMS AND EXCISE AUDIT (english)
426	200/PMK.04/2011	AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
427	177/PMK.04/2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA
428	176/PMK.011/2011	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI
429	175/PMK.011/2011	(EXPIRED 17-11-2016) PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI NEGARA FILIPINA
430	174/PMK.011/2011	(DICABUT) PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
431	171/PMK.011/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.011/2010 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN TAIWAN
432	169/PMK.04/2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
433	167/PMK.011/2011	(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
434	166/PMK.011/2011	(DICABUT 01-01-2014) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)
435	155/PMK.011/2011	PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011
436	152/KMK.09/2011	PENINGKATAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
437	148/PMK.04/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
438	147/PMK.04/2011	KAWASAN BERIKAT _ kaber tpb
439	143/PMK.04/2011	GUDANG BERIKAT _ gb tpb
440	142/PMK.04/2011	(DICABUT) IMPOR SEMENTARA
441	131/PMK.01/2011	(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
442	130/PMK.011/2011	PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
443	128/PMK.011/2011	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2010 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
444	124/PMK.09/2011	PENGGUNAAN METODE PENENTUAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN DALAM RANGKA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
445	123/PMK.04/2011	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR BELAS ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
446	122/PMK.04/2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI
447	118/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
448	117/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
449	116/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
450	115/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, PLASTICIZER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
451	114/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLY PROPYLENE FILM, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, GEOTEKSTIL, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
452	113/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
453	112/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
454	111/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
455	110/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
456	109/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
457	108/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN 2011 _ bmdtp
458	107/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
459	106/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
460	105/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
461	104/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOILER DAN/ATAU TRANFORMATOR PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
462	103/PMK.011/2011	(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
463	102/PMK.011/2011	NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN BERUPA FILM CERITA IMPOR DAN PENYERAHAN FILM CERITA IMPOR, SERTA DASAR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR FILM CERITA IMPOR
464	95/PMK.04/2011	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.04/2011 TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN
465	90/PMK.011/2011	(DICABUT) PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
466	87/PMK.011/2011	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT (COTTON YARN OTHER THAN SEWING THREAD)
467	83/PMK.02/2011	PEMBERIAN BIAYA RANSUM BERLAYAR BAGI AWAK KAPAL PATROLI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN
468	80/PMK.011/2011	(DICABUT) PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
469	65/PMK.011/2011	(DICABUT) PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
470	63/PMK.04/2011	(DICABUT) REGISTRASI KEPABEANAN
471	62/PMK.04/2011	PENYELESAIAN TERHADAP BARANG TIDAK DIKUASAI, BARANG DIKUASI NEGARA DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
472	58/PMK.011/2011	(EXPIRED 23-03-2014) PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA PRODUK KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG (WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED)
473	57/PMK.011/2011	(EXPIRED 23-03-2014) PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT BlNDRAT
474	56/PMK.011/2011	(EXPIRED 23-03-2014) PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT SENG
475	55/PMK.011/2011	(EXPIRED 23-03-2014) PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF EX 7312.10.10.00
476	54/PMK.011/2011	(EXPIRED 23-03-2014) PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00
477	41/PMK.01/2011	PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
478	32/PMK.011/2011	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER DARI NEGARA REPUBLIK KOREA
479	30/PMK.03/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
480	29/PMK.011/2011	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
481	28/PMK.011/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
482	27/PMK.011/2011	(DICABUT) PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/2007 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
483	26/PMK.011/2011	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
484	24/PMK.04/2011	TATACARA PENAGIHAN DI BIDANG CUKAI
485	23/PMK.011/2011	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA REPUBLIK KOREA DAN MALAYSIA
486	22/PMK.011/2011	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
487	15/PMK.011/2011	(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
488	13/PMK.011/2011	(DICABUT) PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
489	12/PMK.03/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
490	07/KMK.09/2011	PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
491	03/PMK.06/2011	PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI
492	428/KMK.03/2010	PERTUKARAN DATA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
493	296/KMK.09/2010	PEMBERIAN DATA DAN INFORMASI DALAM RANGKA PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT JENDERAL TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
494	261/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2011) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
495	259/PMK.04/2010	JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
496	243/PMK.07/2010	ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010
497	241/PMK.011/2010	(DICABUT) PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
498	226/PMK.011/2010	PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
499	219/PMK.04/2010	PERLAKUAN KEPABEANAN TERHADAP AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
500	217/PMK.04/2010	KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN
501	214/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
502	205/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
503	196/PMK.011/2010	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
504	195/PMK.011/2010	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR IMPOR H SECTION DAN I SECTION DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
505	191/PMK.04/2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
506	190/PMK.011/2010	(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
507	188/PMK.04/2010	IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS DAN BARANG KIRIMAN
508	187/KMK.01/2010	STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURE) LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN KEUANGAN
509	184/PMK.04/2010	ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
510	177/PMK.04/2010	TATALAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRYTORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
511	160/PMK.04/2010	NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
512	154/PMK.03/2010	PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
513	152/PMK.04/2010	TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
514	151/PMK.01/2010	PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEUANGAN
515	146/PMK.04/2010	TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
516	145/PMK.011/2010	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA
517	144/PMK.011/2010	(DICABUT 01-01-2013) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)
518	136/PMK.04/2010	(DICABUT) TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG-BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA ATAU YANG DIKUASAI NEGARA
519	135/PMK.04/2010	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR BELAS ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
520	134/PMK.01/2010	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
521	131/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
522	128/PMK.011/2010	(DICABUT 01-01-2013) (DICABUT 01-01-2013) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) - LAMPIRAN
523	128/PMK.011/2010	(DICABUT 01-01-2013) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
524	115/PMK.07/2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010
525	109/PMK.04/2010	TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI
526	103/PMK.09/2010	TATA CATA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
527	102/PMK.04/2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2007 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
528	99/PMK.011/2010	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
529	96/PMK.04/2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN PELEKATAN PITA CUKAI
530	93/PMK.06/2010	PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
531	88/PMK.011/2010	(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
532	82/PMK.011/2010	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK IMPOR PRODUK-PRODUK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TERTENTU
533	72/PMK.03/2010	TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
534	70/PMK.03/2010	BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
535	67/PMK.011/2010	(DICABUT) PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
536	65/PMK.03/2010	TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG DIKEMBALIKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK YANG DIBATALKAN
537	62/PMK.011/2010	TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
538	55/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
539	54/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
540	53/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
541	52/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
542	51/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
543	50/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
544	49/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
545	48/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
546	47/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
547	46/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK DAN KARUNG PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
548	45/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKALAPAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
549	44/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
550	43/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
551	42/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
552	40/KMK.01/2010	RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN
553	31/PMK.011/2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
554	26/PMK.011/2010	(EXPIRED 01-02-2011) PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER
555	25/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
556	24/PMK.011/2010	(NGACO) PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN
557	24/PMK.011/2010	(NGACO) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
558	21/PMK.011/2010	(NGACO) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
559	21/PMK.011/2010	(NGACO) PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN
560	12/KMK.01/2010	PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
561	07/PMK.011/2010	(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN 2010
562	504/PMK.04/2009	PELAYANAN KEPABEANAN 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM SEHARI DAN 7 (TUJUH) HARI SEMINGGU PADA KANTOR PABEAN DI PELABUHAN TERTENTU
563	247/PMK.011/2009	(NGACO) PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
564	247/PMK.011/2009	(NGACO) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
565	246/PMK.011/2009	(NGACO) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
566	246/PMK.011/2009	(NGACO) PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
567	242/PMK.04/2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2009 TENTANG TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
568	241/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
569	241/PMK.04/2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.04/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
570	240/PMK.03/2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
571	239/PMK.011/2009	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2009 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
572	238/PMK.04/2009	TATA CARA PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, PENEGAHAN, PENYEGELAN, TINDAKAN BERUPA TIDAK MELAYANI PEMESANAN PITA CUKAI ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA, DAN DAN BENTUK SURAT BUKTI PENINDAKAN
573	237/PMK.04/2009	TIDAK DIPUNGUT CUKAI
574	236/PMK.04/2009	PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI
575	235/PMK.04/2009	PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI
576	232/PMK.04/2009	KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU
577	213/PMK.09/2009	PENGGUNAAN METODE PEMERINGKATAN HUKUMAN DISIPLIN DALAM RANGKA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
578	200/PMK.011/2009	(DICABUT 10-07-2012) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 236/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)
579	199/PMK.011/2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
580	189/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
581	188/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
582	187/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
583	183/PMK.011/2009	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR BI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM DARI NEGARA THAILAND
584	181/PMK.011/2009	(DICABUT) TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
585	179/PMK.06/2009	PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
586	177/PMK.04/2009	(DICABUT) PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
587	176/PMK.011/2009	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
588	159/PMK.04/2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI
589	157/PMK.04/2009	(DICABUT) PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
590	151/PMK.011/2009	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK PAKU
591	150/PMK.011/2009	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
592	148/PMK.04/2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.04/2007 TENTANG AUDIT KEPABEANAN
593	147/PMK.04/2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI
594	134/PMK.012010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
595	133/PMK.011/2009	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK DEXTROSE MONOHYDRATE
596	128/PMK.011/2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
597	107/PMK.04/2009	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
598	103/PMK.03/2009	(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
599	101/PMK.011/2009	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK SUSU TERTENTU
600	95/PMK.011/2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39.1/PMK.011/2008 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND
601	89/PMK.011/2009	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR BI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM DARI THAILAND
602	88/PMK.06/2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
603	87/KMK.01/2009	PENGELOLAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
604	76/PMK.01/2009	PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
605	74/PMK.01/2009	(DICABUT) ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
606	70/PMK.04/2009	PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN
607	69/PMK.04/2009	PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
608	68/PMK.04/2009	JENIS DAN BESARAN JAMINAN DALAM RANGKA PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI
609	57/PMK.04/2009	PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
610	47/PMK.04/2009	TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
611	46/PMK.04/2009	PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
612	45/PMK.03/2009	TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DA/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
613	37/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
614	36/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BARANG DAN BAHAN PEMBUATAN METHYLTIN MERCAPTIDE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
615	35/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp RALAT
616	35/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
617	34/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
618	33/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
619	31/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
620	30/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
621	29/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
622	28/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
623	27/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
624	26/PMK.011/2009	(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
625	19/PMK.011/2009	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
626	18/PMK.01/2009	TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
627	13/PMK.04/2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR BELAS ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
628	09/PMK.04/2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI
629	07/PMK.011/2009	(DICABUT) PENERAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM
630	02/PMK.011/2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
631	39.1/PMK.011/2008	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN DAN THAILAND
632	242/PMK.011/2008	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DANGAS BUMI SERTA PANAS BUMI PADA TAHUN ANGGARAN 2009
633	237/PMK.011/2008	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE
634	236/PMK.011/2008	(DICABUT 10-07-2012) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ASEAN KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA) _ akfta
635	235/PMK.011/2008	(DICABUT 10-07-2012) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) _ acfta
636	234/PMK.011/2008	PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00
637	233/PMK.011/2008	(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
638	231/PMK.011/2008	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
639	230/PMK.011/2008	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU PADA SEKTOR-SEKTOR TERTENTU DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL DAN PEMULIHAN PEMULIHAN SEKTOR RIIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
640	223/PMK.011/2008	(DICABUT) PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
641	220/PMK.04/2008	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.04/2007 TENTANG REGISTRASI IMPORTIR
642	214/PMK.04/2008	PEMUNGUTAN BEA KELUAR
643	213/PMK.04/2008	TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
644	211/PMK.04/2008	(DICABUT) TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA SUMATERA
645	210/PMK.03/2008	(DICABUT) PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
646	203/PMK.011/2008	(DICABUT) TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
647	202/PMK.04/2008	TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL
648	201/PMK.04/2008	TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI PENGUSAHA PABRIK, IMPORTIR, PENYALUR DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
649	200/PMK.04/2008	TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
650	191/PMK.09/2008	PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
651	190/PMK.01/2008	PEDOMAN PENETAPAN, EVALUASI, PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
652	173/PMK.011/2008	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 01/PMK.010/2006 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE
653	171/PMK.011/2008	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR _ kite
654	162/PMK.011/2008	PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 397/PMK.01/2004 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR CARBON BLACK
655	159/PMK.011/2008	PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
656	155/PMK.04/2008	PEMBERITAHUAN PABEAN
657	154/PMK.011/2008	PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
658	148/PMK.011/2008	(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
659	147/PMK.011/2008	(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN COLD ROLLED COIL (CRC) OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
660	146/PMK.011/2008	(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
661	145/PMK.011/2008	(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
662	144/PMK.011/2008	(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOTOL INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
663	143/PMK.011/2008	(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
664	142/PMK.011/2008	(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
665	141/PMK.011/2008	(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
666	140/PMK.011/2008	(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
667	139/PMK.011/2008	(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI JASA PELAYARAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN KAPAL LAUT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
668	137/PMK.011/2008	(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
669	134/PMK.011/2008	(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
670	128/PMK.011/2008	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK OLAHAN TEMBAKAU (RALAT)
671	128/PMK.011/2008	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK OLAHAN TEMBAKAU
672	127/PMK.011/2008	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
673	117/PMK.04/2008	TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBETULAN ATAS SURAT TAGIHAN ATAU SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINITRASI DENDA
674	116/PMK.04/2008	TATA CARA PENGANGSURAN PEMBAYARAN TAGIHAN UTANG CUKAI YANG TIDAK DIBAYAR PADA WAKTUNYA, KEKURANGAN CUKAI, DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI
675	115/PMK.04/2008	PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS CUKAI ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
676	114/PMK.04/2008	KEBERATAN DI BIDANG CUKAI
677	113/PMK.04/2008	PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
678	112/PMK04/2008	PENYELENGGARAAN BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI DAN BUKU REKENING KREDIT
679	111/PMK04/2008	PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
680	110/PMK.04/2008	KEWAJIBAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN
681	109/PMK.04/2008	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DI BIDANG CUKAI
682	108/PMK04/2008	PELUNASAN CUKAI
683	107/PMK04/2008	(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.04/2007 TENTANG PENYEDIAAN PITA CUKAI
684	100/PMK.01/2008	(DICABUT) ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN
685	96/PMK.011/2008	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
686	95/PMK.011/2008	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK INDONESIA JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (IJEPA)
687	94/PMK.011/2008	MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
688	91/PMK.04/2008	(DICABUT) AUDIT CUKAI
689	87/PMK.01/2008	(DICABUT) ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
690	84/PMK.07/2008	PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
691	77/PMK.01/2008	BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
692	73/PMK.05/2008	TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA
693	72/PMK.011/2008	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
694	72/PMK.011/2008	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR - RALAT
695	70/PMK.011/2008	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
696	53/PMK.04/2008	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.04/2006 TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
697	51/PMK.04/2008	TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI
698	46/PMK.02/2008	TATA CARA PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORDAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2008
699	41/PMK.011/2008	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA) _ akfta
700	32/PMK.04/2008	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 399/KMK.01/1996 TENTANG GUDANG BERIKAT _ gb
701	29/PMK.04/2008	(DICABUT) PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
702	28/PMK.04/2008	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN
703	27/PMK.04/2008	IMPOR EKSPOR TENAGA LISTRIK, BARANG CAIR, ATAU GAS MELALUI TRANSMISI ATAU SALURAN PIPA
704	26/PMK.04/2008	PENUNDAAN PELUNASAN KEKURANGAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
705	25/PMK.011/2008	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN DALAM NEGERI GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00
706	10/PMK.011/2008	(EXPIRED 04-02-2008) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU
707	09/PMK.011/2008	PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
708	08/PMK.03/2008	(DICABUT) PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
709	05/PMK.011/2008	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM
710	03/PMK.04/2008	PERPANJANGAN MASA BERLAKU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/KMK.04/2003 TENTANG PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 114/PMK.04/2006
711	01/PMK.011/2008	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR KACANG KEDELAI
712	180/PMK.011/2007	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS
713	179/PMK.011/2007	(DICABUT) PENETAPAN BEA MASUK ATAS IMPOR PLATFORM PENGEBORAN ATAU PRODUKSI TERAPUNG ATAU DIBAWAH AIR
714	178/PMK.011/2007	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
715	177/PMK.011/2007	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
716	163/PMK.04/2007	PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
717	161/PMK.04/2007	PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN
718	160/PMK.04/2007	PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN (VOORUITSLAG)
719	154/PMK.03/2007	(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
720	149/PMK.04/2007	EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR
721	148/PMK.04/2007	PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING)
722	146/PMK.04/2007	(DICABUT) TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN
723	145/PMK.04/2007	KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
724	144/PMK.04/2007	PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
725	143/PMK.04/2007	TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG
726	140/PMK.04/2007	(DICABUT) IMPOR SEMENTARA
727	139/PMK.04/2007	PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR
728	138/PMK.04/2007	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DI BIDANG KEPABEANAN
729	137/PMK.04/2007	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA
730	136/PMK.04/2007	BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
731	135/PMK.011/2007	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR DAN VIETNAM)
732	134/PMK.04/2007	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
733	131/PMK.011/2007	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA) _ akfta
734	129/PMK.011/2007	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) - LAMPIRAN
735	129/PMK.011/2007	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
736	127/PMK.03/2007	TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN ENERGI PANAS BUMI
737	125/PMK.04/2007	(DICABUT) AUDIT KEPABEANAN
738	124/PMK.04/2007	(DICABUT) REGISTRASI IMPORTIR
739	118/PMK.11/2007	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
740	115/PMK.04/2007	KETENTUAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KESALAHAN DATA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
741	114/PMK.04/2007	NILAI TUKAR MATA UANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BEA MASUK
742	113/PMK.04/2007	PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR HASIL LAUT YANG DITANGKAP DENGAN SARANA PENANGKAP YANG TELAH MENDAPAT IZIN
743	110/PMK.011/2007	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
744	107/PMK.04/2007	PEMERIKSAAN JABATAN ATAS BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
745	106/PMK.04/2007	PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR _ reimpor
746	105/PMK.04/2007	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BIBIT DAN BENIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PETERNAKAN ATAU PERIKANAN
747	104/PMK.04/2007	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL
748	103/PMK.04/2007	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUKU ILMU PENGETAHUAN
749	102/PMK.04/2007	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR OBAT-OBATAN YANG DIBIAYAI DENGAN MENGGUNAKAN ANGGARAN PEMERINTAH YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT
750	101/PMK.04/2007	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DUGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
751	96/PMK.06/2007	TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
752	94/PMK.011/2007	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
753	93/PMK.011/2007	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS
754	91/PMK.06/2007	BAGAN AKUN STANDAR
755	90/PMK.04/2007	PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
756	89/PMK.04/2007	IMPOR BARANG PRIBADI PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS DAN BARANG KIRIMAN
757	88/PMK.04/2007	PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR
758	85/PMK.011/2007	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC) < 2MM DENGAN POS TARIF 7208.27.00.00 DAN 7208.39.00.00 OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL
759	83/PMK.02/2007	PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
760	75/PMK.011/2007	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA) _ akfta
761	70/PMK.04/2007	KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
762	68/PMK.01/2007	(DICABUT) ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
763	65/PMK.04/2007	(TIDAK BERLAKU SEBAGIAN) PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN _ ppjk
764	64/PMK.04/2007	(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/PMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUKKEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
765	60/PMK.04/2007	(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/KMK.05/1996 TENTANG PELUNASAN CUKAI
766	53/PMK.011/2007	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) _ acfta
767	51/PMK.04/2007	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
768	48/PMK.04/2007	(DICABUT) NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
769	47/PMK.04/2007	(DICABUT) PEMBEBASAN CUKAI
770	45/PMK.05/2007	PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
771	35/PMK.04/2007	(DICABUT) NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
772	29/PMK.01/2007	PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
773	28/PMK.011/2007	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.010/2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL
774	24/PMK.01/2007	(DICABUT) TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
775	21/PMK.05/2007	KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
776	11/PMK.03/2007	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
777	08/PMK.04/2007	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (FTA) _ acfta
778	07/PMK.04/2007	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA ( AC-FTA) _ acfta
779	04/PMK.011/2007	(DICABUT) PERPANJANGAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) _ acfta
780	925/KMK.04/2006	PENGADAAN PITA CUKAI TAHUN 2007
781	145/PMK.04/2006	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR DAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI BUATAN DALAM NEGERI
782	140/PMK.01/2006	PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA (WORK LOAD ANALYSIS) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
783	140/PMK.01/2006	PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA (WORK LOAD ANALYSIS) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN - LAMPIRAN
784	118/PMK.04/2006	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
785	112/PMK.04/2006	(DICABUT) PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
786	111/KMK.010/2006	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ kite
787	110/PMK.010/2006	(DICABUT) PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR - RALAT
788	110/PMK.010/2006	(DICABUT) PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
789	108/PMK.04/2006	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.04/2006 TENTANG TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
790	105/PMK.010/2006	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR DAN VIETNAM)
791	104/PMK.010/2006	PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.010/2005 TENTANG PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) ATAS IMPOR PRODUK OTOMOTIF COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) DAN COMPLETELY BULIYT UP (CBU) DARI MALAYSIA
792	103/PMK.04/2006	PENGGUNAAN PEMBERITAHUAN PABEAN SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT DI PULAU BATAM, BINTAN, KARIMUN
793	90/PMK.04/2006	(DICABUT) PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ mmea kmea
794	89/PMK.04/2006	(DICABUT) PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL ATAU ETANOL
795	88/PMK.010/2006	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
796	82/PMK.04/2006	PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
797	81/PMK.010/2006	(EXPIRED 28-09-2011) PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH FILIPINA
798	79/PMK.010/2006	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR
799	78/PMK.010/2006	PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
800	75/PMK.04/2006	(DICABUT) NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
801	67/PMK.04/2006	(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
802	65/PMK.010/2006	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE TEREPHTHALATE TERTENTU
803	63/PMK.010/2006	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
804	62/PMK.010/2006	KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM
805	61/PMK.010/2006	KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL
806	60/PMK.010/2006	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KOMPONEN/SUKU CADANG UNTUK INDUSTRI PERKAPALAN DAN JASA PELAYARAN
807	59/PMK.010/2006	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/PMK.010/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
808	56/PMK.02/2006	TATA CARA PEMBAYARAN DOMESTIK MARKET OBLIGATION FEE DAN OVER/UNDER LIFTING DI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
809	54/PMK.04/2006	PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BERIKAT DAN PENGUSAHA PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) YANG DISUMBANGKAN UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DI PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
810	51/PMK.02/2006	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2006 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
811	42/PMK.010/2006	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS.1101.00.10.00) DARI NEGARA UNI EMIRAT ARAB
812	39/PMK.04/2006	TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
813	38/PMK.01/2006	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO ATAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
814	35/PMK.010/2006	KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU PELAT INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK
815	34/PMK.010/2006	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU PERALATAN PRODUKSI FILM UNTUK INDUSTRI PERFILMAN NASIONAL
816	33/PMK.02/2006	TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2006
817	30/PMK.02/2006	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
818	27/PMK.04/2006	TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
819	26/PMK.04/2006	(DICABUT) TATA CARA PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
820	25/PMK.04/2006	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
821	23/PMK.04/2006	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/PMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG KIRIMAN HADIAN UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
822	22/PMK.04/2006	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKMK 144KMK.051997 PEMBEBASAN BM DAN CUKAI BARANG KIRIMAN HADIAH IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL
823	21/PMK.010/2006	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) TAHUN 2006 _ acfta
824	17/PMK.04/2006	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
825	16/PMK.04/2006	KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
826	13/PMK.04/2006	PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA _ btd bdn bmn
827	12/PMK.04/2006	PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
828	02/PMK.04/2006	PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/KMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118KMK.042003 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
829	01/PMK.011/2006	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE
830	197/PMK.010/2005	PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN OBAT JADI ANTI RETROVIRAL
831	140/PMK.010/2005	PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT (ITA)
832	139/PMK.010/2005	PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DALAM THE THIRD AND THE LAST TRANCHE DALAM KERANGKA E-ASEAN AGREMENT
833	133/PMK.010/2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
834	132/PMK.010/2005	PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK 2005-2010 TAHAP KEDUA
835	131/PMK.010/2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA
836	130/PMK.010/2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
837	118/PMK.07/2005	BALAI LELANG
838	116/PMK.04/2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2003 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
839	114/PMK.04/2005	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
840	111/PMK.010/2005	PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) ATAS IMPOR PRODUK OTOMOTIF COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) DAN COMPLETELY BUILT UP (CBU) DARI MALAYSIA
841	110/PMK.010/2005	TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
842	109/PMK.010/2005	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS. 1101.00.10.00)
843	108/PMK.010/2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORTARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PATI JAGUNG DAN PATI UBI KAYU
844	103/PMK.010/2005	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PARACETAMOL
845	102/PMK.010/2005	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN, DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
846	101/PMK.04/2005	(DICABUT) PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ kaber tpb
847	97/PMK.03/2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 576/KMK.04/2000 TENTANG PERSYARATAN SEORANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
848	95/PMK.02/2005	PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA
849	94/PMK.02/2005	PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
850	93/PMK.02/2005	TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN EKSPOR
851	92/PMK.02/2005	PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
852	89/PMK.04/2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.04/2005 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN
853	88/PMK.010/2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
854	87/PMK.010/2005	PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR
855	86/PMK.010/2005	KERINGANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
856	83/KMK.010/2005	PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN BAHAN PELEDAK OLEH PT. DAHANA (PERSERO)
857	78/PMK.010/2005	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI
858	70/PMK.010/2005	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA BARU ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR DAN VIETNAM)
859	69/PMK.04/2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
860	62/PMK.010/2005	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR _ kite
861	61/PMK.04/2005	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
862	60/PMK.04/2005	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN KARIMUN _ tpb
863	57/PMK.010/2005	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) _ acfta
864	56/PMK.010/2005	PROGRAM PENURUNAN/PENGHAPUSAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREETRADE AREA (AC-FTA) _ acfta
865	49/PMK.010/2005	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS KOMPONEN/SUKU CADANG UNTUK INDUSTRI PERKAPALAN DAN JASA PELAYARAN
866	48/PMK.04/2005	(DICABUT) PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
867	47/PMK.04/2005	(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
868	46/PMK.04/2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
869	43/PMK.04/2005	PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
870	41/KMK.010/2005	PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 6.000 (ENAM RIBU) MESIN JAHIT DAN DINAMO MOTOR OLEH DEPARTEMEN SOSIAL
871	40/PMK.03/2005	TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
872	39/PMK.010/2005	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE TEREPHTHALATE TERTENTU
873	38/PMK.04/2005	TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI DAN/ATAU BUNGA
874	37/PMK.04/2005	(DICABUT) TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR _ kite
875	36/PMK.04/2005	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2005 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ kite
876	28/PMK.010/2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORTARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
877	26/PMK.010/2005	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
878	24/PMK.010/2005	KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM
879	23/PMK010/2005	KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN ANGKUTAN KOMERSIL
880	22/PMK.010/2005	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
881	21/PMK.010/2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
882	20/PMK.010/2005	PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACTS) MINYAK DAN GAS BUMI
883	18/PMK.010/2005	PENURUNAN TARIF BEA MASUK CORDLESS HANDSET DENGAN NOMOR HS 8517.11.00.00
884	14/PMK.03/2005	PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA
885	09/PMK.010/2005	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 356/KMK.01/2004 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (FTA) _ acfta
886	07/PMK.010/2005	PENURUNAN TARIF BEA MASUK BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
887	06/PMK.010/2005	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
888	04/PMK.010/2005	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR COLD ROLLED COIL (CRC)
889	03/PMK.010/2005	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/KMK.01/2004 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)
890	02/PMK.04/2005	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENIMBUNAN
891	01/PMK.04/2005	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
892	624/PMK.04/2004	(DICABUT) PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
893	620/PMK.03/2004	(DICABUT) JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
894	616/PMK.03/2004	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
895	615/PMK.04/2004	(DICABUT) TATALAKSANA IMPOR SEMENTARA
896	612/PMK.06/2004	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 344/KMK.06/2001 TENTANG PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM
897	600/PMK.010/2004	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK DAN BESI BAJA
898	591/PMK.010/2004	PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK 2005-2010 UNTUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK DAN BESI BAJA
899	587/PMK.04/2004	(DICABUT) PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ kaber
900	564/PMK.03/2004	PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
901	462/KMK.09/2004	TATA CARA INVESTIGASI OLEH INSPEKTORAT BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN
902	393/KMK.03/2004	PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
903	386/KMK.04/2004	PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT _ kb kaber tpb
904	373/KMK.04/2004	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
905	356/KMK.01/2004	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (IC-FTA)
906	355/KMK.01/2004	(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (FTA)
907	307/KMK.01/2004	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR CALCIUM CARBIDE _ bmad
908	230/KMK.04/2004	(DICABUT) PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
909	197/KMK.03/2004	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
910	174/KMK.03/2004	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
911	154/KMK.01/2004	(CABUT) PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)
912	146/KMK04/2004	PERPANJANGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/KMK.04/2003 TENTANG PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
913	118/KMK.04/2004	TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
914	109/KMK.06/2004	TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN
915	95/KMK.01/2004	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
916	74/KMK.06/2004	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/KMK.062003 PENDANAAN KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL
917	68/KMK.04/2004	TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR _ kite
918	584/KMK.04/2003	PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
919	580/KMK.04/2003	(DICABUT) TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
920	547/KMK.01/2003	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR (RALAT) _ btki btbmi
921	547/KMK.01/2003	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
922	546/KMK.01/2003	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF _ btki btbmi cept
923	546/KMK.01/2003	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (RALAT) _ btki btbmi cept
924	545/KMK.01/2003	PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG IMPOR ( RALAT) _ btki btbmi
925	545/KMK.01/2003	PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG IMPOR _ btki btbmi
926	539/KMK.04/2003	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
927	532/KMK.04/2003	PENYELESAIAN GULA IMPOR HASIL PELANGGARAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG PABEAN
928	483/KMK.01/2003	PEMBERIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNSUR TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
929	458/KMK.04/2003	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
930	450/KMK.01/2003	PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
931	449/KMK.01/2003	TATA CARA PENUNJUKAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PAJAK
932	401/KMK.01/2003	PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN DAN KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI UNTUK KEPERLUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) OLEH PT. PINDAD (PERSERO)
933	394/KMK.01/2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 232/KMK.04/2003 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA BARU ANGGOTA ASEAN (MYANMAR, VIETNAM, CAMBODIA)
934	392/KMK.01/2003	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) UNTUK PERIODE 1 MEI 2003 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2003
935	389/KMK.04/2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
936	381/KMK.01/2003	PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN PERALATAN DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI OLEH INDUSTRI MANUFAKTUR TELEKOMUNIKASI
937	371/KMK.03/2003	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
938	370/KMK.03/2003	PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
939	355/KMK.03/2003	(DICABUT) JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
940	343/KMK.01/2003	LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA
941	317/KMK.01/2003	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 909/KMK.01/1993 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK/BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK EKSPOR/PAJAK EKSPOR TAMBAHAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILA, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG BERKAITAN DENGAN FASILITAS YANG DIKELOLA BAPEKSTA KEUANGAN
942	316/KMK.01/2003	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/KMK.00/1989 TENTANG PENETAPAN TARIF DAN TATA CARA MEMPEROLEH PENGEMBALIAN PAJAK EKSPOR DAN ATAU PAJAK EKSPOR TAMBAHAN
943	315/KMK.01/2003	PENUNJUKAN BADAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN TUGAS VERIFIKASI DAN TAGIHAN IMBALAN JASA YANG DIAJUKAN SURVEYOR BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SURVEYOR
944	294/KMK.03/2003	TATA CARA PENITIPAN PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA DI RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
945	247/KMK.01/2003	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/KMK.01/2003 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
946	244/KMK.01/2003	PERPANJANGAN MASA KERJA TIM KERJA DALAM RANGKA PENINGKATAN TUGAS PELAYANAN DAN PENGAWASAN BIDANG KEPABEANAN
947	236/KMK.03/2003	(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
948	232/KMK.04/2003	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGERA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (MYANMAR, VIETNAM, CAMBODIA)
949	201/KMK.04/2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
950	162/KMK.04/2003	PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT _ kb kaber tpb
951	129/KMK.04/2003	(DICABUT) PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ kite
952	128/KMK.01/2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORTARIF BEA MASUK KATODA TEMBAGA
953	127/KMK.01/2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORTARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM (POS TARIP 1101.00.000)
954	119/KMK.03/2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 546/KMK.01/2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI TRANSAKSI PEMBAYARAN ON-LINE
955	118/KMK.03/2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 391/KMK.04/2000 TENTANG PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KELUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN
956	114/KMK.01/2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 96/KMK.01/2003 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
957	112/KMK.04/2003	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 453/KMK.04/2002 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
958	111/KMK.04/2003	PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
959	96/KMK.01/2003	PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
960	86/KMK.06/2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/KMK.06/2003 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DEPARTEMEN SOSIAL
961	84/KMK.04/2003	TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR DAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI BUATAN DALAM NEGERI
962	83/KMK.01/2003	LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA
963	39/KMK.03/2003	(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
964	17/KMK.04/2003	PEMUNGUTAN CUKAI ATAS BARANG KENA CUKAI YANG BERASAL DARI LUAR NEGERI YANG DIMASUKKAN KE KAWASAN BERIKAT DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
965	15/KMK.01/2003	PEMBENTUKAN KOMITE KEBIJAKAN PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
966	09/KMK.01/2003	PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGANGKATAN/PEMBEBASAN BENDAHARAWAN DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
967	07/KMK.02/2003	PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
968	02/KMK.06/2003	PENUNJUKAN PT JASA RAHARJA (PERSERO) SEBAGAI BIRO NASIONAL (NATIONAL BIREAU) INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN SKIM ASURANSI WAJIB KENDARAAN BERMOTOR ASEAN
969	557/KMK.04/2002	(DICABUT) TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
970	549/KMK.04/2002	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 454/KMK.04/2002 TENTANG REGISTRASI IMPORTIR
971	548/KMK.04/2002	(NGACO) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 453/KMK.04/2002 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
972	548/KMK.04/2002	(NGACO) TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
973	547/KMK.04/2002	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
974	527/KMK.04/2002	TERTIB ADMINISTRASI IMPORTIR
975	516/KMK.04/2002	SUSUNAN TUGAS DAN WEWENANG KOMITE KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
976	515/KMK.04/2002	(DICABUT) KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
977	454/KMK.04/2002	(DICABUT) REGISTRASI IMPORTIR
978	453/KMK.04/2002	TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
979	432/KMK.01/2002	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK BAJA TERTENTU
980	367/KMK.01/2002	PERPANJANGAN MASA BERLAKU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 350/KMK.01/2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU UNTUK DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA
981	324/KMK.01/2002	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORTARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
982	307/KMK.01/2002	PENURUNAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
983	241/KMK.01/2002	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.01/1997 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN UANG GANJARAN KEPADA MEREKA YANG TELAH MEMBERIKAN JASA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI
984	210/KMK.03/2002	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
985	141/KMK.03/2002	(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
986	141/KMK.03/2002	(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH - RALAT
987	140/KMK.03/2002	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 569/KMK.04/2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ ppnbm
988	125/KMK.04/2002	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 546/KMK.05/2000 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL - LAMPIRAN
989	100/KMK.01/2002	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BUTIR GANDUM-GANDUMAN
990	90/KMK.04/2002	TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA
991	89/KMK.04/2002	TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
992	86/KMK.03/2002	TATA CARA PENGGUNAAN STIKER DALAM PEMUNGUTAN DAN PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR
993	62/KMK.03/2002	DASAR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
994	60/KMK.01/2002	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR KERTAS TETRA (TETRA PAPERS) PADA BUKU TARIF BEA MASUK INDONESIA _ btki btbmi
995	45/KMK.01/2002	TATALAKSANA KEPABEANAN TERHADAP BARANG IMPOR DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAI JAWA SUMATERA
996	42/KMK.02/2002	PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
997	37/KMK.04/2002	(DICABUT) PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ kb tpb kaber
998	653/KMK.03/2001	BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHANNYA TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
999	597/KMK.04/2001	PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1000	569/KMK.05/2001	TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
1001	460/KMK.03/2001	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 569/KMK.04/2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1002	426/KMK.01/2001	KETENTUAN IMPOR PELUMAS
1003	393/KMK.04/2001	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 283/KMK.01/2000 TENTANG PENUNDAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/KMK.05/2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 349/KMK.01/1999, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/KMK.05/2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 825/KMK.00/1990 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
1004	392/KMK.03/2001	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
1005	383/KMK.04/2001	KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1006	381/KMK.03/2001	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1007	358/KMK.04/2001	PEMBEBASAN BEA MASUK, PAJAK DALAM RANGKA IMPOR DAN CUKAI ATAS PEMASUKAN BARANG PENUMPANG DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA
1008	254/KMK.03/2001	(DICABUT) PENUNJUKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
1009	231/KMK.03/2001	PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
1010	230/KMK.3/2001	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PEWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
1011	190/KMK.01/2001	KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG DAN BAGIAN/KOMPONEN UNTUK PERAKITAN MESIN DAN MOTOR BERPUTAR
1012	164/KMK.04/2001	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR SUKU CADANG PESAWAT VVIP TNI AU YANG DIGUNAKAN UNTUK PERJALANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
1013	155/KMK.03/2001	PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU BERSIFAT STRATEGIS
1014	150/KMK.01/2001	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIF (CEPT)
1015	145/KMK.04/2001	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.05/2000 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1016	144/KMK.04/2001	KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1017	123/KMK.01/2001	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TETAP TERHADAP PRODUK IMPOR SORBITOL CAIR (D-GLUCITOL) DARI UNI EROPA
1018	66/KMK.017/2001	PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, CPO, DAN PRODUK TURUNANNYA
1019	50/KMK.04/2001	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 548/KMK.04/1997 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 0% (NOL PERSEN) YANG DIPERCEPAT ATAS EKSPOR YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU DAN KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PROSES RESTITUSINYA
1020	47/KMK.05/2001	(DICABUT) PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
1021	28/KMK.05/2001	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
1022	11/KMK.04/2001	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/KMK.04/2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
1023	10/KMK.04/2001	PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
1024	572/KMK.01/2000	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR CARBON BLACK
1025	570/KMK.04/2000	(DICABUT) JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1026	569/KMK.04/2000	(DICABUT) JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ ppnbm
1027	552/KMK.04/2000	BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1028	546/KMK.05/2000	PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
1029	454/KMK.05/2000	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.05/2000 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1030	453/KMK.05/2000	KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1031	420/KMK.01/2000	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
1032	411/KMK.01/2000	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.01/1997 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN UANG GANJARAN KEPADA MEREKA YANG TELAH MEMBERIKAN JASA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI
1033	406/KMK.04/2000	DASAR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI ATAU IMPOR HASIL TEMBAKAU LUAR NEGERI'
1034	387/KMK.017/2000	PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA
1035	378/KMK.05/2000	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.05/2000 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1036	282/KMK.05/2000	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA IMPOR PRODUK PIPA BAJA YANG DI LAS (WELDED PIPE)
1037	200/KMK.04/2000	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADI
1038	190/KMK.05/2000	(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
1039	187/KMK.01/2000	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKLASIFIKASI DAN PENURUNAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
1040	137/KMK.05/2000	PENUNDAAN KENAIKAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
1041	135/KMK.05/2000	(DICABUT) KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
1042	128/KMK.05/2000	(DICABUT) TOKO BEBAS BEA
1043	123/KMK.05/2000	ENTREPOT UNTUK TUJUAN PAMERAN
1044	122/KMK.05/2000	PEMBAYARAN BUNGA ATAS PENGEMBALUAN UANG/JAMINAN TUNAI KEPADA PEMILIK/PENGGUNA JASA YANG TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU
1045	100/KMK.05/2000	KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
1046	99/KMK.05/2000	KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR
1047	98/KMK.05/2000	KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
1048	97/KMK.05/2000	KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
1049	96/KMK.05/2000	PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
1050	95/KMK.05/2000	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 825/KMK.00/1990 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
1051	94/KMK.05/2000	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 349/KMK.01/1999
1052	89/KMK.05/2000	PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1053	57/KMK.01/2000	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR CARBON BLACK
1054	10/KMK.04/2000	PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
1055	570/KMK.01/1999	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORTARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
1056	568/KMK.01/1999	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS DAN GULA
1057	567/KMK.017/1999	PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR BEBERAPA KOMODITI TERTENTU
1058	490/KMK.01/1999	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU, MESIN-MESIN, ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SERTA SUKU CADANG UNTUK PEMBUATAN, PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL LAUT DAN ALAT APUNG SELAIN KAPAL PESIAR DAN KAPAL UNTUK OLAH RAGA
1059	441/KMK.05/1999	PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1060	394/KMK.05/1999	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 298/KMK.01/1997 TENTANG KETENTUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) / PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PERUSAHAAN NON PMA/PMDN
1061	380/KMK.05/1999	(DICABUT) TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN DAN CUKAI
1062	360/KMK.017/1999	PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA
1063	353/KMK.01/1999	KERINGANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BREAKFAST CEREALS HASIL PRODUKSI KELLOG (THAILAND) LIMITED DALAM RANGKA PROYEK ASEAN INDUSTRIAL JOINT VENTURES (AIJV)
1064	352/KMK.01/1999	PEMBERIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR
1065	349/KMK.01/1999	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ kb tpb kaber
1066	348/KMK.04/1999	(DICABUT) MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1067	347/KMK.01/1999	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN ATAU BAHAN DARI GUDANG BERIKAT UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
1068	346/KMK.01/1999	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
1069	345/KMK.01/1999	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
1070	344/KMK.01/1999	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 440/KMK.05/1996 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
1071	300/KMK.01/1999	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 233/KMK.05/1996 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI DAN BUNGA
1072	209/KMK.01/1999	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 585/KMK.05/1996 TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN BANK UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1073	208/KMK.01/1999	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 461/KMK.05/1997 TENTANG PENGGUNAAN CUSTOMS BOND SEBAGAI JAMINAN UNTUK PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1074	205/KMK.04/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PULAU NATUNA
1075	203/KMK.05/1999	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 440/KMK.01/1996 TENTANG PENERAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 502/KMK.01/1998
1076	189/KMK.017/1999	PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA DAN PRODUK TURUNANNYA
1077	188/KMK.01/1999	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING IMPOR I SECTION DAN H SECTION
1078	142/KMK.05/1999	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 124/KMK.05/1999 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1079	139/KMK.05/1999	TATA LAKSANA KEPABEANAN TERHADAP BARANG IMPOR DARI NORTHEN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
1080	132/KMK.04/1999	PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
1081	125/KMK.05/1999	PENCABUTAN PASAL 6 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/KMK.05/1997 TANGGAL 12 MARET 1997 TENTANG PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU SERTA PERSETUJUAN PEMBUATAN HASIL TEMBAKAU DI LUAR PABRIK
1082	124/KMK.05/1999	(DICABUT) PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1083	108a/KMK.01/1999	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK FERRO MANGAN DAN SILICON MANGAN
1084	107/KMK.017/1999	PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR ATAS BEBERAPA KOMODITI TERTENTU
1085	89/KMK.01/1999	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR AMPICILIN TRIHYDRATE DAN AMOCYLLIN TRIHYDRATE
1086	47/KMK.04/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PARE-PARE
1087	46/KMK.04/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIMA
1088	45/KMK.04/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
1089	44/KMK.04/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SABANG
1090	43/KMK.04/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO
1091	42/KMK.04/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATUI
1092	41/KMK.04/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA, KENDARI
1093	40/KMK.04/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BETANO, NATARBORA DAN VIQUEQUE
1094	39/KMK.04/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MBAY
1095	38/KMK.04/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO-BITUNG
1096	37/KMK.04/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SANGGAU
1097	36/KMK.04/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA DAN BALIKPAPAN
1098	35/KMK.04/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATULICIN
1099	30/KMK.01/1999	PENETAPAN TARIF PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA DAN PRODUK TURUNANNYA
1100	24/KMK.05/1999	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA IMPOR I SECTION DAN H SECTION
1101	23/KMK.05/1999	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR TIN PLATE
1102	22/KMK.01/1999	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 234/KMK.05/1996 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1103	21/KMK.01/1999	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 147/KMK.04/1998 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK PUSAT, TATA CARA DAN JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
1104	15/KMK.05/1999	PENGHAPUSAN SISA PITA CUKAI LAMA YANG SUDAH TIDAK TERPAKAI
1105	566/KMK.05/1998	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 608/KMK.00/1992 TANGGAL 15 JUNI 1992 TENTANG PUNGUTAN DANA CADANGAN UMUM
1106	530/KMK.01/1998	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HEWAN TERNAK POTONG, DAGING DAN SISA DAGING
1107	502/KMK.01/1998	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORTARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
1108	501/KMK.05/1998	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 488/KMK.05/1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
1109	492/KMK.01/1998	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 416/KMK.01/1998 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE GRANULE UNTUK INDUSTRI FARMASI
1110	485/KMK.01/1998	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENTRAL TELEPON DIGITAL INDONESIA (STDI), PERALATAN JARINGAN SAMBUNGAN TELEPON KENDARAAN BERMOTOR (SKTB), DAN UNTUK INDUSTRI TERMINAL OLEH INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
1111	479/KMK.05/1998	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR AMPLICILIN TRIHYDRATE DAN AMOXYLIN TRIHYDRATE
1112	478/KMK.04/1998	PENETAPAN MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS DAN/ATAU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS SEBAGAI BARANG KENA PAJAKYANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1113	475/KMK.01/1998	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.05/1996 TENTANG TATALAKSANA IMPOR SEMENTARA
1114	474/KMK.01/1998	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR SUKU CADANG KAPAL DAN ALAT-ALAT UNTUK KESELAMATAN PELAYARAN SERTA KESELAMATAN MANUSIA
1115	473/KMK.01/1998	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
1116	469/KMK.04/1998	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 422/KMK.04/1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PEMEKARAN USAHA
1117	468/KMK.01/1998	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU, MESIN-MESIN, ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SERTA SUKU CADANG UNTUK PEMBUATAN, PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL LAUT DAN ALAT APUNG SELAIN KAPAL PESIAR DAN KAPAL UNTUK OLAH RAGA
1118	467/KMK.01/1998	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG UNTUK INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN SERTA INDUSTRI KEMASAN MAKANAN/MINUMAN
1119	463/KMK.04/1998	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/KMK.01/1996 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU PINJAMAN LUAR NEGERI
1120	457/KMK.05/1998	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK FERRO MANGAN DAN SILICON MANGAN _ bmad
1121	455/KMK.05/1998	PENETAPAN TARIF CUKAI KHUSUS HASIL TEMBAKAU JENIS SIGARET PUTIH MESIN
1122	444/KMK.01/1998	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORTARIF BEA MASUK DAN PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
1123	417/KMK.01/1998	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BAHAN AKTIF ANTI FOAMING (TRIMIN DF-500) DAN ANTI CAKING (MONTALINE SPCV.S3) UNTUK PEMBUATAN PUPUK SP.36
1124	387/KMK.01/1998	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR LOGAM UANG (BLANK FOR COIN) UNTUK BANK INDONESIA
1125	346/KMK.04/1998	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 616/KMK.01/1996 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
1126	335/KMK.017/1998	TATACARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA DAN PRODUK TURUNANNYA
1127	334/KMK.017/1998	PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK SAWIT, MINYAK KELAPA DAN PRODUK TURUNANNYA
1128	292/KMK.01/1998	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 547/KMK.01/1997
1129	252/KMK.01/1998	PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1996 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TEKAH DIUBAH TERKAHIRDENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1998
1130	251/KMK.05/1998	PENYEMPURNAAN FORMULIR PEMBERITAHUAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT (BC2.2) DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 101/KMK.05/1997 TANGGAL 10 MARET 1997
1131	242/KMK.01/1998	PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR MINYAK SAWIT/MINYAK KELAPA DAN PRODUK TURUNANNYA
1132	241/KMK.01/1998	PENETAPAN BESARNYA TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPOR ATAS BEBERAPA KOMODITI TERTENTU
1133	192/KMK.04/1998	PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED WAREHOUSE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
1134	191/KMK.04/1998	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 508/KMK.01/1995 TENTANG TATALAKSANA PEMBERIAN KEMUDAHAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN/ATAU KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN
1135	190/KMK.04/1998	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 128/KMK.00/1993 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS IMPOR ATAS BARANG MODAL DALAM RANGKA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA
1136	183/KMK.01/1998	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING IMPOR BATANG DAN BATANG KECIL, DICANAI PANAS DALAM GULUNGAN BERPUTARAN TIDAK TERATUR DARI BAJA BUKAN PADUAN (WIRE ROD) _ bmad
1137	134/KMK.04/1998	PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA MAJELIS KEHORMATAN BADAN PENYELESIAN SENGKETA PAJAK
1138	118/KMK.05/1998	PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1139	97/KMK.04/1998	PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN TERPADU BIAK
1140	90/KMK.017/1998	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKLASIFIKASI DAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR WIRELESS MODEM DAN PESAWAT RADIO PANGGIL
1141	74/KMK.01/1998	(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 554/KMK.01/1997 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK EKSPOR ATAS KOMODITAS TERTENTU
1142	43/KMK.01/1998	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR SUKU CADANG KAPAL DAN ALAT-ALAT UNTUK KESELAMATAN PELAYARAN SERTA KESELAMATAN MANUSIA
1143	41/KMK.01/1998	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KACANG KEDELAI
1144	37/KMK.05/1998	PENYEMPURNAAN CONTOH NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAIMANA PADA LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 104/KMK.05/1997 DAN NOMOR : 106/KMK.05/1997 DAN NOMOR 106/KMK.05/1997 SERTA NOMOR 107/KMK.05/1997
1145	31/KMK.1/1998	PETUNJUK JABATAN DAN UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG MEMILIKI CAP JABATAN
1146	30/KMK.04/1998	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 638/KMK.04/1994 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1147	25/KMK.01/1998	PEMBERIAN RESTITUSI/PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING/BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABAT/TENAGA AHLINYA
1148	20/KMK.01/1998	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/KMK.01/1997 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK TERHADAP IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN TERTENTU KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN PERAKITAN DAN ATAU PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR
1149	17/KMK.01/1998	PENURUNAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK TERTENTU
1150	16/KMK.01/1998	PENURUNAN TARIF BEA MASUK BEBERAPA PRODUK PERTANIAN TERTENTU
1151	12/KMK.01/1998	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG UNTUK INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, SERTA INDUSTRI KEMASAN MAKANAN/MINUMAN
1152	659/KMK.01/1997	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKUS/UB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
1153	641/KMK.05/1997	(DICABUT) PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ ea mmea nppbkc
1154	623/KMK.05/1997	PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ mmea kmea
1155	615/KMK.01/1997	(DICABUT) PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ kite
1156	594/KMK.05/1997	PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR SECARA BERKALA
1157	584/KMK.01/1997	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
1158	547/KMK.01/1997	(DICABUT) PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ kb tpb kaber
1159	546/KMK.01/1997	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI JASA/INDUSTRI JASA
1160	545/KMK.01/1997	PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 297/KMK.01/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
1161	522/KMK.01/1997	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENTRAL TELEPON DIGITAL INDONESIA (STDI), PERALATAN JARINGAN SAMBUNGAN TELEPON KENDARAAN BERMOTOR (SKTB), DAN UNTUK INDUSTRI TERMINAL OLEH INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
1162	477/KMK.05/1997	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORTARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG TERTENTU
1163	476/KMK.01/1997	PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORTARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG TERTENTU
1164	461/KMK.05/1997	PENGGUNAAN CUSTOMS BOND SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1165	460/KMK.05/1997	BENTUK BUKU CATATAN PENERIMAAN, BUKU PENERIMAAN HARIAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN TATA CARA PENGISIANNYA
1166	459/KMK.05/1997	TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARAWAN PENERIMA BEA DAN CUKAI
1167	458/KMK.05/1997	(DICABUT) TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN DAN CUKAI
1168	457/KMK.05/1997	PENGGUNAAN JAMINAN TUNAI UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1169	321/KMK.01/1997	TATACARA DAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI
1170	298/KMK.01/1997	KETENTUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA0 / PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PNDN) DAN PERUSAHAAN NON PMA/PMDN _ bkpm
1171	297/KMK.01/1997	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
1172	296/KMK.01/1997	PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 440/KMK.05/1996 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
1173	295/KMK.01/1997	PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 488/KMK.05/1996 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR, TATA LAKSANA PENGANGKUTAN TERUS ATAU PENGANGKUTAN LANJUT BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
1174	293/KMK.01/1997	PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMORTARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG TERTENTU
1175	291/KMK.05/1997	(DICABUT) KAWASAN BERIKAT _ tpb kaber kb
1176	176/KMK.01/1997	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BAJA BUKAN PADUAN DICANAI PANAS, TIDAK DIPALUT, TIDAK DISEPUH ATAU TIDAK DILAPISI, DALAM BENTUK GULUNGAN ATAU BUKAN GULUNGAN (HOT ROLLED COIL/PLATE)
1177	159/KMK.05/1997	(DICABUT) PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 448/KMK.05/1996 TANGGAL 31 JULI 1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
1178	155/KMK.05/1997	PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 1.510.000 LEMBAR KARUNG OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
1179	151/KMK.01/1997	PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/KMK.01/1997 TANGGAL 28 FEBRUARI 1997 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIF (CEPT) UNTUK PERIODE 1 JANUARI 1997 S/D 31 DESEMBER 2003
1180	148/KMK.017/1997	HARGA EKSPOR ATAS CRUDE PALM OIL (CPO) REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL (RBD PO), CRUED OLEIN DAN REFINED BLEACHED DEODORIZED OLEIN (RBD OLEIN) DALAM RANGKA PERHITUNGAN PAJAK EKSPOR
1181	147/KMK.05/1997	PENUNJUKAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA _ tps
1182	146/KMK.05/1997	(DICABUT) TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA
1183	145/KMK.05/1997	PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BAHAN TERAPI MANUSIA, PENGELOMPOKAN DARAH DAN BAHAN PENJENISAN JARINGAN
1184	144/KMK.05/1997	(DICABUT) PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN
1185	143/KMK.05/1997	PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
1186	142/KMK.05/1997	PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN KHUSUS KAUM TUNA NETRA DAN PENYANDANG CACAT LAINNYA
1187	141/KMK.05/1997	(DICABUT) PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YANG TERBUKA UNTUK UMUM
1188	140/KMK.05/1997	PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG CONTOH
1189	139/KMK.05/1997	(DICABUT) PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, TERMASUK SUKU CADANG DAN PERLENGKAPAN MILITER SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
1190	138/KMK.05/1997	PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR PETI ATAU KEMASAN LAIN YANG BERISI JENAZAH ATAU ABU JENAZAH
1191	137/KMK.05/1997	(DICABUT) PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR BARANG PINDAHAN
1192	136/KMK.05/1997	PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
1193	135/KMK.05/1997	PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK IMPOR BIBIT DAN BENIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PETERNAKAN, ATAU PERIKANAN
1194	133/KMK.05/1997	PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR
1195	132/KMK.05/1997	PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN ATAU PENYUSUTAN VOLUMEN ATAU BERAT
1196	131/KMK.05/1997	KAWASAN PABEAN
1197	113/KMK.05/1997	(DICABUT) PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
1198	107/KMK.05/1997	PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
1199	106/KMK.05/1997	PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
1200	105/KMK.05/1997	(DICABUT) PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/KMK.05/1996 TENTANG PELUNASAN CUKAI
1201	104/KMK.05/1997	PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU SERTA PERSETUJUAN PEMBUATAN HASIL TEMBAKAU DI LUAR PABRIK
1202	102/KMK.05/1997	(DICABUT) DAFTAR KODE UNTUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN
1203	101/KMK.05/1997	(DICABUT) PEMBERITAHUAN PABEAN
1204	94/KMK.01/1997	PENETAPAN TARIF BEA MASUK IMPORTASI BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIF (CEPT) UNTUK PERIODE 1 JANUARI 1997 S/D 31 DESEMBER 2003
1205	92/KMK.05/1997	PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
1206	91/KMK.05/1997	PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1207	30/KMK.05/1997	TATA LAKSANA PENINDAKAN DI BIDANG KEPABEANAN
1208	25/KMK.05/1997	(DICABUT) TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
1209	20/KMK.01/1997	PENUNJUKAN SURVEYOR UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR
1210	18/KMK.01/1997	PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR DAN IMPOR BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR
1211	712/KMK.05/1996	PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
1212	701/KMK.05/1996	PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN _ ppjk
1213	690/KMK.05/1996	(DICABUT) NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
1214	689/KMK.05/1996	(DICABUT) TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPABEANAN
1215	666/KMK.017/1996	(DICABUT) PENETAPAN BESARNYA TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPOR
1216	616/KMK.01/1996	PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
1217	598/KMK.014/1996	NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER 1996
1218	585/KMK.05/1996	PENGGUNAAN JAMINAN BANK UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1219	584/KMK.05/1996	TATA CARA PEMBULATAN JUMLAH BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1220	580/KMK.01/1996	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
1221	575/KMK.05/1996	(DICABUT) TATA LAKSANA PENGANGKUTAN TERUS ATAU PENGANGKUTAN LANJUT BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
1222	574/KMK.05/1996	(DICABUT) TATA LAKSANA IMPOR SEMENTARA
1223	573/KMK.05/1996	TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
1224	496/KMK.04/1996	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR MESIN SANDI JENIS CRYPTOFAX HC-4700 DAN CRYPTOMATIC HC-5700 SERTA PERALATAN LAIN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA
1225	491/KMK.05/1996	DASAR PENGHITUNGAN BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
1226	490/KMK.05/1996	(DICABUT) TATALAKSANA IMPOR BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN POS, DAN KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN
1227	489/KMK.05/1996	(DICABUT) PELAKSANAAN AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN
1228	488/KMK.05/1996	(DICABUT) TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
1229	487/KMK.05/1996	(DICABUT) PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR
1230	486/KMK.017/1996	PERUSAHAAN PENJAMINAN
1231	458/KMK.04/1996	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR MESIN SANDI JENIS CRYPTOFAX HC-4700 HIGH RESOLUTION SECURE FACSIMILE TERMINAL SEBANYAK 2 (DUA) UNIT DAN PERALATAN LAIN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA
1232	440/KMK.05/1996	(DICABUT) PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
1233	423/KMK.05/1996	PENCACAHAN ETIL ALKOHOL, DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
1234	422/KMK.05/1996	PENGEMBALIAN CUKAI
1235	399/KMK.01/1996	(DICABUT) GUDANG BERIKAT (GB)
1236	381/KMK.01/1996	PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1012/KMK.00/1994 TENTANG PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87/KMK.01/1995
1237	358/KMK.05/1996	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIF (CEPT)
1238	326/KMK.04/1996	TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR KAPAL, PENYERAHAN KAPAL, PENYERAHAN JASA PERSEWAAN KAPAL, PENYERAHAN KEAGENAN KAPAL, PENYERAHAN JASA PERAWATAN/REPARASI KAPAL, DAN PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN
1239	324/KMK.05/1996	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG CUKAI
1240	323/KMK.05/1996	(DICABUT) PELAKSANAAN PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
1241	322/KMK.05/1996	(DICABUT) TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA ATAU YANG DIKUASAI NEGARA
1242	321/KMK.05/1996	PELAKSANAAN AUDIT DI BIDANG CUKAI
1243	282/KMK.05/1996	TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN CUKAI DAN DENDA ADMINISTRASI ATAS BARANG KENA CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI
1244	247/KMK.05/1996	PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, PENGANGKUTAN, DAN PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI
1245	246/KMK.05/1996	PENYELENGGARAAN BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI DAN BUKU REKENING KREDIT
1246	245/KMK.05/1996	BUKU PERSEDIAAN DAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
1247	244/KMK.05/1996	TATA CARA PENAGIHAN CUKAI DAN DENDA ADMINISTRASI
1248	243/KMK.05/1996	PEMBEBASAN CUKAI
1249	242/KMK.05/1996	TIDAK DIPUNGUT CUKAI
1250	241/KMK.05/1996	PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI
1251	240/KMK.05/1996	(DICABUT) PELUNASAN CUKAI
1252	239/KMK.01/1996	PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
1253	236/KMK.05/1996	BUKU CATATAN PABEAN
1254	235/KMK.04/1996	(DICABUT) BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
1255	234/KMK.05/1996	(DICABUT) TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1256	233/KMK.05/1996	(DICABUT) TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA
1257	232/KMK.05/1996	TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI ADMINISTRASI, BUNGA DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1258	231/KMK.05/1996	PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
1259	230/KMK.05/1996	(DICABUT) PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL ATAU ETANOL
1260	229/KMK.05/1996	PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1261	228/KMK.05/1996	PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
1262	147/KMK.05/1996	(DICABUT) PENUNJUKAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
1263	134/KMK.05/1996	PEMBEBASAN ATAU KERINGANGAN BEA MASUK ATAS IMPOR HASIL LAUT YANG DITANGKAP DENGAN SARANA PENANGKAP YANG TELAH MENDAPATKAN IZIN

---

---

Mohon maaf sebelumnya bila daftar ini kurang lengkap. Perlu diketahui bahwa situs ini adalah terkait kepabeanan, cukai, perpajakan dan perdagangan internasional. Peraturan Menteri Keuangan yang saya upload disini tentunya adalah Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan itu semua sebagai satu rangkaian keilmuan.

Secara default saya tampilkan daftar 20 per halaman, tapi Anda dapat merubahnya sesuai kebutuhan. Anda dapat men-search peraturan pada kolom di kanan atas tabel untuk mencari peraturan-peraturan terkait dengan keyword yang Anda isikan.

Konten dari website ini sebagian adalah bentuk prosa dari peraturan. Jika Anda menginginkan bentuk prosa dari peraturan yang ada di Daftar Peraturan Menteri Keuangan ini, silakan hubungi saya. Jika saya ada waktu dan peraturan yang Anda mintakan bentuk prosanya menarik buat saya, mungkin saya bisa buatkan untuk Anda. Sebagain orang lebih mudah memahami isi dari peraturan jika disajikan dalam bentuk prosa, tidak dalam bahasa hukum yang baku. Jika peraturan itu benar-benar menarik, mungkin bisa saya tambahkan posting terkait dengan hal itu agar lebih banyak orang mengetahui dan memahaminya.

---

---

Daftar peraturan lainnya:

• Undang-undang
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Presiden
• Peraturan Menteri Keuangan
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak
• Peraturan Menteri Perdagangan
• Peraturan lainnya

---