belajar impor Archives • PakGiman.Com

Tarif Bea Masuk

2021-01-142021-01-14 Admin Pakgiman.com Tinggalkan komentar

Tarif bea masuk adalah elemen penting untuk menghitung besarnya pungutan impor. Dalam terminologi kepabeanan, terkait dengan tarif bea masuk ini dikenal adanya tarif Most Favour Nation (MFN) dan ada juga tarif Preferensi. Dalam penggologan yang lain, tarif bea masuk juga terbagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu tarif advalorum dan tarif adnatorum (spesifik).

Dalam proses importasi, selain terkena bea masuk, terhadap barang juga dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). PDRI ini meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Wewenang terkait bea masuk diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Wewenang terkait pajak dalam rangka impor masih merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meski demikian, khusus untuk PPN dan PPh Pasal 22 yang terkait dengan barang impor, pemungutannya dilakukan oleh DJBC.

Besarnya tarif bea masuk tiap jenis barang dapat dilihat secara online melalui portal Indonesia National Single Window (INSW). Portal ini juga memberikan informasi mengenai besarnya tarif PDRI atas tiap jenis barang. Untuk melihat informasi besarnya tarif, terlebih dahulu barang yang akan diimpor atau diekspor harus diketahui HS code-nya.

DJBC telah menerbitkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). BTKI ini berisi HS Code, uraian barang dan besarnya tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Dasar hukum dari BTKI ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.10/2017. Sampai dengan ditulisnya posting ini, Peraturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan diterbitkannya PMK Nomor 213/PMK.10/2017, 17/PMK.10/2018 dan 17/PMK.10/2020.

Tarif Advalorum dan Tarif Spesifik

Tarif bea masuk sendiri terbagi menjadi dua, yaitu advalorum dan adnatorum. Tarif advalorum adalah tarif dalam bentuk persentase dari nilai pabean, sedangkan tarif adnatorum adalah tarif spesifik rupiah per satuan barang.

Sebagian besar tarif bea masuk berbentuk tarif advalorum, hanya sebagian kecil yang berbentuk tarif adnatorum. Barang-barang yang dikenakan tarif adnatorum atau spesifik antara lain adalah: Beras, Gula, Film, dan Bir. Beras dan Gula, termasuk juga di dalamnya tepung beras, dikenakan tarif spesifik dengan satuan kilogram (kg). Film dikenakan tarif spesifik dengan satuan menit. Sedangkan Bir dikenakan tarif spesifik per liter. Baca Selengkapnya

Dokumen Pelengkap Pabean

2020-03-232020-05-07 Admin Pakgiman.com 1 komentar

Undang-undang kepabeanan, dalam penjelasannya, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dokumen pelengkap pabean” adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean. Contoh dari dokumen ini antara lain:

Invoice
Packing List
Bill of Lading atau Airway Bill
Manifest

Definisi dokumen pelengkap pabean juga ditemukan di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 175/PMK.04/2014. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/airway bill, manifes, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Berikut adalah daftar dokumen pelengkap pabean beserta kode yang dicantumkan dalam pemberitahuan pabean:

NO.	KODE	NAMA DOKUMEN PELENGKAP PABEAN
1	217	Packing List
2	343	Shiping Order
3	380	Invoice
4	383	SSTB
5	410	Surat Sanggup Bayar (SSB)
6	430	Bank Garansi
7	440	Surat Tanda Bukti Setor (STBS)
8	454	SSPCP
9	465	Letter of Credit (LC)
10	666	Pengecualian dengan Surat Keputusan
11	704	Master Bill Of Lading (Master BL)
12	705	Bill of Lading (BL)
13	740	Airwaybill (AWB)
14	741	Master Airwaybill (Master AWB)
15	800	Sertifikat Alat Perangkat Telekomunikasi dari Kementerian Pos dan Telekomunikasi
16	803	SATS LN dari Kementerian Kehutanan
17	805	Registrasi B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup
18	808	Ijin Impor dari Kepolisian Republik Indonesia
19	810	SM / SPM
20	811	SIE
21	813	Dokumen Cukai (CK)
22	814	Surat Keputusan Ijin Ekspor Berkala
23	815	Surat Keputusan Ijin Tata Niaga Ekspor
24	816	Dokumen Ekspor (PEB)
25	834	SNI Gula Kristal Mentah dari Kementerian Pertanian
26	835	Izin atau Pendaftaran Pestisida dari Kementerian Pertanian
27	836	Izin Impor dari Kementerian Pertanian
28	842	SNI dari Kementerian ESDM
29	843	Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) dari Kementerian ESDM
30	844	Ijin Usaha Niaga / Ijin Usaha Niaga Terbatas dari Kementerian ESDM
31	845	Rekomendasi Impor Pelumas
32	851	Surat Ijin Karantina Tanaman
33	853	Surat Ijin Karantina Hewan / Ikan
34	854	Surat Persetujuan Muat dari BPOM
35	856	Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS-E)
36	857	Fumigation Certificate
37	858	CITES Certificate
38	861	Certificate Of Origin (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA)
39	871	Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan
40	872	Laporan Surveyor dari Kementerian Kesehatan
41	873	Importir Produsen (IP) Narkotika, Prekursor dan Psikotropika dari Kementerian Kesehatan
42	874	Importir Terdaftar (IT) Narkotika, Prekursor dan Psikotropika dari Kementerian Kesehatan
43	875	Surat Persetujuan Impor (SPI) Narkotika, Prekursor dan Psikotropika dari Kementerian Kesehatan
44	888	Pengecualian Perijinan
45	902	Ijin BAPETEN
46	911	Surat Keputusan
47	912	Surat Keputusan Fasilitas BKPM
48	913	Surat Keputusan Fasilitas Pertambangan
49	917	BPBC
50	918	Surat Keterangan Label Bahasa Indonesia
51	942	Izin Impor Karantina Tumbuhan
52	943	KH-5 / Izin Impor Karantina Hewan
53	944	KH-7 / Izin Impor Karantina Hewan
54	945	KH-12 / Izin Impor Karantina Hewan
55	946	KID-3 / Izin Impor Karantina Ikan
56	947	KID-15 / Izin Impor Karantina Ikan
57	948	NPIK
58	949	Pengakuan Sebagai Importir Produsen
59	956	Pengakuan Sebagai Importir Terdaftar
60	957	SNI / SPB dari Kementerian Perdagangan
61	958	Laporan Surveyor (LS) dari Kementerian Perdagangan
62	959	Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan
63	993	Surat Ijin Menteri Pertanian
64	994	Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ)
65	995	Surat Tanda Bukti Setor (STBS) atau Surat Setoran Pajak Ekspor (SSP-E)
66	996	Surat Sanggup Bayar (SSB)
67	997	Customs Bond atau Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ)
68	998	Surat Keputusan Fasilitas Kemudahan Ekspor Tujuan Impor (KITE)
69	999	Lainnya

Baca Selengkapnya

Konsultasi Nilai Pabean

2020-03-122020-06-21 Admin Pakgiman.com Tinggalkan komentar

Konsultasi nilai pabean adalah kegiatan klarifikasi atau permintaan penjelasan lebih lanjut dari pejabat bea cukai kepada importir atau kuasanya untuk menentukan keakuratan nilai transaksi. Nilai transaksi ini penting untuk menghitung besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pejabat bea cukai melakukan pemeriksaan dokumen terhadap pemberitahuan pabean. Dalam hal impor, jika importasi terkena jalur merah, maka pemeriksaan dokumen akan dilaksanakan setelah pemeriksaan fisik. Jika PIB mendapatkan jalur hijau, maka pemeriksaan dokumen dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PIB.

Pada proses pemeriksaan dokumen, pejabat akan melakukan pengujian kewajaran nilai pabean yang diberitahukan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan harga tersebut dengan harga pembanding. Bea cukai memiliki data impor dari seluruh indonesia dalam periode waktu yang lama. Data impor ini dengan algoritma dan parameter tertentu dapat digunakan sebagai data pembanding untuk menguji kewajaran nilai transaksi yang diberitahukan.

INP dan DNP

Dalam hal nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB dinilai tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding, pejabat bea cukai akan menerbitkan Informasi Nilai Pabean (INP). INP adalah pemberitahuan pejabat bea cukai kepada importir untuk menyerahkan pernyataan tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi barang impor. INP dikirimkan kepada importir melalui media elektronik atau media lainnya.

INP harus dijawab oleh importir dengan menyerahkan Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal INP. Bagi kantor bea cukai yang belum menerapkan Sistem Komputer Pelayanan (SKP), penyerahan DNP dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal INP. DNP berisi pernyataan importir tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi barang yang diimpor dengan disertai lampiran dokumen pendukung.

Selain menyerahkan DNP dan lampirannya, importir juga dapat memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis tentang bagaimana pembeli atau kuasanya menghitung nilai pabean, unsur-unsur pembentuk nilai pabean, dan hal-hal lain berkaitan dengan transaksi yang bersangkutan. Pemberian penjelasan secara lisan hanya dilakukan dalam kerangka konsultasi.

Baca Selengkapnya

Customs Clearance

2020-03-042020-07-02 Admin Pakgiman.com 1 komentar

Customs clearance, dalam terjemahan bebas, artinya adalah pemenuhan kewajiban kepabeanan di bidang ekspor dan impor. Undang-undang yang mengatur mengenai hal ini adalah undang-undang kepabeanan nomor 10 tahun 1995. Undang-undang ini telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006. Pasal-pasal pada undang-undang kepabeanan kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Petunjuk teknisnya diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen). Dalam arti sempit, customs clearance biasanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban kepabeanan terkait pengeluaran barang. Dalam arti yang lebih luas, customs clearance mempunyai tiga tahapan, yaitu Pre-Clearance, Clearance dan Post Clearance.

customs clearance

Pre-Clearance

Dalam hal impor, sebelum barang datang, perusahaan diharuskan melakukan registrasi kepabeanan. Registrasi kepabeanan ini dilakukan untuk mendapatkan Akses Kepabeanan yang diwujudkan dengan pemberian Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). Untuk menjadi importir, maka perusahaan wajib memiliki NIK sebagai importir. Begitu juga untuk pengguna jasa kepabeanan lainnya. Ini merupakan salah satu contoh dari pemenuhan kewajiban kepabeananan sebelum barang datang, atau dalam pembahasan kali ini kita sebut sebagai pre-clearance.

Dahulu, legalitas sebagai pengguna jasa kepabeanan hanya diwujudkan dalam bentuk NIK yang diterbitkan oleh DJBC. Sekarang hanya pengguna jasa kepabeanan sebagai pengangkut, pengusaha jasa titipan (PJT) dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang masih diwajibkan untuk melakukan registrasi kepabeanan guna mendapatkan NIK. Untuk pengguna jasa kepabeanan sebagai importir dan eksportir, NIK dapat digantikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh portal online single submission.

Selain legalitas, pengurusan perijinan yang diperlukan terkait dengan produk yang akan diimpor juga masuk ke dalam tahapan pre-clearance. Beberapa barang membutuhkan ijin khusus untuk dapat diimpor. Dalam terminologi kepabeanan, barang-barang seperti ini biasa disebut sebagai barang terkena larangan dan pembatasan (lartas). Baca Selengkapnya

Tag: belajar impor