Tata laksana audit bea dan cukai

Tata Laksana Audit Bea dan Cukai

Audit bea dan cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Proses audit akan dilaksanakan sesuai standar audit yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan audit akan dimonitor dan hasilnya akan dievaluasi. Bahkan dalam tiap prosesnya, ada tim Quality Assurance yang memastikan kualitas dari audit yang dilaksanakan.

Audit kepabeanan dan audit cukai merupakan proses panjang dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi


Pengarahan

Sebelum pelaksanaan audit, auditee akan mendapatkan undangan pengarahan ke kantor bea dan cukai yang melaksanakan audit. Pertama, Akan ada pemberitahuan resmi berupa surat kepada perusahaan bahwa perusahaan yang bersangkutan akan diaudit. Dalam surat pemberitahuan tersebut perusahaan juga akan diminta untuk menghadiri  pemaparan dan brifing terkait dengan audit yang akan dilaksakan di kantor bea cukai yang melakukan audit.

Selanjutnya dalam pemaparan akan diberikan pengarahan dan pemapararan perihal audit kepabeanan dan/atau cukai yang akan dilaksanakan, dan pada kesempatan yang sama auditee juga akan diperkenalkan dengan tim auditor yang akan melakukan audit terhadap perusahaan tersebut.


Periode Audit


Pekerjaan Lapangan

Setelah pemaparan dan perkenalan, biasanya selang seminggu setelahnya akan ada pekerjaan lapangan oleh tim audit dengan berkunjung ke tempat auditee dalam rangka pengumpulan data. Jangka waktu pekerjaan lapangan ini berkisar antara 21 hari sampai maksimal 30 hari. Jika lokasi auditee berada jauh dari kantor bea cukai yang melakukan audit maka tim audit akan menginap di hotel terdekat dengan lokasi perusahaan. Dalam pekerjaan lapangan ini, tim audit akan menyampaikan surat permintaan data dan akan melakukan evaluasi sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan. Evaluasi sistem pengendalian ini dapat dilakukan secara wawancara lisan, ataupun dengan menggunakan kuesioner. Dan surat permintaan data juga wajib dipenuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan data. Jika diperlukan, terkait dengan nature bussiness dari perusahaa, tim audit juga dimungkinkan untuk melakukan stock opname.

  1. Surat Tugas
  2. Pakta Integritas
  3. Quesioner Audit
  4. Surat Permintaan Data
  5. Surat pernyataan kebenaran

Jika pekerjaan lapangan ini selesai, maka selanjutnya auditee tinggal menunggu Daftar Temuan Sementara yang akan disampaikan oleh tim audit sebagai hasil dari olah data terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam proses menunggu ini, jika tim audit masih mengalami kekurangan data, dapat dimungkinkan adanya konfirmasi ulang baik via surat maupun dengan kunjungan langsung ke perusahaan. Namun biasanya tim audit akan memanggil perusahaan jika ada kekurangan data, hal ini karna jika ada pekerjaan lapangan di luar waktu yang telah ditentukan, biaya yang dikeluarkan tidak akan ditanggung oleh kantor.

Program Audit


DTS

DTS yang diterima oleh auditee wajib dijawab dalam waktu 7 hari kerja. Jika dalam jangka waktu tersebut auditee belum dapat memberikan jawaban, maka dapat mengajukan perpanjangan waktu tanggapan DTS, namun surat permohonan tambahan waktu ini juga harus disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari masa jawaban DTS. Jika dalam jangka waktu tersebut auditee tidak memberikan jawaban, maka auditee akan dianggap menerima seluruh temuan dalam DTS. Biasanya perpanjangan akan diberikan untuk paling lama 3 hari kerja, percaya saya.

Perbedaan jawaban dari DTS ini akan menentukan alur berikutnya dari proses audit yang akan berjalan. Jika auditee menerima seluruh temuan dalam DTS maka prosesnya akan lebih cepat dibanding jika auditee menolak seluruh atau sebagian dari DTS.

Surat Persetujuan DTS

Perpanjangan


Pembahasan

Dalam hal DTS tidak disetujui, baik sebagian maupun keseluruhan, maka proses audit akan dilajutkan dengan pembahasan. PRoses pembahasan ini dilaksanakan di kantor bea dan cukai. Tiap kali pembahasan, tim audit akan membuat surat undangan kepada auditee. Tidak ada batasan berapa kali pembahasan ini dilakukan.


LHA

Hasil akhir dari proses audit adalah Laporan Hasil Audit (LHA). Sebelum LHA dibuat, tim audit akan membuat Berita Acara Hasil Audit (BAHA) yang ditandatangani oleh tim audit dan pihak dari auditee.

***

Giman

Saya berasal dari Weleri dan sekarang tinggal di Semarang. Saya pernah bersekolah di STAN dan sekarang bekerja sebagai Auditor. | Phone: 0856-9579-1321 | IG: @instagiman | Twitter: @pakgiman

6 thoughts to “Tata Laksana Audit Bea dan Cukai”

  1. Terimakasih sebelumnya, mau tanya pak, terkait pemaparan dan briefing mengenai audit bea cukai, seberapa penting pemaparan tersebut bagi auditee,apakah auditee wajib hair, dan bagaimana jika tidak hadir?

    Salam

    1. Terimakasih Pak Erik,
      Menurut kami, pemaparan atau pengarahan audit kepabeanan penting untuk diikuti oleh auditee, karena dalam pengarahan tersebut auditee akan memperoleh manfaat sebagai berikut
      1. Pemahaman mengenai maksud dan tujuan dari pelaksanaan audit kepabeanan secara lebih lengkap dan detail.
      2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban auditee dalam pelaksanaan audit kepabeanan.
      3. Pemahaman mengenai tatakerja audit kepabeanan secara lebih lengkap dan detail,
      4. Auditee dapat mengajukan pertanyaan secara langsung seputar audit kepabeanan untuk memperoleh jawaban secara langsung dari para pejabat Direktorat Audit yang menjadi nara sumber.

      Tentunya pemahaman yang baik tentang audit kepabeanan, sangatlah penting bagi auditee sebagai persiapan menghadapi pelaksanaan audit kepabeanan.
      Demikian yang dapat kami sampaikan. Terimakasih.

  2. Dear Pak Giman,

    Ingin tanya, LHA kami sudah terbit ada beberapa temuan dan rekomendasi termasuk denda.
    denda kecil dan besar banget…..denda kecil SPSA dan SPKTNP sudah kami bayar namun yang denda besar kok tidak terbit ya pak ? menurut bapak apakah akan terbit atau sudah close ?
    Apakah karena direkturnya masih plt jadi tidak berani ambil keputusan ?
    Apakah ada expired date dari LHA itu ?

    Terima kasih atas jawaban yang disampaikan.
    Salam,

    1. Pak Muslim, semua bentuk tagihan dari pelaksanaan audit pasti diwujudkan dalam surat tertulis. Jika sudah diterbitka. SPSA dan SPKTNP maka tagihan yg seharusnya dibayar adalah tagihan sebesar yg tertera pada kedua surat tersebut, tidak ada yg lain. Status plt dari Direktur tdk akan menghambat proses audit. Demikian sepengetahuan sy.

  3. Dear Pak Giman,

    Kami perusahaan pembuatan busa yang bahan bakunya berupa chemical cair, dalam proses pembuatan busa tersebut pasti ada chemical yang menguap/lost, yang ingin kami tanyakan adalah berapa persenkah allowance lostnya, dan adakah aturan baku yang mengatur tentang persentasi lost dari bahan baku yang diproduksi,
    contoh bahan baku kami 100 % namun yang menjadi barang jadi hanya 95 %, mohon pencerahannya

    Terimakasih
    salam

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.