Keberatan di bidang kepabeanan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di bidang Kepabeanan. PMK ini diturunkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen) Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Kepabeanan. Perdirjen ini juga sudah diubah dengan dikeluarkannya Perdirjen Nomor PER-09/BC/2016. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, keberatan dan banding di bidang kepabeanan diatur dalam Bab XIII tentang Keberatan dan Banding, yang memuat Pasal 93, Pasal 93A, Pasal 94 dan Pasal 95.
“Pak, perusahaan saya diblokir. Saya merasa keberatan karena saya jadi tidak bisa ekspor. Barang numpuk di gudang, biaya membengkak sedang pemasukan tidak ada. Bisa saya mengajukan keberatan?” Ehm.., nah ini agak repot jawabnya. Jika yang dimaksud adalah mengajukan keberatan secara tertulis ke bea cukai agar blokirnya dibuka, jawabnya tidak boleh. Itu artinya Bapak salah proses.
Kalo Bapak mau blokirnya dibuka, buatlah surat permintaan pembukaan blokir, lalu ikuti prosesnya. Pemblokiran bukan merupakan suatu penetapan yang bisa diajukan keberatan. Biarpun itu adalah juga ‘keputusan’ yang dibuat oleh Pejabat Bea dan Cukai. Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari perihal keberatan dan banding ini ..
Bea dan Cukai sebagai institusi negara yang bertugas mengawasi dan memfasilitasi perdagangan internasional telah mengadopsi sistem self assesment dalam sebagian besar pemenuhan customs clearance. Self assesment ini terlihat pada pengisian PIB, PEB maupun pemberitahuan pabean lainnya yang dilakukan sendiri oleh pengguna jasa. Beriringan dengan sistem self assesment ini, bea cukai juga masih menggunakan sistem penetapan yang dilakukan oleh pejabatnya. Baik itu penetapan sebagai proses lanjutan dari pengisian yang dilakukan secara self assesment maupun penetapan tersendiri. Penetapan sebagai proses lanjutan dari self assesment contohnya adalah penetapan tarif dan nilai pabean atas PIB, sedang penetapan tersendiri contohnya adalah penetapan atas sanksi administrasi.
Dalam hal penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai mengandung kesalahan, dirasa tidak pas, atau merupakan produk yang tidak sesuai dengan data dan bukti pendukung, maka pengguna jasa diperkenankan untuk mengajukan keberatan atas penetapan tersebut. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan.
Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atas:
Secara umum, penetapan yang paling jamak diajukan keberatan adalah terkait dengan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Pabean (SPP) maupun Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA). Lalu bagaimana dengan Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP), apakah dapat diajukan keberatan? Untuk SPKTNP tidak dapat diajukan keberatan melainkan langsung ke proses banding.
Orang yang dapat mengajukan keberatan, dalam hal ini disebut Pemohon, adalah:
Atas pengajuan keberatan Pemohon wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar. Jaminan tidak wajib diserahkan dalam hal tagihan yang harus dibayar telah dilunasi atau barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean.
Pemohon hanya dapat mengajukan 1 (satu) permohonan keberatan untuk setiap penetapan Pejabat Bea dan Cukai. Dan pemohon juga hanya berhak atas 1 (satu) kali kesempatan. Jadi dalam hal ini, jika terhadap suatu penetapan diajukan keberatan, dan kemudian mendapat keputusan, maka terhadap penetapan itu tidak dapat diajukan keberatan lagi.
Keberatan diajukan kepada:
Permohonan keberatan wajib dilampiri dengan:
Selain wajib dilampiri kedua persyaratan diatas, pengajuan keberatan juga dapat dilampiri dengan data maupun bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.
Bukti penerimaan jaminan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai setelah menerima jaminan dari Pemohon. Atas jaminan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi jaminan kepada penerbit jaminan. Dalam hal pengajuan keberatan dengan menyerahkan jaminan, persetujuan pengeluaran barang diberikan setelah terdapat hasil konfirmasi jaminan yang menyatakan jaminan tersebut benar. Fotokopi bukti penerimaan jaminan tidak diperlukan dalam hal:
Barang impor yang belum dikeluarkan dari kawasan pabean harus memenuhi ketentuan:
Terhadap barang impor, dilakukan penyegelan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal pengajuan keberatan dengan tidak wajib menyerahkan jaminan, importir membuat surat pernyataan yang berisi:
Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat penetapan. Apabila keberatan tidak diajukan sampai dengan jangka tersebut, hak untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan Pejabat Bea dan Cukai dianggap diterima. Dalam hal hari ke-60 (enam puluh) bertepatan dengan bukan hari kerja, pengajuan keberatan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Pemohon menyerahkan permohonan keberatan secara tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai di KPUBC atau KPPBC. Pejabat Bea dan Cukai di KPUBC atau KPPBC yang menerima permohonan keberatan wajib memberikan tanda terima kepada Pemohon.
Jika saya mengajukan keberatan, artinya saya tidak mau atau enggan membayar tagihan yang menurut saya tidak seharusnya ditagih. Ketika proses pengajuan, saya harus meletakkan jaminan. Skenario terburuknya adalah jaminan itu dicairkan karena keberatan ditolak, begitukah? Belum tentu. Keputusan atas keberatan tidak hanya terbatas pada jaminan, tapi juga dapat ditetapkan jauh lebih besar dari nilai jaminan. Jika ini terjadi, tentunya selain jaminan dicairkan, maka kekurangan juga akan ditagih. Mari kita pelajari lebih lanjut terkait hal ini.
Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPUBC, atas nama Direktur Jenderal, memutuskan keberatan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan. Keputusan atas keberatan dapat berupa mengabulkan atau menolak. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak diputuskan, maka keberatan dianggap dikabulkan.
Ada beberapa jenis keputusan hasil dari proses keberatan ini, antara lain adalah:
Dalam hal permohonan keberatan diterima tentunya jaminan dikembalikan, atau bila barang belum dikeluarkan, maka akan diterbitkan SPPB untuk pengeluaran barang. Sedangkan bila keberatan ditolak, maka jaminan dicairkan dan menjadi penerimaan negara. Bila jaminan tidak mencukupi dalam hal ditetapkan lain, maka keputusan atas keberatan dapat dijadikan dasar untuk pelunasan kekurangan tagihan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal keputusan keberatan.
Ketika penetapan yang diajukan telah dibayar lunas dan keputusan atas keberatan mengakibatkan pengembalian, maka berdasar keputusan keberatan, kantor bea cukai akan menerbitkan surat pemberitahuan agar pemohon mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran bea masuk maupun sanksi administrasi berupa denda.
Keputusan atas keberatan yang tidak terkait dengan tagihan, baik itu diterima atau ditolak, dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan atau pembatalan atas penetapan pejabat bea dan cukai yang diajukan keberatan.
Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC, atas nama Direktur Jenderal memutuskan menolak keberatan dalam hal:
Atas keberatan keberatan yang diajukan, Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPUBC melakukan:
Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPUBC dapat menerima penjelasan, data maupun bukti tambahan dari Pemohon dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan dan atas keberatan tersebut belum diputuskan.
Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPUBC dapat meminta penjelasan, data maupun bukti tambahan yang diperlukan secara tertulis kepada Pemohon atau pihak lain yang terkait sebelum memutuskan keberatan. Surat permintaan dikirimkan paling lama pada hari kerja berikutnya dengan kategori surat yang dapat dibuktikan tanggal pengirimannya.
Penjelasan, data maupun bukti tambahan yang diminta harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengiriman surat permintaan. Penjelasan, data maupun bukti tambahan yang disampaikan setelah jangka waktu, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Permintaan penjelasan, data maupun bukti tambahan kepada pihak lain yang terkait juga harus memperhitungkan kecukupan waktu untuk memutuskan keberatan.
Keputusan atas keberatan, baik diterima atau ditolak, dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal. Keputusan Direktur Jenderal tersebut ditujukan kepada Pemohon dengan tembusan kepada:
Keputusan atas keberatan, dapat dijadikan:
Keputusan Direktur Jenderal dikirimkan kepada Pemohon paling lama pada hari kerja berikutnya. Pengiriman Keputusan Direktur Jenderal dinyatakan dengan:
Pemohon dapat menanyakan secara tertulis kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Direktur Jenderal u.p. Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal u.p. Kepala KPUBC, atau Direktur Jenderal u.p. Kepala KPPBC apabila keputusan Direktur Jenderal belum diterima dalam jangka waktu 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal tanda terima pengajuan keberatan. Atas pertanyaan tersebut pihak bea dan cukai wajib menyampaikan jawaban secara tertulis tentang penyelesaian keberatan yang bersangkutan, dilengkapi dengan fotokopi salinan keputusan Direktur Jenderal serta bukti pengirimannya.
Pasal 95 ayat (5) UU Kepabeanan menyebutkan bahwa: “Apabila jaminan berupa uang tunai dan pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.” Namun ketentuan ini tidak terdapat pada PMK maupun Perdirjen, oleh karenanya saya secara pribadi tidak mengerti bagaimana perlakuan terhadap hal ini.
Berikut juga saya sajikan hal-hal terkait dengan keberatan ini:
Sebenarnya tidak pas jika kita membahas keberatan di bidang kepabeanan tanpa mengikutsertakan pembahasan tentang banding. Banding adalah kelanjutan dari proses keberatan jika ternyata penyelesaian dengan mekanisme keberatan dianggap tidak cukup memuaskan. Keberatan dan banding sangat erat kaitannya. Jika suatu penetapan dapat diajukan keberatan, maka terhadap penetapan itu tidak dapat langsung diajukan banding, melainkan harus diajukan keberatan terlebih dahulu, kemudian jika ditolak, barulah dapat diajukan banding atas penolakan tersebut. Keberatan merupakan proses penyelesaian sengketa antara pihak pengguna jasa dan institusi bea cukai, tapi diproses dan diputuskan oleh internal bea dan cukai, dalam hal ini adalah atasan dari pembuat penetapan. Di kantor bea dan cukai sendiri, keberatan dan banding ditangani oleh unit yang sama.
Pada konsepnya, keberatan diajukan kepada atasan langsung dari pembuat penetapan. Menurut konsep ini seharusnya keberatan terhadap keputusan direktur jenderal bea dan cukai dapat diajukan ke Menteri Keuangan selaku atasan langsung dari Direktur Bea dan Cukai. Sayangnya, ini tidak diperkenankan. Undang-undang kepabeanan dalam pasal 93 dengan jelas menuliskan:
Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal … dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.
Banding itu sendiri adalah bentuk atau perwujudan dari keberatan. Hanya saja karena prosesnya diajukan ke Pengadilan Pajak, maka disebut banding, bukan keberatan.
Tarif bea masuk adalah elemen penting untuk menghitung besarnya pungutan impor. Dalam terminologi kepabeanan, terkait…
Beberapa barang DILARANG untuk diimpor ke dalam daerah pabean Indonesia. Menteri Perdagangan menetapkan daftar barang…
Ekspor sarang burung walet ke negara China hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat…
Untuk menghitung bea keluar kita membutuhkan data: tarif bea keluar, harga ekspor, jumlah barang dan…
Tata cara penyegelan bea dan cukai diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor…
Nilai pabean adalah nilai yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yang terutang atas barang impor.…
This website uses cookies.
View Comments
Sore pak, sy mau bertanya, perusahaan sy mengimpor mesin yg digunakan utk produksi, SKB PPN sdh didapatkan sehingga PPN sdh dibebaskan, namun krn wkt sempit utk pembebasan BM tdk sempat diajukan, ketika brg tiba di pabean dana kami tdk cukup utk menebus BM dan PPh 22, sehingga kami pinjam dr pihak ketiga utk menebus mesin tsb. Dan ada yg bilang ke kami kalau kami bs mengajukan keberatan BM, sehingga kami mengajukan ke DJBC ybs.
Namun mereka bilang tdk bs lg krn BM tsb sdh dibyr, yg berarti kami sdh menyetujui pembyran BM tsb.
Apakah bnr demikian adanya?