NIK

Doktor Juga Butuh NIK

“Kalau cuma begini Mas, saya siap jadi dosennya Beacukai!. Biar saya ajari mereka sampai bisa!! Masa orang sekantor gak ngerti semua?!”, geram seorang klien di siang yang panas itu.

Ilustrasi di atas bukan fiksi. Melainkan kisah nyata bagaimana kesan buruk (bad experience) yang diperoleh seorang klien dapat memicu sikap gebyah-uyah. Apa jadinya jika klien tersebut adalah seorang yang didengar oleh masyarakat? Efeknya tentu bisa berlipat ganda. Baca Selengkapnya

Ekspor Kopi

Ekspor kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) atau Eksportir Kopi Sementara (EKS). Ekspor kopi juga wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) untuk tiap shipment. Selain itu kopi yang diekspor juga wajib sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan harus disertai dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Form ICO.


Eksportir Kopi Sementara (EKS)

Eksportir Kopi Sementara (EKS) diterbitkan oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Untuk mendapatkan EKS, perusahaan dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan yang beralamat sebagai berikut:

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
Gedung II Lt. 1 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110
Telp : (021) 3440787, (021) 3858171 Pes. 1153
Fax: (021) 3440787

Pengajuan permohonan tertulis EKS harus dilampiri dengan persyaratan antara lain:

  1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. Rekomendasi Dinas Penerbit SPEK dari wilayah tempat eksportir berada.

Penolakan atau persetujuan dari pengajuan permohonan tertulis EKS ini akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Atas penerbitan EKS ini akan dicantumkan nomor International Coffe Organization (ICO) sebagai tanda pengenal EKS dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.


Eksportir Terdaftar Kopi (ETK)

EKS dapat ditingkatkan menjadi Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) jika telah melakukan ekspor kopi sedikitnya 200 (dua ratus) ton dalam 1 (satu) tahun kopi. Yang dimaksud dengan tahun kopi adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 September tahun berikutnya.

Pengajuan permohonan tertulis peningkatan dari EKS ke ETK ditujukan kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan harus dilampiri dengan persyaratan antara lain:

  1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. Rekomendasi Dinas Penerbit SPEK dari wilayah tempat eksportir berada; dan
  5. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah dilegalisir oleh kantor bea dan cukai setempat.

Sama seperti pengajuan EKS, penolakan atau persetujuan dari permohonan ini diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar dan berlaku selama perusahaan pemegang ETK melaksanakan kegiatan ekspor kopi dan dicabut jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kopi tidak melakukan ekspor kopi atau mengekspor kopi tanpa disertai SPEK.


Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, selain EKS atau ETK untuk dapat mengekspor kopi eksportir juga harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK). SPEK ini dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, baik tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota. SPEK berlaku 30 (tiga puluh) hari, hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali dan tidak dapat dipergunakan jika masa berlaku melewati batas akhir tahun kopi.

Untuk mendapatkan SPEK, eksportir yang telah diakui sebagai EKS atau ETK dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Perdagangan setempat dengan melampirkan fotokopi pengakuan sebagai EKS atau ETK. SPEK yang sudah diterbitkan dapat digunakan untuk pengapalan dari pelabuhan ekspor di seluruh Indonesia.

Pengajuan permohonan SPEK akan diterbitkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar. SPEK diterbitkan dalam rangka 5 (lima) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:

  1. Asli, untuk kantor bea cukai setempat;
  2. Tindasan 1 untuk bank devisa;
  3. Tindasan 2 untuk dinas penerbit SPEK;
  4. Tindasan 3 untuk Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan;
  5. Tindasan 4 untuk eksportir.

Untuk lebih jelasnya, ketentuan tentang ekspor kopi ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia sebagai berikut:

  1. Permendag No. 10/M-DAG/PER/5/2011 tentang Perubahan Permendag No. 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi; dan
  2. Permendag No. 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi.

***

klasifikasi barang

Klasifikasi Barang

Pernahkah Anda membeli barang dari luar negeri, atau sekedar mendapat barang kiriman atau paket pos dari luar negeri, jika pernah berarti anda telah melakukan impor barang. Tahukah Anda bahwa otoritas kepabeanan akan mengenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang yang diimpor dari luar negeri? Tahukah anda bahwa bea masuk yang harus dibayar jumlahnya dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan oleh suatu sistem klasifikasi barang?


Apa itu Klasifikasi Barang?

Klasifikasi barang untuk kepentingan kepabeanan baik impor maupun ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Secara sederhana klasifikasi barang adalah suatu daftar kelompok barang yang dibuat secara terstruktur dan sistematis, yang terdiri dari: pos, sub pos dan pos tarif. Sejak tanggal 14 Juni 1983 World Customs Organitation (WCO) meluncurkan Harmonized System (HS) yang mulai berlaku secara internasional pada tanggal 1 Januari 1988. HS adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk klasifikasi produk perdagangan dan turunannya. Sebagai salah satu anggota WCO, Indonesia telah menerbitkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (BTKI 2012) yang digunakan sebagai referensi resmi dalam pengklasifikasian barang di Indonesia. BTKI 2012 dibuat dengan mengacu pada Harmonized System yang diterbitkan oleh WCO.

Secara lebih luas, klasifikasi barang dengan menggunakan harmonized system memiliki tujuan sebagai berikut:

  1. Memberikan keseragaman dalam daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis, untuk penetapan Tarif Pabean.
  2. Memudahkan pengumpulan, pembuatan dan analisis statistik perdagangan.
  3. Memberikan suatu sistem Internasional untuk pemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan.

PROSEDUR KLASIFIKASI BARANG

Pada saat anda mengimpor suatu barang, dan anda ingin mengetahui tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar, anda dapat melakukannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Kenali karakteristik utama dari barang yang akan diklasifikasikan, sebagai contoh apakah barang termasuk dalam kelompok binatang hidup, produk mineral, barang dari tekstil, logam, barang dari logam, mesin dan lain sebagainya, hal ini dibutuhkan untuk menentukan ke dalam bagian dan bab mana barang tersebut dapat diklasifikasikan.
  2. Setelah barang ditentukan masuk ke dalam suatu bab, selanjutnya baca dan perhatikan baik-baik catatan yang mengatur bagian dan bab yang berkaitan.
  3. Apabila ada catatan yang mengeluarkan barang tersebut dari bab atau bagian yang telah kita kita pilih, ikuti petunjuk dari catatan tersebut. Terkadang catatan bagian atau catatan bab mengarahkan agar barang tertentu dimasukkan ke dalam bab lain yang lebih sesuai.
  4. Buka bab sebagaimana ditunjuk oleh catatan sebagaimana dimaksud pada butir 3, kemudian baca dan perhatikan kembali catatan yang ada pada bagian dan bab yang baru. Pada tahap ini, biasanya kita sudah mempunyai gambaran umum apakah barang tersebut diklasifikasikan di bab tersebut atau di bab lainnya.
  5. Setelah menemukan satu bab yang paling sesuai berdasarkan kajian di atas, lanjutkan dengan menelusuri pos-pos yang mungkin mencakup barang yang sedang diklasifikasikan dalam bab tersebut. Pada tahap ini kadang-kadang kita sudah dapat menemukan pos yang mencakup barang tersebut dengan rinci. Bila sudah kita temukan satu pos yang tepat, maka langkah selanjutnya tinggal menentukan sub-pos dan pos tarif yang sesuai.
  6. Dalam membandingkan pos-pos, sub-sub pos, atau pos-pos tarif, harus selalu diingat bahwa yang dibandingkan adalah pos-pos, sub-sub pos, atau pos-pos tarif yang setara (perhatikan takiknya).
  7. Apabila sudah dipilih satu pos tarif yang benar-benar sesuai dengan uraian barang, langkah selanjutnya adalah melihat pembebanan tarif BM, PPN, PPnBM. Anda dapat melihat portal INSW untuk melihat update pembebanan tarif BM, PPN, PpnBM dan juga peraturan-peraturan dari instansi terkait yang mengatur tentang importasi barang tersebut.

PERHITUNGAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

Adapun Bea Masuk yang harus dibayar dihitung dengan cara sebagai berikut:

Bea Masuk = Tarif BM x Nilai Pabean

* Tarif Bea Masuk dapat di lihat pada kolom Bea Masuk di BTKI atau portal INSW.
* Nilai Pabean terdiri dari harga barang + biaya assuransi + biaya pengangkutan.

Pajak dalam rangka impor terdiri dari : PPN, Pph Pasal 22, dan untuk barang yang termasuk kategori barang mewah akan dikenakan tambahan berupa PpnBM. Perhitungan pajak dalam rangka impor dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

PPN = Tarif PPN x (Nilai Pabean + Bea Masuk)

Tarif PPN barang impor dapat dilihat pada kolom PPN di BTKI atau portal INSW.

 PpnBM = Tarif PpnBM x (Nilai Pabean + Bea Masuk)

Tarif PpnBM barang impor dapat dilihat pada kolom Ppn BM BTKI atau portal INSW.

 Pph Pasal22 = Tarif Pph pasal 22 x (Nilai Pabean + Bea Masuk)

Adapun tarif pph pasal 22 impor adalah sebagai berikut:

  • PPh Pasal 22 (impor) dikenakan 2,5% terhadap Wajib Pajak penerima barang yang memiliki Angka Pengenal Importir (API);
  • PPh Pasal 22 (impor) dikenakan 7,5% terhadap Wajib Pajak penerima barang yang memiliki dan dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  • PPh Pasal 22 (impor) dikenakan 15% terhadap Wajib Pajak penerima barang yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Download:

  • PMK Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (BTKI 2017)

***

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

PPJK – Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

Jika kita ingin mengimpor barang, tapi tidak tahu tentang kepabeanan, siapa bisa menolong? Atau, kita mengerti tentang kepabeanan, tapi merasa berat jika harus mengurusi proses importasi itu sendiri, lalu siapa bisa membantu? Terkait impor pasti tidak lepas dari klasifikasi barang, tata cara pengisian dokumen pemberitahuan, customs clearance, dan banyak hal lainnya. Siapakah yang dapat kita bayar untuk melakukan itu semua? Maka jawabannya adalah PPJK.

Jika setelah membaca posting ini dan masih ada yang ingin ditanyakan, silakan klik link ini untuk chat langsung dengan saya selaku Admin dari blog ini: Direct chat to Pak Giman


PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN (PPJK)

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama importir atau eksportir. Terus apa sih, kewajiban pabean itu? Secara sederhana pengertian kewajiban pabean adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh importir atau eksportir dalam rangka memenuhi segala aturan yang ditetapkan untuk dapat mengimpor atau mengekspor barang agar dipenuhinya hak-hak keuangan negara, perlindungan industri dalam negeri, dan lain sebagainya.
Baca Selengkapnya

Tata laksana audit bea dan cukai

Tata Laksana Audit Bea dan Cukai

Audit bea dan cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Proses audit akan dilaksanakan sesuai standar audit yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan audit akan dimonitor dan hasilnya akan dievaluasi. Bahkan dalam tiap prosesnya, ada tim Quality Assurance yang memastikan kualitas dari audit yang dilaksanakan.

Audit kepabeanan dan audit cukai merupakan proses panjang dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi


Pengarahan

Sebelum pelaksanaan audit, auditee akan mendapatkan undangan pengarahan ke kantor bea dan cukai yang melaksanakan audit. Pertama, Akan ada pemberitahuan resmi berupa surat kepada perusahaan bahwa perusahaan yang bersangkutan akan diaudit. Dalam surat pemberitahuan tersebut perusahaan juga akan diminta untuk menghadiri  pemaparan dan brifing terkait dengan audit yang akan dilaksakan di kantor bea cukai yang melakukan audit.

Selanjutnya dalam pemaparan akan diberikan pengarahan dan pemapararan perihal audit kepabeanan dan/atau cukai yang akan dilaksanakan, dan pada kesempatan yang sama auditee juga akan diperkenalkan dengan tim auditor yang akan melakukan audit terhadap perusahaan tersebut.


Pekerjaan Lapangan

Setelah pemaparan dan perkenalan, biasanya selang seminggu setelahnya akan ada pekerjaan lapangan oleh tim audit dengan berkunjung ke tempat auditee dalam rangka pengumpulan data. Jangka waktu pekerjaan lapangan ini berkisar antara 21 hari sampai maksimal 30 hari. Jika lokasi auditee berada jauh dari kantor bea cukai yang melakukan audit maka tim audit akan menginap di hotel terdekat dengan lokasi perusahaan. Dalam pekerjaan lapangan ini, tim audit akan menyampaikan surat permintaan data dan akan melakukan evaluasi sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan. Evaluasi sistem pengendalian ini dapat dilakukan secara wawancara lisan, ataupun dengan menggunakan kuesioner. Dan surat permintaan data juga wajib dipenuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan data. Jika diperlukan, terkait dengan nature bussiness dari perusahaa, tim audit juga dimungkinkan untuk melakukan stock opname.

  1. Surat Tugas
  2. Pakta Integritas
  3. Quesioner Audit
  4. Surat Permintaan Data
  5. Surat pernyataan kebenaran

Jika pekerjaan lapangan ini selesai, maka selanjutnya auditee tinggal menunggu Daftar Temuan Sementara yang akan disampaikan oleh tim audit sebagai hasil dari olah data terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam proses menunggu ini, jika tim audit masih mengalami kekurangan data, dapat dimungkinkan adanya konfirmasi ulang baik via surat maupun dengan kunjungan langsung ke perusahaan. Namun biasanya tim audit akan memanggil perusahaan jika ada kekurangan data, hal ini karna jika ada pekerjaan lapangan di luar waktu yang telah ditentukan, biaya yang dikeluarkan tidak akan ditanggung oleh kantor.


Daftar Temuan Sementara (DTS)

DTS yang diterima oleh auditee wajib dijawab dalam waktu 7 hari kerja. Jika dalam jangka waktu tersebut auditee belum dapat memberikan jawaban, maka dapat mengajukan perpanjangan waktu tanggapan DTS, namun surat permohonan tambahan waktu ini juga harus disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari masa jawaban DTS. Jika dalam jangka waktu tersebut auditee tidak memberikan jawaban, maka auditee akan dianggap menerima seluruh temuan dalam DTS. Biasanya perpanjangan akan diberikan untuk paling lama 3 hari kerja, percaya saya.

Perbedaan jawaban dari DTS ini akan menentukan alur berikutnya dari proses audit yang akan berjalan. Jika auditee menerima seluruh temuan dalam DTS maka prosesnya akan lebih cepat dibanding jika auditee menolak seluruh atau sebagian dari DTS.


Pembahasan

Dalam hal DTS tidak disetujui, baik sebagian maupun keseluruhan, maka proses audit akan dilajutkan dengan pembahasan. PRoses pembahasan ini dilaksanakan di kantor bea dan cukai. Tiap kali pembahasan, tim audit akan membuat surat undangan kepada auditee. Tidak ada batasan berapa kali pembahasan ini dilakukan.


Laporan Hasil Audit (LHA)

Hasil akhir dari proses audit adalah Laporan Hasil Audit (LHA). Sebelum LHA dibuat, tim audit akan membuat Berita Acara Hasil Audit (BAHA) yang ditandatangani oleh tim audit dan pihak dari auditee.


Download:

  1. PER-31/BC/2017 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai;
  2. PER-32/BC/2017 tentang Sertifikasi Keahlian dan Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit (PTA) dan Pengawas Mutu Audit (PMA);
  3. PER-35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai;
  4. PER-24/BC/2019 tentang PER-35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai;
  5. PER-26/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan, Audit Cukai dan Penelitian Ulang; dan
  6. PER-27/BC/2019 tentang Penjaminan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan dan Audit Cukai;

***