Skip to main content

Audit Bea Cukai

Audit bea cukai atau audit kepabeanan dan cukai adalah audit yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Audit ini merupakan audit kepatuhan (compliance audit) yaitu audit yang dilaksanakan untuk menguji kepatuhan dan ketaatan auditee terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan kepabeanan dan cukai dan peraturan lain yang terkait dengannya.

DASAR HUKUM DAN KRITERIA
Dasar hukum pelaksanaan audit bea cukai adalah Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Peraturan menteri keuangan yang mendasari audit kepabeanan dan cukai adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. Dalam peraturan tersebut, yang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan audit bea dan cukai adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Ada 3 (tiga) jenis audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu audit umum, audit khusus dan audit investigasi.

  1. Audit umum adalah audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai, dan dilakukan secara terencana berdasarkan Daftar Rencana Objek Audit (DROA) atau sewaktu-waktu;
  2. Audit khusus adalah audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan tertentu terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai tertentu, yang dilakukan secara sewaktu-waktu; dan
  3. Audit investigasi adalah audit yang dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, yang dilakukan secara sewaktu-waktu dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai serta diprioritaskan pelaksanaanya dari audit lainnya.

Standar audit bea cukai dilaksanakan sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2012 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, sedangkan tatalaksananya diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2012 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.

Kriteria yang digunakan untuk menguji ketaatan dan kepatuhan dalam audit bea cukai adalah semua peraturan terkait dengan kepabeanan dan cukai, baik yang berasal dari DJBC sendiri maupun peraturan titipan dari instansi lainnya. DJBC adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pelayanan dan pengawasan lalu lintas barang antar negara, oleh karenanya peraturan apapun terkait dengan barang yang bersinggungan dengan ekspor ataupun impor, akan melibatkan atau ‘menitipkan’ peraturan tersebut kepada instansi DJBC. Dengan demikian, lingkup audit bea cukai juga meliputi peraturan-peraturan ‘titipan’ tersebut sebagai kriteria dalam pelaksanaan auditnya.

Pelaksanaan audit harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tugas atau surat perintah, dan dapat diperpanjang. Apabila tim audit tidak dapat menyelesaikan proses audit dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut, Pengendali Mutu Audit (PMA) harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit kepada Direktur Audit atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

OBJEK AUDIT
Audit bea cukai dilaksanakan terhadap pemberitahuan kepabeanan dan/atau pemberitahuan cukai yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan/atau cukai. Pengguna jasa dalam hal ini bisa importir, eksportir, PPJK, pengangkut atau shipping line, dan atau perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat, gudang berikat maupun pengusaha tempat penimbunan. Pemberitahuan kepabeanan itu sendiri meliputi pemberitahuan pengangkutan barang, pemberitahuan pabean ekspor, pemberitahuan pabean impor, dan pemberitahuan pemasukan – pengeluaran barang dari tempat atau kawasan yang berada di bawah pengawasan pabean.

Pun demikian, karena audit bea cukai selama ini masih menitikberatkan pada fokus ‘keuangan negara’ maka audit bea cukai juga lebih sering dilakukan terhadap pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang terkait dengan pemasukan keuangan negara dan dokumen yang terkait dengannya, yaitu PEB, PIB, Dokumen Cukai dan Kawasan Berikat.

Dalam pelaksanaan audit, pada dasarnya tim audit berwenang meminta data apapun selama tim audit mampu menunjukkan korelasi data yang diminta dengan pengujian yang akan dilakukan. Dalam peraturan diatur kewenangan tim audit sebagai berikut:

  1. Meminta data audit;
  2. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari auditee dan/atau pihak lain yang terkait;
  3. Memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan data audit termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, sediaan barang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut;
  4. Melakukan tindakan pengaman yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan/atau cukai.

LAPORAN HASIL AUDIT (LHA)
Hasil dari audit bea cukai adalah Laporan Hasil Audit atau biasa disingkat LHA. Secara umum, LHA ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Uraian Kegiatan, Profil Auditee, dan Kesimpulan dan Rekomendasi.

Apabila dalam LHA ini tim audit merekomendasikan untuk penetapan tagihan terkait dengan adanya temuan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar dan/atau pajak dalam rangka ekspor dan/atau impor, maka akan dilanjutkan penetapan tagihan dalam bentuk SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean) dan/atau SPP (Surat Penetapan Pabean), yang kemudian akan menjadi dasar bagi auditee untuk melakukan pelunasan atas temuan audit bea cukai tersebut.


Demikianlah sekilas pandang tentang Audit Bea Cukai dari Pak Giman. Silakan jika ada pertanyaan, masukan, atau koreksi yang ingin disampaikan ..
(^_^)
www.pakgiman.com

 

 

Pak Giman

Saya berasal dari Weleri, pernah bersekolah di STAN dan sekarang bekerja sebagai Auditor. Saya adalah ayah dari Kesuma Nurani Sejati.

%d blogger menyukai ini: