Skip to main content
BTKI 2017

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2017 (BTKI 2017)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. PMK ini ditetapkan tanggal 26 Januari 2017, diundangkan tanggal 27 Januari 2017 dan mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2017. Peraturan ini adalah dasar dari penggunaan BTKI 2017. Mulai tanggal tersebut semua pengisian pemberitahuan pabean baik itu PIB, PEB atau BC23 dan pemberitahuan pemasukan dan pengeluaran barang lainnya wajib menggunakan HS Code dengan digit 8, dari sebelumnya sebanyak 10 digit.

Peraturan ini mencabut PMK tentang penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk sebelumnya, yang lebih dikenal dengan BTKI 2012, beserta peraturan perubahannya. Peraturan yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi antara lain adalah:

  1. PMK 213/PMK.010/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
  2. PMK 133/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
  3. PMK 97/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
  4. PMK 132/PMK.010/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
  5. PMK 35/PMK.010/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor; dan
  6. PMK 134/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Baca Selengkapnya

Keberatan di Bidang Kepabeanan

Keberatan di bidang kepabeanan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di bidang Kepabeanan. PMK ini diturunkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen) Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Kepabeanan. Perdirjen ini juga sudah diubah dengan dikeluarkannya Perdirjen Nomor PER-09/BC/2016. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, keberatan dan banding di bidang kepabeanan diatur dalam Bab XIII tentang Keberatan dan Banding, yang memuat Pasal 93, Pasal 93A, Pasal 94 dan Pasal 95.


“Pak, perusahaan saya diblokir. Saya merasa keberatan karena saya jadi tidak bisa ekspor. Barang numpuk di gudang, biaya membengkak sedang pemasukan tidak ada. Bisa saya mengajukan keberatan?” Ehm.., nah ini agak repot jawabnya. Jika yang dimaksud adalah mengajukan keberatan secara tertulis ke bea cukai agar blokirnya dibuka, jawabnya tidak boleh. Itu artinya Bapak salah proses.

Kalo Bapak mau blokirnya dibuka, buatlah surat permintaan pembukaan blokir, lalu ikuti prosesnya. Pemblokiran bukan merupakan suatu penetapan yang bisa diajukan keberatan. Biarpun itu adalah juga ‘keputusan’ yang dibuat oleh Pejabat Bea dan Cukai. Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari perihal keberatan dan banding ini ..  Baca Selengkapnya

registrasi kepabeanan

Registrasi Kepabeanan

Apa itu Registrasi Kepabeanan? Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Pengguna Jasa ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan Akses Kepabeanan. Lalu, apa yang dimaksud dengan Akses Kepabeanan? Yang dimaksud dengan Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada Pengguna Jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual. Jadi setiap pengguna jasa, baik itu Importir, Eksportir, PPJK, Pengangkut, Pengusaha TPS, PJT, dan pengguna jasa kepabeanan lainnya, yang hendak berhubungan dengan bea cukai wajib memiliki akses kepabeanan. Pengguna jasa yang telah memiliki akses kepabeanan disebut sebagai Pengguna Jasa Kepabeanan.


Perekonomian membaik. Order yang semula berasal dari dalam negeri sekarang mulai meluas sampai ke China. Warngad tersenyum. Terbayang di wajahnya mobil baru dari laba ekspor perdana ini jika berhasil dieksekusi. Kasak-kusuk kesana kemari, akhirnya dia bertemu dengan PPJK yang hendak membantunya mengekspor. Mukanya mengkerut ketika PPJK memberitahukan bahwa jika dia ingin mengekspor menggunakan nama perusahannya, maka perusahaannya harus mempunyai akses kepabeanan sebagai eksportir. Apa itu akses kepabeanan? Sejenis makanan bebek kah?


Baca Selengkapnya

Pemindahtanganan Barang BKPM

Bagaimanakah peraturan tentang pemindahtanganan barang BKPM? Apakah barang yang diimpor oleh perusahaan penerima fasilitas BKPM boleh dijual? Pertanyaan sederhana ini mungkin akan menuai jawaban yang panjang. Pertama kita harus mendefinisikan pengertian barang yang dimaksud, apakah berupa bahan baku atau barang modal? Lalu, kapan terjadinya penjualan, apakah seketika setelah pengimporan atau setelah habis masa pakainya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari aturan tentang pemindahtanganan barang yang diimpor dengan fasilitas BKPM. Peraturan ini nantinya juga akan menjawab pertanyaan apakah penjualan barang tersebut harus membayar bea masuk yang sebelumnya telah dibebaskan?


PER-21/BC/2012 PEMINDAHTANGANAN BARANG BKPM

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah suatu badan yang diharapkan mampu mendorong iklim investasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, BKPM juga mempunyai kewenangan untuk memberikan pembebasan bea masuk dan perpajakan. Untuk mendapatkan pembebasan ini perusahaan mengajukan permohonan untuk pembuatan masterlist yang nantinya dilampirkan dalam pemberitahuan pabean. Barang-barang dalam Masterlist inilah yang nantinya mendapat pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Dalam konteks importasi dengan menggunakan fasilitas BKPM, barang impor dibedakan menjadi dua, yaitu Mesin dan Barang dan Bahan. Yang dimaksud dengan Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan untuk pembangunan atau pengembangan industri. Sedangkan yang dimaksud dengan Barang dan Bahan adalah semua barang dan bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi.

Baca Selengkapnya

konversi

Konversi

Entah kenapa aku seketika terpikir untuk menulis tentang hal ini. KONVERSI. Dalam kamusku, yang dimaksud dengan konversi adalah kemampuan merubah sesuatu menjadi sesuatu hal yang lain. Konversi bagiku adalah suatu pemahaman, skill atau kemampuan. Bahkan terkadang aku sampai menganggapnya sebagai suatu ilmu, setara dengan matematika atau biologi. Konversi ini, sebagai suatu pemahaman, ilmu atau apalah kalian menyebutnya, sangat penting untuk dimengerti. Pemahaman tentang konversi ini akan mampu memberikan suatu sudut pandang yang baru. Konversi ini merupakan salah satu favoritku, aku sangat menyukainya. Kelak jika kalian memahami, mungkin kalian akan merasakan apa yang kurasakan.


Baca Selengkapnya

Penelitian Ulang Tarif dan Nilai Pabean Bea dan Cukai

Teman berkeluh kesah: “Pak, perusahaan saya kena penul. Saya itu kerja jadi eksim sudah lama tapi kok baru kali ini saya denger istilah Penul. Saya yang kurang belajar, kurang gaul atau gimana? Kalo notul saya tahu, tapi Penul? Blas, saya gak mudeng apa itu Penul. Tahu-tahu saya disuruh bayar aja.”

“Mas..mas.., Penul atau penelitian ulang itu peraturannya sudah ada sejak tahun 2011. Kalo baru kali ini sampeyan kena Penul, bersyukurlah. Karena itu artinya sampeyan kerjanya bener atau bekerja ditempat yang bener. Kalo enggak, ya pasti sudah dari tahun-tahun kemarin sampeyan kenalan sama yang namanya Penul ini. Percaya aja sama bea cukai. Gak mungkin-lah bea cukai nyuruh-nyuruh bayar kalo gak ada dasarnya. Emangnya sekarang jaman kompeni bawa bedil. Udah sana bersyukur, jangan protes terus. Alhamdu….lillah… Nah gitu, kan adem!”


Penelitian Ulang, atau biasa diakronimkan dengan sebutan Penul, adalah penelitian kembali atas Tarif dan/atau Nilai Pabean. Tarif yang dimaksud disini adalah penetapan klasifikasi barang dan pembebanan Bea Masuk, sedangkan nilai pabean adalah pemberitahuan atas nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan. Jadi, yang dimaksud dengan Penelitian Ulang adalah penelitian kembali yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pemberitahuan klasifikasi barang, pengenaan tarif bea masuk dan nilai transaksi atas barang impor yang diberitahukan oleh importir dalam Pemberitahuan Impor Barang (BC2.0).

Baca Selengkapnya

Blokir NIK

Pemblokiran dan Pembukaan Blokir Bea dan Cukai

Beberapa hari ini saya terlibat proses pembukaan blokir NIK. Seorang teman dari luar kota menelepon dan mengabarkan bahwa perusahaannya diblokir oleh bea dan cukai. Dia ingin membukanya. Sebagai teman, dia meminta saya untuk mencari tahu letak permasalahannya dan mencarikan solusi terbaik untuk menyelesaikannya.

Saya kembali belajar dan mulai menulis. Saya membuka file-file lama dan membaca peraturan. Saya menelepon beberapa teman dan mencari informasi terbaru terkait hal ini. Lebih mudah bagi saya belajar dengan menuliskannya. Menulis membantu saya untuk merangkai dan menguraikan permasalahan. Semoga saja apa yang saya ketahui ini berguna untuk orang lain.
Baca Selengkapnya

%d blogger menyukai ini: