Skip to main content
barang penumpang

Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (ASP)

Barang bawaan, atau biasa disebut hand-carry, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 203/PMK.04/2017. PMK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dan mencabut PMK Nomor 188/PMK.04/2010.


Barang bawaan pada sarana transportasi lintas negara dibedakan menjadi dua, yaitu barang bawaan ekspor dan barang bawaan impor. Barang bawaan ekspor maupun impor masih dibedakan lagi menjadi barang bawaan penumpang dan barang bawaan Awak Sarana Pengangkut (ASP). Masing-masih juga masih dibedakan lagi menjadi dua, yaitu barang pribadi (personal use) dan selain barang pribadi (non-personal use). Yang dimaksud dengan barang pribadi adalah barang yang dipergunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan. Barang pribadi ini, dalam hal yang melebihi jumlah batasan yang ditetapkan, diperlakukan sebagai barang selain barang pribadi (non-personal use). Dengan demikian, barang bawaan terbagi dalam 8 (delapan) kelompok. Masing-masing kelompok memiliki ketentuan yang berbeda satu sama lain. Baca Selengkapnya

jaminan bea cukai

Jaminan dalam rangka Kepabeanan

Kepabeanan sangat erat kaitannya dengan pembayaran pungutan negara. Dalam pelaksanaannya, pengguna jasa terkadang tidak mampu melakukan pelunasan atas pungutan tersebut dengan segera. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan kesempatan penggunaan jaminan sebagai salah satu pilihan atau solusi atas hal ini.


Jaminan dalam rangka kepabeanan dapat berbentuk:

  1. jaminan tunai;
  2. jaminan bank (Bank Garansi);
  3. jaminan dari perusahaan asuransi berupa Customs Bond;
  4. jaminan Indonesia EximBank (Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia);
  5. jaminan perusahaan penjaminan;
  6. jaminan perusahaan (Corporate Guarantee), atau
  7. jaminan tertulis.

Baca Selengkapnya

Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan

Barang impor terutang bea masuk. Semua barang yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terutang bea masuk. Secara hukum yang dimaksud dengan bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Di negara Indonesia, ekspor dan impor diatur dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2006  tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pemungutan bea masuk dan bea masuk tambahan didasarkan pada undang-undang tersebut.

Bea Masuk Tambahan

Selain bea masuk normal, terhadap barang impor juga dapat dikenakan bea masuk tambahan. Bea masuk tambahan ini menambah besaran bea masuk umum yang dikenakan terhadap barang impor. Artinya bila suatu barang dikenakan bea masuk 5%, lalu terhadap barang tersebut juga dikenakan bea masuk tambahan berupa bea masuk antidumping sebesar 10%, maka total bea masuk yang dibebankan terhadap impor tersebut adalah 15%. Undang-undang kepabeanan menyebutkan ada 4 jenis bea masuk tambahan, yaitu:

  1. Bea masuk antidumping;
  2. Bea masuk imbalan;
  3. Bea masuk tindakan pengamanan; dan
  4. Bea masuk pembalasan.

Bea masuk dan bea masuk tambahan adalah salah satu pungutan atau pajak yang terkait dengan barang impor. Selain bea masuk, terhadap barang impor dapat juga dikenakan Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh). PPN, PPnBM dan PPh ini dalam terminologi kepabeanan biasa disebut dengan istilah Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).


Baca Selengkapnya

KITE Pembebasan

KITE Pembebasan

Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE ) adalah salah satu fasilitas yang paling banyak diminati oleh industri. Fasilitas KITE itu sendiri ada dua jenis, yaitu KITE Pengembalian dan KITE Pembebasan. Setelah kemarin kita bahas KITE Pengembalian, kali ini kita akan coba bahas saudara kembarnya, yaitu KITE Pembebasan.


Importasi bahan baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN dan PPnBM. Bea masuk yang mendapat pembebasan termasuk bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan. Selain itu, dalam hal terdapat pekerjaan yang disubkontrakkan kepada perusahaan lain, pengeluaran bahan baku dalam rangka subkontrak kepada perusahaan penerima subkontrak juga tidak dikenakan PPN dan PPnBM. Hal ini juga berlaku untuk pemasukan hasil pekerjaan subkontrak kembali ke perusahaan.

Namun demikian, importasi dalam rangka fasilitas KITE Pembebasan wajib memenuhi ketentuan umum di bidang impor, termasuk ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan pembatasan. Terhadap barang-barang yang dikenakan cukai juga berlaku ketentuan di bidang cukai. Artinya, jika bahan baku yang diimpor terkena cukai, perusahaan wajib membayar cukai atas barang tersebut. Begitupun terhadap ketentuan di bidang ekspor, baik terkait bea keluar maupun larangan dan pembatasan. Ekspor hasil produksi wajib memenuhi ketentuan tersebut. Baca Selengkapnya

KITE Pengembalian

KITE Pengembalian

Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ada dua jenis yaitu KITE Pengembalian dan KITE Pembebasan. Meskipun serupa, keduanya memiliki kerangka dan struktur peraturan yang berbeda. Kali ini coba kita bahas tentang KITE Pengembalian.


Bea masuk yang telah dibayar atas importasi bahan baku yang diolah, dirakit, atau dipasang pada barang ekspor dapat diberikan pengembalian. Bahan baku ini meliputi juga bahan penolong. Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh maupun sebagian bea masuk. Bea masuk yang dapat dimintakan pengembalian antara lain: bea masuk anti-dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan. Perusahaan yang telah menerima fasilitas KITE Pengembalian, dapat memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat (Kaber), sepanjang lokasinya berbeda.

Impor dan ekspor dalam rangka fasilitas KITE Pengembalian wajib memenuhi ketentuan umum di bidang impor dan ekspor, termasuk ketentuan mengenai larangan dan pembatasan. Ekspor hasil produksi juga wajib memenuhi ketentuan mengenai bea keluar. Baca Selengkapnya

KITE

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Pak, saya mau impor barang, tapi nantinya barang itu mau saya ekspor lagi, bisa tidak saya gak bayar bea masuk? Bisa. Masbos bisa menggunakan tarif bea masuk preferential jika importasi dilakukan dari negara yang sudah ada perjanjian FTA dengan Indonesia atau ASEAN. Jika ada supplier berasal dari negara yg tidak menjalin kerjasama FTA, silakan gunakan fasilitas KITE.


Apa itu KITE? Dalam terminologi kepabeanan, KITE adalah kependekan dari Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. KITE merupakan salah satu fasilitas Menteri Keuangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan menggunakan fasilitas ini, barang impor yang diolah, dirakit atau dipasang pada barang yang nantinya akan diekspor dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.

Dasar hukum dari fasilitas KITE ini adalah Pasal 26 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tentang Kepabeanan. Kemudian sesuai amanat pada pasal tersebut, Menteri Keuangan membagi fasilitas ini menjadi dua jenis yaitu KITE Pengembalian dan KITE Pembebasan. KITE Pengembalian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.04/2011 sedangkan KITE Pembebasan diatur dalam PMK Nomor 254/PMK.04/2011. PMK yang mengatur tentang KITE Pembebasan itu sendiri telah diubah dengan diterbitkannya PMK Nomor 176/PMK.04/2013. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Eselon 1 Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) terkait hal yang sama. Perdirjen ini mengatur tata laksana dan petunjuk teknis dari fasilitas tersebut.

Baca Selengkapnya

KUMHS

KUMHS 2017

Televisi dalam BTKI 2017 diklasifikasikan ke dalam HS Code 8528.72.11. Jika TV tersebut adalah TV bekas, kondisi mati, tidak bisa dinyalakan dan diimpor hanya untuk dikanibal dan digunakan spare-partnya, apakah masih layak diklasifikasikan sebagai TV? Untuk menjawabnya pertama kita harus tahu apa yang dinamakan Ketentuan Umum Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS 2017).

Di sisi lain jika kita mengimpor spare-part TV, sampai batasan mana masih layak disebut sebagai spare-part. Jika spare part TV tersebut komplit, setelah impor hanya perlu proses assembly atau perakitan untuk dapat digunakan, apakah masih layak diberitahukan sebagai spare-part?


Dalam pemberitahuan pabean, baik impor maupun ekspor, barang wajib diklasifikasikan ke dalam HS Code. HS Code ini tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Pada halaman depan BTKI tercantum Ketentuan Umum Mengintrepretasi Harmonized System, atau biasa disingkat dengan KUMHS.

KUMHS ini sendiri berisi 6 ‘Pasal’, namun pengklasifikasian barang tidak hanya dilakukan berdasar 6 pasal atau ketentuan ini saja. Untuk keperluan hukum, klasifikasi barang dalam subpos dari suatu pos harus ditentukan berdasarkan uraian dari subpos tersebut dan Catatan Subpos. Hal ini tercantum dalam ketentuan atau ‘pasal’ nomor 6. Namun demikian, KUMHS tetap merupakan salah satu hal terpenting yang wajib dipahami sebelum melakukan pengklasifikasian barang. Baca Selengkapnya