Voluntary Declaration

Voluntary Declaration Nilai Pabean

Voluntary Declaration, atau deklarasi inisiatif dalam terminologi kepabeanan, adalah pemberitahuan importir dalam PIB untuk memberitahukan perkiraan harga, biaya atau nilai yang seharusnya dibayar yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB. Ketentuan mengenai voluntary declaration ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016.


Nilai Transaksi sebagai Nilai Pabean

Nilai transaksi adalah metode pertama dan utama dalam menentukan nilai pabean. Nilai pabean sendiri dapat ditentukan menggunakan salah satu dari enam metode penetapan nilai pabean. Yang dimaksud nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar oleh importir atas barang impor ditambah dengan biaya atau nilai lain yang harus ditambahkan.


NILAI TRANSAKSI > NILAI PABEAN > NILAI IMPOR

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean. Nilai pabean akan menentukan besaran bea masuk yang terutang setelah dikalikan dengan persentase tarif bea masuk. Nilai transaksi yang telah ditetapkan sebagai nilai pabean ketika ditambahkan dengan bea masuk yang terutang akan menjadi nilai impor. Nilai impor akan menentukan besaran pajak dalam rangka impor setelah dikalikan dengan persentase tarif pajak yang berlaku.


Ada kalanya nilai transaksi tidak dapat ditentukan pada saat impor dilakukan. Ketika harga transaksi ditetapkan berdasar harga futures maka besaran pelunasan atas transaksi ini akan berbeda dengan nilai invoice yang dilampirkan dalam PIB. Hal yang sama juga terjadi jika transaksi impor mengandung kesepakatan proceeds atau royalti yang harus dibayar dikemudian hari.

Selisih nilai invoice dengan harga futures termasuk dalam pengertian biaya atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi. Selisih ini terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Begitu juga dengan proceeds dan royalti. Ketika dikemudian hari ada pembayaran royalti dan proceeds terkait dengan barang impor, maka nilai royalti dan proceeds ini juga terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Baca Selengkapnya