Undang-undang

Daftar Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dilengkapi link download file PDF. Klik pada judul untuk mendownloadnya.

NO.TAHUNNOMORTENTANG
1.20189PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
2.201430ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
3.201112PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.20117MATA UANG
5.20116KEIMIGRASIAN
6.200951PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
7.200946PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
8.200942PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)
9.200939KAWASAN EKONOMI KHUSUS
10.200935NARKOTIKA
11.200925PELAYANAN PUBLIK
12.200922LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
13.20091PENERBANGAN
14.200841ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2009
15.200839KEMENTERIAN NEGARA
16.200836PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPH)
17.200817PELAYARAN
18.200814KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
19.200811INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
20.200739PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI
21.200728PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
22.200725PENANAMAN MODAL
23.200623ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
24.200617PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN (SATU NASKAH)
25.200433PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
26.200432PEMERINTAHAN DAERAH
27.200419PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
28.200415PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
29.200410PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
30.20049PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
31.20048PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
32.20047SUMBER DAYA AIR
33.20044KEKUASAAN KEHAKIMAN
34.20043PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
35.20042PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
36.20041PERBENDAHARAAN NEGARA
37.200325PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
38.200317KEUANGAN NEGARA
39.200315PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG
40.200313KETENAGAKERJAAN
41.200311PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
42.200230KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
43.200219HAK CIPTA
44.200215TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
45.200214PENGADILAN PAJAK
46.20022KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
47.20021PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2001
48.200122MINYAK DAN GAS BUMI
49.200120PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
50.200119ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2002
51.200117PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
52.200115MEREK
53.200114PATEN
54.200037PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG
55.200036PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG
56.200035ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2001
57.200033PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2000
58.200030RAHASIA DAGANG
59.200029PERLINDUNGAN VARIESTAS TANAMAN
60.200022PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999
61.200019PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
62.200018PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)
63.200017PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPH)
64.200016PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
65.20003PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 1999 2000
66.20002ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2000
67.199953PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
68.199943PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
69.199941KEHUTANAN
70.199936TELEKOMUNIKASI
71.199933PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
72.199931PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
73.199928PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
74.199925PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
75.199924LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
76.199923BANK INDONESIA
77.19998PERLINDUNGAN KONSUMEN
78.19997ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 1999/2000
79.19995LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
80.199723PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
81.199722NARKOTIKA
82.199720PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
83.199719PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
84.199710KETENAGANUKLIRAN
85.19978DOKUMEN PERUSAHAAN
86.19977PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)
87.19975PSIKOTROPIKA
88.19967PANGAN
89.19966PERAIRAN INDONESIA
90.199511CUKAI
91.199510KEPABEANAN
92.199411PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)
93.19947PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORL TRADE ORGANIZATION (WTO) (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)
94.19945PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)
95.199223KESEHATAN
96.199221PELAYARAN
97.199216KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
98.19928PERFILMAN
99.19925BENDA CAGAR BUDAYA (BCB)
100.19905KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
101.19859PERIKANAN
102.19845PERINDUSTRIAN
103.19838PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)
104.19818HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)
105.19769NARKOTIKA
106.19748POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
107.19686PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
108.19676KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
109.19675KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN
110.19671PENANAMAN MODAL ASING
............

Mohon maaf sebelumnya bila daftar ini kurang lengkap. Perlu diketahui bahwa situs ini adalah terkait kepabeanan, cukai, perpajakan dan perdagangan internasional. Daftar Undang-undang yang saya upload disini tentunya adalah undang-undang yang terkait dengan itu semua sebagai satu rangkaian keilmuan.

Secara default saya tampilkan daftar 20 per halaman, tapi Anda dapat merubahnya sesuai kebutuhan. Anda dapat men-search peraturan pada kolom di kanan atas tabel untuk mencari peraturan-peraturan terkait dengan keyword yang Anda isikan.

Konten dari website ini sebagian adalah bentuk prosa dari peraturan. Jika Anda menginginkan bentuk prosa dari peraturan yang ada di Daftar Undang-undang Republik Indonesia ini, silakan hubungi saya. Jika saya ada waktu dan peraturan yang Anda mintakan bentuk prosanya menarik buat saya, mungkin saya bisa buatkan untuk Anda. Sebagain orang lebih mudah memahami isi dari peraturan jika disajikan dalam bentuk prosa, tidak dalam bahasa hukum yang baku. Jika peraturan itu benar-benar menarik, mungkin bisa saya tambahkan posting terkait dengan hal itu agar lebih banyak orang mengetahui dan memahaminya.


Undang-undang Konsultan Kepabeanan dan Perpajakan


Daftar peraturan lainnya: